AI Bisa Modernisasi Perdagangan Asia-Pasifik, Tapi Adopsi Belum Merata

KOMPAS.com - Kecerdasan buatan (AI) mulai mengubah cara kerja perdagangan di seluruh Asia dan Pasifik.

Namun, meskipun minat terhadap teknologi ini semakin tinggi, sebagian besar negara belum menggunakannya dalam skala besar. Hal ini terungkap dalam laporan penelitian baru dari Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik (ESCAP) serta Bank Pembangunan Asia (ADB).

Melansir Eco Business, Sabtu (11/7/2026) Laporan Fasilitasi Perdagangan Asia-Pasifik 2026 menemukan bahwa penggunaan AI untuk mempermudah perdagangan masih di bawah 15 persen di antara negara-negara yang diteliti. Jumlah penggunaannya pun sangat tidak merata, berkisar antara 1 persen hingga 40 persen saja di berbagai wilayah.

Aplikasi AI dalam perdagangan

AI semakin banyak digunakan dalam sistem bea cukai dan logistik di kawasan Asia Pasifik.

Baca juga: Kesenjangan Literasi Digital Masih Jadi Hambatan UMKM Adopsi AI

Contohnya seperti pemeriksaan dokumen pengiriman secara otomatis, teknologi pintar untuk mendeteksi kargo berbahaya, serta pemindaian gambar untuk memeriksa barang di perbatasan.

Penggunaan teknologi ini bisa membantu mengurangi keterlambatan, memastikan kepatuhan aturan, dan memperkuat rantai pasokan di tengah aturan perdagangan yang semakin rumit dan ketat.

"Perkembangan cepat dari AI dan teknologi pintar saat ini menandai adanya perubahan besar lainnya. Teknologi ini menawarkan peluang baru untuk meningkatkan efisiensi, kepatuhan hukum, ketahanan jalur pasokan barang, serta keterhubungan digital," kata Armida Salsiah Alisjahbana, Wakil Sekretaris Jenderal PBB sekaligus Sekretaris Eksekutif ESCAP.

Ia menambahkan bahwa perubahan ini sangat penting karena dunia perdagangan global saat ini sedang menghadapi tantangan yang semakin berat. Tantangan tersebut meliputi ketegangan politik antarnegara, makin banyaknya aturan ketat terkait risiko iklim dan kelestarian alam, serta masih terjadinya kesenjangan teknologi digital antarnegara.

Lebih lanjut, kurangnya keahlian dan keterampilan seputar AI menjadi hambatan terbesar yang membuat teknologi ini belum bisa digunakan secara luas.

Hambatan berikutnya adalah mahalnya biaya infrastruktur, sistem data yang masih terpisah-pisah, serta aturan hukum yang belum jelas. Meskipun banyak negara telah memperluas sistem perdagangan digital mereka, masih ada kekurangan dalam hal penyatuan data, kecocokan sistem antarnegara, dan kesiapan operasional di lapangan.

Baca juga: Tanpa Kendali Regulasi, AI Bakal Gagal Wujudkan Target SDG

"Sangat penting untuk membantu negara-negara berkembang dalam memperkuat infrastruktur digital, hubungan antarnegara, sistem yang saling cocok, serta keahlian digital agar mereka bisa menikmati manfaat AI dalam mempermudah perdagangan," kata Fatima Yasmin, Wakil Presiden Bidang Sektor dan Tematik dari Bank Pembangunan Asia (ADB).

Asia Timur memimpin kawasan ini dalam hal kesiapan AI, baik dari segi penggunaan di lapangan, aturan hukum, maupun kualitas data. Sementara itu, negara-negara di kepulauan Pasifik masih menghadapi tantangan terbesar dalam menerapkan teknologi ini.

Diluncurkan dalam Forum Fasilitasi Perdagangan Asia-Pasifik, laporan ini meminta peningkatan investasi untuk melatih keahlian AI, menyatukan infrastruktur digital, serta membuat aturan hukum demi mendukung perdagangan digital yang aman dan efisien.

Laporan ini juga menegaskan pentingnya kerja sama regional dan kecocokan sistem antarnegara karena sistem perdagangan saat ini semakin bergantung pada data.