Kalimantan Kaya Batu Bara justru Terkena Pemadaman Listrik Bergilir

JAKARTA, KOMPAS.com – Koalisi organisasi masyarakat sipil menilai pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan menunjukkan bahwa melimpahnya sumber daya batu bara tidak otomatis menjamin keandalan pasokan listrik bagi masyarakat di daerah penghasil.

Direktur WALHI Kalimantan Tengah Janang Firman mengatakan, krisis kelistrikan yang diperkirakan berlangsung hingga akhir September 2026 perlu diusut secara terbuka agar penyebab gangguan dapat diketahui secara jelas.

"Kami mendesak dilakukan pengungkapan secara terbuka oleh instansi berwenang untuk mengetahui penyebab krisis kelistrikan di Kalimantan," ujar Janang dalam keterangan tertulis, Rabu (8/7/2026).

Baca juga: Indonesia Perkuat Posisi sebagai Tujuan Strategis Investasi Aksi Iklim dan Transisi Energi

Menurut Janang, pemerintah perlu melakukan audit independen terhadap sistem pembangkitan, transmisi, distribusi, hingga tata kelola kelistrikan di Kalimantan. Hasil audit tersebut, kata dia, harus dibuka kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan layanan listrik.

Pemadaman listrik bergilir terjadi sejak akhir Juni 2026 di empat provinsi, yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.

Padahal, berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), keempat provinsi tersebut menyumbang sekitar 659 juta ton atau 82 persen produksi batu bara nasional pada 2024. Kalimantan Timur menjadi produsen terbesar dengan 368 juta ton, disusul Kalimantan Selatan 237 juta ton, Kalimantan Tengah 39 juta ton, dan Kalimantan Barat 15 juta ton.

Sebelumnya, PT PLN (Persero) menyatakan pemadaman dipicu gangguan teknis pada pembangkit dan kerusakan jaringan listrik. Namun, menurut Janang, penjelasan tersebut tidak menghilangkan tanggung jawab negara dalam menjamin pelayanan listrik sebagai kebutuhan dasar masyarakat.

Ia juga mendorong pemerintah melakukan reformasi tata kelola energi nasional agar daerah penghasil batu bara tidak hanya diposisikan sebagai wilayah penyedia bahan baku energi, tetapi juga memperoleh jaminan ketahanan pasokan listrik.

Eksploitasi batu bara dinilai belum menjamin ketahanan energi daerah

Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur Martinus Sihombing menilai pemadaman bergilir menunjukkan belum terbangunnya kedaulatan energi di wilayah penghasil batu bara.

Padahal, aktivitas pertambangan di Kalimantan telah berlangsung selama puluhan tahun dengan skala yang sangat besar. Di Kalimantan Timur, misalnya, sekitar 5,4 juta hektare dari total 12,7 juta hektare daratan telah dialokasikan untuk kegiatan pertambangan batu bara.

"Pemadaman bergilir membuktikan bahwa eksploitasi batu bara selama puluhan tahun tidak pernah dibangun untuk menjamin kedaulatan energi masyarakat Kalimantan. Energi justru lebih diprioritaskan kepada kepentingan industri dan pasar, bukan keselamatan serta kebutuhan warga," ujar Martinus.

Ia juga menilai upaya mempertahankan ketergantungan pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), termasuk melalui skema co-firing biomassa, belum dapat menjadi solusi jangka panjang.

Baca juga: Polusi Batu Bara Hambat Produktivitas Panel Surya

Menurut Martinus, skema tersebut berpotensi memunculkan persoalan lingkungan baru, sementara pasokan biomassa di berbagai daerah juga dinilai belum mampu menggantikan kebutuhan batu bara dalam jumlah besar.

Desak reformasi tata kelola energi

Koalisi Bersihkan Indonesia Kalimantan meminta pemerintah menghentikan normalisasi pemadaman listrik bergilir dan segera melakukan pembenahan tata kelola sistem kelistrikan.

Koalisi tersebut menilai pemerintah perlu menjamin hak masyarakat Kalimantan atas layanan listrik yang andal sekaligus mempercepat reformasi kebijakan energi agar tidak terus bergantung pada batu bara.

Selain itu, pemerintah didorong mempercepat transisi menuju energi terbarukan yang dinilai lebih berkelanjutan, termasuk melalui pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) berbasis komunitas, sembari tetap memperhatikan perlindungan hak masyarakat dan pekerja di daerah penghasil energi.