Bappenas: Krisis Iklim Bisa Ancam Kedaulatan Negara

JAKARTA, KOMPAS.com - Krisis iklim berisiko menimbulkan kerugian sosial ekonomi di Indonesia hingga lebih dari Rp 2.000 triliun pada 2029. Apalagi, sebanyak 319 kabupaten/kota di Indonesia memiliki kerentanan iklim sangat tinggi.
‎
‎"Kalau tidak teratasi, ini berarti 2 per tiga dari APBN kita bisa habis hanya gara-gara kerentanan iklim,' ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rachmat Pambudy di Jakarta, Senin (13/7/2026).
‎
‎Potensi kerugian ekonomi akibat krisis iklim dipicu oleh posisi krusial kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa yang menyumbang sekitar 27 persen terhadap PDB nasional, di mana 60 persen industri nasional terkonsentrasi di pulau terpadat di Indonesia ini.

Baca juga: Perubahan Iklim Bisa Bikin Tagihan Air Kota Naik Dua Kali Lipat
‎
‎"Jakarta sendiri diperkirakan bisa kehilangan setidaknya 186 juta (186 juta dolar AS atau Rp 2,9 triliun) setiap tahun akibat risiko banjir, kerusakan infrastruktur, bangunan, dan hilangnya lahan produktif," tutur Rachmat.

Ubah batas negara

‎Selain ekonomi, krisis iklim juga menimbulkan kerugian sosial, budaya, dan politik. Dengan tenggelamnya pulau-pulau kecil akibat krisis iklim, kata dia, berisiko mengubah batas wilayah dan kedaulatan negara. Bukan sekadar dampak ekonomi, kenaikan muka air laut akibat krisis iklim akan merambah ke isu kedaulatan negara.
‎
‎Dalam skenario terburuk Indonesia terancam kehilangan puluhan pulau kecil yang bisa tenggelam dalam waktu dekat. Misalnya, gugusan Kepulauan Spermonde, Makassar, banjir permanen telah terjadi selama tiga tahun terakhir. Atau, di kecamatan Sayung, Demak, genangan air telah menenggelamkan pemukiman, lahan produktif, dan fasilitas umum lainnya secara total.
‎
‎"Kalau pulau kita hilang, maka hilanglah sebagian batas kontinen kita. Ini berarti luas wilayah kedaulatan kita berkurang secara permanen," ucapnya.
‎
‎Dalam menghadapi krisis ini, pemerintah menyusun strategi pencegahan dan mitigasi melalui tiga pendekatan utama.
‎
‎Pertama, pengendalian akar masalah melalui mendorong pengendalian sumur bor, penggunaan air tanah yang berkelanjutan, dan pengurangan beban bangunan di kawasan pesisir.

Baca juga: Imbas Perubahan Iklim, Kerugian Gagal Panen Global Tembus Rp 361,6 Triliun per Tahun
‎
‎Kedua, restorasi ekosistem pesisir, di mana melakukan rehabilitasi mangrove sebagai benteng alami dan program reforestasi besar-besaran seluas 12 juta hektar yang saat ini telah dicanangkan.
‎
‎Ketiga, kebijakan berbasis data melalui sistem perencanaan kolaboratif dan analisa terpadu. Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, pemerintah sedang menyiapkan sekaligus mematangkan pembangunan Giant Sea Wall, tanggul laut raksasa di sepanjang pesisir Utara Jawa
‎
‎Selain kenaikan air laut, ancaman diperparah oleh penurunan muka tanah (land subsidence) yang mencapai 1 hingga 20 cm per tahun. Jakarta dan Semarang disebut sebagai wilayah dengan kondisi terburuk.
‎
‎"Ternyata wilayah terdampak meliputi Jakarta, Bekasi, Indramayu hingga Demak. Karena itu, inilah nanti yang menjadi sasaran utama dalam pembangunan Giant Sea Wall," ujar Rachmat.
‎
‎Sebelumnya, Rachmat mengatakan, pembangunan Giant Sea Wall sebagai pelindung infrastruktur wilayah Pantura Jakarta merupakan upaya menyelamatkan Indonesia. Pembangunan Kota Berkelanjutan Rachmat menganggap Giant Sea Wall sebagai model baru pengembangan kawasan.
‎
‎Ia meminta Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), membangun aglomerasi yang bercorak khas Indonesia.

"Kita harus membangun kota-kota kita sendiri, sesuai dengan model kita sendiri. Tidak ada negara yang satu pun sama dengan Indonesia. Dengan 17.000 pulau, dengan laut-laut yang begitu saling memisahkan, tapi sebenarnya menghubungkan," tutur Rachmat.

Ia berharap AHY bersama kementerian-kementerian terkait bisa membangun perkotaan yang berkelanjutan. Meski dimulai dari Jawa, kata dia, hal tersebut dapat menjadi semacam landmark bagi pembangunan perkotaan Indonesia ke depan.

"Yang namanya kebijakan perkotaan sudah disiapkan sejak tahun 2011, tetapi saat itu belum ada Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, dan sekarang sudah ada," ucapnya.