AHY: Giant Sea Wall Tak Akan Efektif Tanpa Mitigasi Penurunan Muka Tanah

‎JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengingatkan proyek tanggul laut raksasa (giant sea wall) tidak akan efektif apabila tidak disertai upaya mengatasi penurunan muka tanah yang terjadi di sejumlah wilayah pesisir utara Pulau Jawa.

Menurut AHY, penurunan muka tanah yang dipicu pengambilan air tanah secara berlebihan dapat membuat kawasan pesisir terus turun, sehingga mengurangi efektivitas infrastruktur pengendali banjir rob, termasuk giant sea wall.

"Indonesia itu di sana-sini mengalami land subsidence dan ini tentunya harus kita waspadai. Kalau kita bikin tanggul pantai, dalam 10 tahun sudah tenggelam lagi, semakin turun lagi, dan air laut juga naik terus," ujar AHY di Jakarta, Senin (13/7/2026).

Baca juga: Proyek Tanggul Raksasa Jakarta-Cirebon Masuk Radar PSN Prabowo

Ia menjelaskan, penurunan muka tanah terutama disebabkan tingginya ekstraksi air tanah untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat dan aktivitas perkotaan. Di sisi lain, jumlah penduduk perkotaan diproyeksikan terus meningkat sehingga tekanan terhadap sumber daya air tanah semakin besar.

"Masih terdapat puluhan juta keluarga atau rumah tangga yang mengambil air bersihnya dari dalam tanah, ditambah beban pembangunan perkotaan. Diproyeksikan sekitar 70 persen masyarakat Indonesia nantinya tinggal di kota-kota besar. Ini yang perlu kita mitigasi bersama-sama," kata AHY.

Berdasarkan data pemerintah, penurunan muka tanah di Teluk Jakarta, Kota Semarang, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Kendal mencapai rata-rata 5 hingga 20 sentimeter per tahun.

Jika tren tersebut terus berlangsung bersamaan dengan kenaikan muka air laut, permukaan laut di kawasan tersebut diperkirakan dapat mencapai sekitar dua meter di atas daratan dalam satu dekade mendatang.

Ancam ekonomi dan wilayah pesisir

AHY mengatakan, ancaman penurunan muka tanah dan kenaikan muka laut tidak hanya berdampak terhadap kawasan permukiman, tetapi juga berpotensi mengganggu perekonomian nasional.

Merujuk proyeksi Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), pada skenario terburuk kenaikan muka laut hingga 1,2 meter, lebih dari 49.000 kilometer persegi daratan Indonesia berpotensi terendam pada 2100.

Menurut dia, kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa memiliki peran strategis karena menyumbang sekitar 27 persen produk domestik bruto (PDB) nasional.

Apabila jalur logistik utama di kawasan tersebut terus terdampak banjir rob dan penurunan tanah, pemerintah akan menghadapi beban besar untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak.

Baca juga: Kata Pakar Unika dan BRIN soal Minimnya Analisa Risiko Giant Sea Wall terhadap Warga

Selain itu, fenomena tersebut juga mengancam keberadaan pulau-pulau kecil yang menjadi batas wilayah kedaulatan Indonesia.

Karena itu, AHY menilai penyusunan berbagai dokumen pembangunan nasional, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), harus memasukkan aspek adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Dorong pendekatan lintas sektor

Menurut AHY, penanganan krisis iklim membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga karena dampaknya bersifat lintas sektor dan wilayah.

"Agenda nasional yang terpadu ini sederhana diucapkan, tetapi tidak selalu mudah dilaksanakan karena masing-masing memiliki agenda, kepentingan, anggaran, dan target sendiri," ujarnya.

Di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah akan mengombinasikan pembangunan infrastruktur fisik (gray infrastructure) dengan solusi berbasis alam (nature-based solutions), seperti rehabilitasi hutan mangrove untuk memperkuat perlindungan kawasan pesisir.

"Pada akhirnya tata kelola dan kelembagaan ini bisa menjadi game changer," kata AHY.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengingatkan kerugian sosial ekonomi akibat krisis iklim di Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari Rp 2.000 triliun pada 2029 apabila tidak segera diantisipasi.

Baca juga: Menko AHY: Giant Sea Wall Pantura Akan Dikombinasikan dengan Mangrove

Menurut Rachmat, sebanyak 319 kabupaten/kota di Indonesia saat ini masuk kategori memiliki tingkat kerentanan iklim sangat tinggi.

"Kalau tidak teratasi, ini berarti dua pertiga dari APBN kita bisa habis hanya gara-gara kerentanan iklim," ujar Rachmat.

Ia menambahkan, tingginya potensi kerugian ekonomi dipengaruhi posisi strategis Pantura Jawa yang menyumbang sekitar 27 persen PDB nasional dan menjadi lokasi sekitar 60 persen industri Indonesia.

Khusus Jakarta, kerugian akibat banjir, kerusakan infrastruktur, bangunan, serta hilangnya lahan produktif diperkirakan mencapai sedikitnya 186 juta dollar AS atau sekitar Rp 2,9 triliun setiap tahun.