Negara Asia-Pasifik Sepakati Peta Jalan Baru Atasi Krisis Iklim

KOMPAS.com - Perwakilan pemerintah negara Asia dan Pasifik, Sabtu (11/7/2026) menyepakati rencana kerja wilayah yang baru untuk mengatasi perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi melalui tindakan yang lebih kompak.

Hal ini menunjukkan kesadaran yang semakin tinggi bahwa masalah lingkungan terbesar di kawasan ini tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri.

Melansir Eco Business, Sabtu (11/7/2026) pertemuan yang diadakan oleh Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik (ESCAP) ini menghasilkan kesepakatan berupa Deklarasi Menteri tentang Lingkungan dan Pembangunan di Asia-Pasifik 2026, serta Program Aksi Wilayah untuk Memajukan Sinergi Pembangunan Berkelanjutan di Asia-Pasifik periode 2026–2030.

Kesepakatan ini dibuat saat kawasan Asia dan Pasifik sedang menghadapi tekanan lingkungan yang semakin berat.

Baca juga: Ketergantungan Penduduk di Asia pada Pendingin Ruangan Bisa Perburuk Krisis Iklim

Jika kondisi terus seperti sekarang, sekitar 88 persen target lingkungan dalam SDG diperkirakan akan gagal dicapai pada tahun 2030. Selain itu, 90 persen penduduk di kawasan ini harus menghirup udara yang tidak aman akibat polusi.

Perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan krisis air bersih juga semakin mengancam pekerjaan, ekonomi, dan kelestarian alam.

"Cara penanganan yang terpisah-pisah tidaklah efisien dan tidak akan bisa mengejar masalah alam yang saling berkaitan. Bekerja sama secara kompak adalah kebutuhan nyata agar bisa mendapatkan hasil pembangunan yang lebih baik, sekaligus memanfaatkan dana, lembaga, dan keahlian teknis yang jumlahnya semakin terbatas," tegas Armida Salsiah Alisjahbana, Wakil Sekretaris Jenderal PBB sekaligus Sekretaris Eksekutif ESCAP.

Mempercepat penyelamatan bumi

Deklarasi dan Program Aksi Wilayah ini mengajak negara-negara untuk menyatukan aturan hukum, anggaran dana, dan lembaga pemerintah. Tujuannya agar perbaikan di satu bidang lingkungan bisa otomatis membawa manfaat bagi bidang lainnya, sehingga target penyelamatan bumi bisa tercapai lebih cepat.

"Akses mendapatkan bantuan dana yang pasti, cukup, dan berbentuk hibah sangatlah penting. Negara-negara yang paling rapuh terkena dampak iklim tidak boleh dibebani oleh utang keuangan baru hanya untuk mengatasi krisis yang sebenarnya bukan disebabkan oleh kami," ujar Ali Shareef, Menteri Perubahan Iklim, Lingkungan, dan Energi dari Maladewa, yang juga menjadi Ketua Pertemuan ESCAP ini.

Rencana kerja yang baru ini memanfaatkan semangat perubahan yang sedang meningkat di seluruh kawasan.

Baca juga: Asia-Pasifik Terancam Gagal Capai Target SDG PBB

Sebanyak 39 negara anggota ESCAP telah menetapkan target bebas polusi karbon. Selain itu, 46 negara telah memasukkan solusi ramah lingkungan berbasis alam ke dalam kebijakan mereka, dan 25 dari 27 negara pantai telah memasukkan rencana perlindungan laut ke dalam program iklim nasional mereka.

Sebelumnya pada tanggal 30 Juni, ESCAP meluncurkan Laporan Sinergi Asia-Pasifik. Laporan ini dibuat bersama Bank Pembangunan Asia (ADB), Program Lingkungan PBB (UNEP), dan Lembaga Strategi Lingkungan Global, serta didukung oleh Pemerintah Jepang.

Menggunakan lebih dari 140 contoh kasus nyata, laporan ini menunjukkan cara-cara jelas yang bisa dipakai negara-negara untuk melawan tiga krisis bumi sekaligus.

Laporan ini membuktikan bahwa pengelolaan pemerintah yang terpadu, pendanaan yang kreatif, dan data yang lebih baik bisa membuat perbaikan lingkungan berjalan jauh lebih cepat.