Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PBB: 1 Juta Perempuan Kehilangan Akses Bantuan Kemanusiaan

Kompas.com, 13 Juli 2026, 07:46 WIB
Monika Novena,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

Sumber Guardian

KOMPAS.com - PBB mengungkapkan setidaknya satu juta perempuan dan anak perempuan telah kehilangan akses ke bantuan kemanusiaan dan dukungan penting lainnya selama 18 bulan terakhir.

Hal ini terjadi setelah adanya penurunan bantuan luar negeri tahunan yang paling tajam dalam sejarah.

Melansir Guardian, Jumat (10/7/2026) laporan dari UN Women menemukan bahwa 84 persen organisasi perempuan mengalami lonjakan permintaan bantuan sejak Januari 2025.

Namun pada bulan tersebut, Donald Trump kembali menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat dan langsung memotong bantuan luar negeri AS secara besar-besaran.

Laporan UN Women mencatat hampir 9 dari 10 organisasi menyatakan bahwa mereka tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini. Selain itu, 2 dari 5 organisasi yang disurvei mengatakan bahwa mereka memperkirakan akan tutup, baik untuk sementara waktu maupun selamanya, dalam setahun ke depan.

Baca juga: Terjebak Urusan Domestik Tanpa Gaji, Hambat Karier Jutaan Perempuan

Laporan ini dibuat berdasarkan jawaban dari 855 organisasi hak-hak perempuan dan organisasi yang dipimpin oleh perempuan di 52 negara yang sedang dilanda krisis dan perang.

"Organisasi-organisasi perempuan yang terancam tutup ini berada di baris terdepan dalam menghadapi krisis kemanusiaan paling parah di dunia," kata Sofia Calltorp, kepala aksi kemanusiaan di UN Women.

Di negara-negara seperti Afganistan, Republik Demokratik Kongo, dan Haiti, organisasi tersebut bekerja di tempat-tempat yang tidak bisa dijangkau oleh lembaga internasional, dan mereka tetap bertahan di sana lama setelah perhatian dunia luar sudah berpindah.

“Setiap uang yang ditarik dari organisasi perempuan berarti hilangnya bantuan bagi para korban kekerasan seksual akibat perang, ibu-ibu yang terpaksa mengungsi, anak-anak perempuan yang putus sekolah, dan masyarakat yang sedang berjuang keras untuk bertahan hidup,” terang Calltorp.

Pemotongan dana lembaga kemanusian

Laporan ini sendiri dirilis di saat berbagai lembaga kemanusiaan di seluruh dunia masih terus berjuang menghadapi pemotongan dana yang sangat besar.

Selama satu setengah tahun terakhir, banyak badan PBB terpaksa memecat karyawan, memangkas anggaran, dan mengurangi kegiatan mereka setelah adanya pemotongan dana bantuan luar negeri secara besar-besaran dari Amerika Serikat, serta pengurangan bantuan dari negara penyumbang lainnya seperti Inggris, Prancis, dan Jerman.

Data terbaru dari Organisasi Kerja Sama Ekonomi Internasional (OECD) yang dikutip dalam laporan tersebut menemukan adanya penurunan bantuan luar negeri yang paling parah dalam sejarah antara tahun 2024 dan 2025.

Menurut OECD, Amerika Serikat sendiri menjadi penyebab dari tiga perempat penurunan tersebut, di mana bantuan luar negeri dari AS anjlok lebih dari 50 persen pada tahun 2025 jika dibandingkan dengan tahun 2024.

Sejak kembali memimpin pada tahun 2025, pemerintahan Trump telah memotong miliaran dolar bantuan luar negeri AS dan membubarkan USAID.

Pada bulan Mei, kantor berita Associated Press melaporkan bahwa dukungan dana dari AS untuk program kemanusiaan PBB saat ini hanya tersisa 3,8 miliar dolar AS atau sekitar Rp 68,7 triliun untuk 21 negara. Kantor berita tersebut menggambarkan jumlah ini hanya sebagian kecil saja dari apa yang pernah disumbangkan AS di masa lalu.

Baca juga: Grab Berdayakan 189.000 Mitra Pengemudi Perempuan se-Asia Tenggara

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Dorong Pendidikan Inklusif, 5 Kampus Indonesia Pelajari Sistem Layanan Disabilitas di Jepang
Dorong Pendidikan Inklusif, 5 Kampus Indonesia Pelajari Sistem Layanan Disabilitas di Jepang
Swasta
Studi Ungkap Polusi Kapal Laut Lebih Bahaya dari Kendaraan Bermotor
Studi Ungkap Polusi Kapal Laut Lebih Bahaya dari Kendaraan Bermotor
Pemerintah
Kepedulian Iklim Pekerja Untungkan Karier Jika Sejalan Tujuan Perusahaan
Kepedulian Iklim Pekerja Untungkan Karier Jika Sejalan Tujuan Perusahaan
Swasta
Studi Ungkap Hewan Laut Respons Perubahan Iklim dengan Cara Berbeda-beda
Studi Ungkap Hewan Laut Respons Perubahan Iklim dengan Cara Berbeda-beda
Pemerintah
Urine Pendaki Percepat Pencairan Gletser di Gunung Everest
Urine Pendaki Percepat Pencairan Gletser di Gunung Everest
LSM/Figur
ESDM Siapkan Aturan Kredit Karbon Sektor Energi, Potensi Transaksi Rp 2,2 Triliun per Tahun
ESDM Siapkan Aturan Kredit Karbon Sektor Energi, Potensi Transaksi Rp 2,2 Triliun per Tahun
Pemerintah
Tak Sampai 25 Persen Perusahaan yang Sukses Adopsi AI
Tak Sampai 25 Persen Perusahaan yang Sukses Adopsi AI
Pemerintah
UNICEF: 1 dari 5 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual Online
UNICEF: 1 dari 5 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual Online
Pemerintah
Peringati Hari Ozon Sedunia, Belantara Foundation-Resona Bank Ltd. Tanam Pohon Langka di Tahura SSH Riau yang Terdegradasi
Peringati Hari Ozon Sedunia, Belantara Foundation-Resona Bank Ltd. Tanam Pohon Langka di Tahura SSH Riau yang Terdegradasi
LSM/Figur
Karhutla di Gambut Bisa Ganggu Regenerasi Alami, Pakar UGM Jelaskan Sebabnya
Karhutla di Gambut Bisa Ganggu Regenerasi Alami, Pakar UGM Jelaskan Sebabnya
LSM/Figur
Kejar Target PLTS 100 GW, ESDM : Bauran EBT Semester II-2026 Capai 17,3 Persen, Kontribusi Energi Surya Hanya 0,51 Persen
Kejar Target PLTS 100 GW, ESDM : Bauran EBT Semester II-2026 Capai 17,3 Persen, Kontribusi Energi Surya Hanya 0,51 Persen
Pemerintah
Efek Krisis Iklim, Nyamuk Tropis Invasif Ditemukan di London
Efek Krisis Iklim, Nyamuk Tropis Invasif Ditemukan di London
Pemerintah
Pertamina Eco RunFest 2026 Perkuat Gerakan Hidup Sehat dan Peduli Lingkungan
Pertamina Eco RunFest 2026 Perkuat Gerakan Hidup Sehat dan Peduli Lingkungan
BUMN
Kasus ISPA Capai 13.449 Selama Juli-Agustus 2026, Ini Kelompok yang Rentan
Kasus ISPA Capai 13.449 Selama Juli-Agustus 2026, Ini Kelompok yang Rentan
LSM/Figur
Aturan Baru Uni Eropa soal Deforestasi Bakal Ubah Pasar Kopi Dunia
Aturan Baru Uni Eropa soal Deforestasi Bakal Ubah Pasar Kopi Dunia
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Dengan Membership bulanan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Dengan Membership tahunan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Diperbaharui : 1 Juli 2026
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Pesan apresiasi berhasil
Pesan apresiasi darimu sudah dipublikasikan di halaman komentar
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau