Tim CSR Perusahaan Banyak yang Alami "Burnout" pada Tahun 2026

KOMPAS.com - Survei dari Association of Corporate Citizenship Professionals (ACCP) menunjukkan sebagian besar tim CSR (66 persen) merasakan tuntutan yang makin besar di tahun 2026 untuk membuktikan hasil nyata dari kerja mereka dibandingkan tahun lalu.

Melansir ESG Dive, Rabu (15/7/2026) laporan ketujuh dari ACCP ini juga menemukan bahwa sekitar 63 persen pekerja CSR yang disurvei dituntut untuk bisa menjelaskan kepada pihak internal perusahaan mengapa program CSR itu penting dan menguntungkan bagi bisnis.

Akibatnya, jumlah pekerja yang mengalami kelelahan mental kerja atau burnout mencetak rekor tertinggi, yaitu mencapai 64 persen atau naik drastis dari 39 persen pada tahun 2025.

ACCP menyebutkan bahwa lonjakan stres ini terjadi bersamaan dengan masalah rumit lainnya di perusahaan, seperti aturan hukum yang makin ketat, penggunaan teknologi AI, perubahan target keberagaman (DEI), serta kewajiban membuat laporan lingkungan dan sosial (ESG).

Baca juga: Survei KPMG: 4 dari 5 Perusahaan Bingung Ukur Nilai Ekonomi Bisnis Berkelanjutan

Tim yang bertugas menjalankan strategi sosial perusahaan ini juga mengalami banyak perubahan dalam setahun terakhir. Laporan tersebut menemukan bahwa hampir dua pertiga departemen CSR mengalami perombakan, di mana 27 persen di antaranya mengalami pergantian pemimpin.

Pihak ACCP mengatakan bahwa perubahan ini bisa membuat perusahaan kesulitan dalam mempertahankan rencana kerja jangka panjang mereka.

Sebagai bagian dari perombakan ini, sebanyak 42 persen pekerja melaporkan bahwa tim mereka makin sering digabungkan dengan bagian HRD.

Menurut Direktur Utama ACCP, Andrea Wood, hal ini dilakukan karena program sosial terbukti bisa membantu perusahaan dalam menarik dan mempertahankan karyawan baru.

Selain itu, 33 persen pekerja mengaku pengawasan hukum di tim mereka makin diperketat. Hal ini dipicu oleh risiko tuntutan hukum terkait isu keberagaman, aturan baru dari pemerintah, serta pemeriksaan yang lebih ketat terhadap klaim-klaim ramah lingkungan perusahaan.

Makin dikenal tapi anggaran mepet

Sebagian besar pekerja CSR (83 persen) mengaku bahwa keberadaan tim mereka makin dikenal di dalam perusahaan. Angka ini naik dari 62 persen pada tahun 2025, yang berarti departemen lain kini makin sadar akan pekerjaan yang mereka lakukan.

Namun, 61 persen dari mereka merasa masih butuh lebih banyak dana untuk kegiatan sosial, dan 43 persen merasa kekurangan fasilitas kerja secara umum.

Wood menyebut bahwa sebagian besar tim mendapatkan anggaran yang pas-pasan tahun ini, dan itu pun harus diperjuangkan dengan susah payah.

"Banyak anggota kami yang harus mati-matian mempertahankan anggaran mereka, hanya supaya tidak dikurangi," katanya.

"Di sisi lain ada banyak pihak dari dalam maupun luar perusahaan yang bertanya kepada mereka: apa saja kerja kalian? Apa untungnya bagi perusahaan?" paparnya lagi.

Menurut Wood, hal ini adalah konsekuensi dari tim mereka yang makin dikenal.

"Kita bisa melihat bahwa para pekerja sosial perusahaan kini sudah mulai didengar dan dianggap penting," terangnya.

Baca juga: Studi: Perusahaan Sulit Terapkan Strategi Iklim secara Menyeluruh

Karena posisi mereka makin diperhatikan, lebih dari separuh pekerja CSR mulai mengubah cara menjelaskan pekerjaan mereka, seiring dengan tugas mereka yang terus berubah.

Isu keberagaman (DEI) kini makin dikesampingkan, di mana 10 persen pekerja melaporkan bahwa departemen DEI telah dihapus pada tahun 2026. Sebanyak 10 persen lainnya mengatakan tugas DEI ditunda atau dihentikan, dan 24 persen merasa penerapan DEI makin berkurang.

Sementara pelaporan lingkungan dan sosial (ESG) justru makin diminati oleh 43 persen pekerja, naik dari tahun lalu. Penggunaan teknologi AI juga menjadi tren yang sangat kuat, di mana 93 persen pekerja mengaku sudah memanfaatkan AI dalam pekerjaan mereka, naik drastis dari tahun 2024.

Survei terbaru ini mengumpulkan jawaban dari para karyawan di 120 perusahaan besar yang mengelola dana sosial total senilai 1 miliar dolar AS. Industri yang ikut serta meliputi layanan keuangan, teknologi, manufaktur, energi, farmasi, layanan kesehatan, ritel, asuransi, pariwisata, hingga media dan komunikasi.