MOROWALI, KOMPAS.com - Besarnya peluang kerja yang ditawarkan kawasan industri pengolahan nikel di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, belum sepenuhnya diiringi dengan rasa aman bagi para pekerja.
Sejumlah pekerja mengaku masih menghadapi persoalan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), mulai dari penggunaan peralatan yang dinilai tidak layak hingga tekanan untuk tetap bekerja dalam kondisi berisiko.
Herman (bukan nama sebenarnya), misalnya, telah bekerja selama dua tahun sebagai mekanik produksi di kawasanindustri yang ada di wilayah ini. Selama itu pula ia mengaku dihantui kekhawatiran setiap kali menjalankan pekerjaannya.
Baca juga: Ketika Desa-Desa di Lingkar Industri Nikel Morowali Berubah jadi Sentra Kos
Menurut Herman, pekerja kerap diminta menggunakan peralatan yang sudah tidak layak di area produksi berisiko tinggi. Padahal, kerusakan komponen maupun kegagalan peralatan dapat berakibat fatal.
"Saya selalu menghadapi hal-hal seperti ini. Mesin produksi penggilingan besar itu, kiln dryer itu di atas kepala saya. Itu bisa berbahaya kan, banyak orang mati kalau itu copot?" ujar Herman saat ditemui di Kecamatan Bahodopi, Rabu (17/6/2026).
Ia menilai, risiko kecelakaan semakin besar ketika komunikasi antara operator lapangan, pengawas, dan petugas ruang kendali tidak berjalan baik. Dalam kondisi tertentu, kesalahan koordinasi dapat memicu insiden serius, termasuk ledakan tungku peleburan.
Herman juga mengaku pernah menemukan tali pengaman (*webbing*) yang sudah rusak tetap dipakai untuk pekerjaan di ketinggian, meski persediaan alat baru masih tersedia di gudang.
"Ini kalau kecelakaan ini disalahkan pekerjanya lagi," katanya.
Menurut Herman, persoalan serupa juga terjadi saat pekerja diminta menangani bahan kimia korosif hanya dengan menggunakan sarung tangan biasa, tanpa alat pelindung diri (APD) yang sesuai.
Jika menolak menjalankan pekerjaan karena alasan keselamatan, pekerja berisiko dikenai sanksi karena dianggap tidak mematuhi perintah atasan.
Baca juga: Terlalu Fokus ke Baterai, Hilirisasi Nikel RI Kesampingkan Stainless Steel yang Lebih Potensial
"Ya, itu saja ketakutan kami di dalam (kawasan industri), takut kehilangan pekerjaan. Mau tidak mau kita harus lakukan. Kami adukan ke pemerintah, sampai hari ini pun mereka tidak bisa memberi jawaban," ujarnya.
Di luar risiko pekerjaan, Herman juga mengaku menghadapi tingginya biaya hidup di sekitar kawasan industri.
Dengan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Morowali sebesar Rp 4,627 juta per bulan, sebagian besar penghasilannya habis untuk kebutuhan dasar.
Harga sewa kamar kos semi permanen berkisar Rp 500.000 hingga Rp 1 juta per bulan, sedangkan kos berbahan tembok mencapai Rp 1,5 juta hingga Rp 2 juta. Sebagian besar kamar disewakan tanpa perabot, sementara lingkungan permukiman masih menghadapi persoalan jalan rusak, sanitasi yang buruk, dan tumpukan sampah.
Untuk menghemat pengeluaran, Herman memilih berbagi kamar berukuran 3 x 3 meter bersama tiga rekannya agar tetap dapat mengirim uang kepada keluarga di kampung halaman.
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya