KOMPAS.com - Perusahaan, pemerintah, dan organisasi masyarakat di seluruh wilayah Asia-Pasifik harus bekerja sama lebih erat untuk mengatasi peningkatan risiko krisis air.
Hal ini terungkap dari hasil penelitian terbaru dari WWF dan GlobeScan.
Temuan ini muncul di saat banyak negara di kawasan Asia-Pasifik sedang menghadapi masalah kekurangan air, gangguan akibat perubahan iklim, banjir, polusi, serta beban yang makin berat pada sumber air tawar.
Melansir Eco Business, Jumat (17/7/2026) berbagai tantangan ini mulai berdampak buruk pada kehidupan masyarakat, sektor pertanian, industri, hingga rantai pasokan barang.
Baca juga: Pulau Jawa Terancam Krisis Air, Jakarta dan Jawa Timur Jadi Sorotan
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan yang kompak dan teratur sangat dibutuhkan saat ini.
Laporan berjudul Future Water Agenda: Transforming Collective Action for Shared Water Challenges ini disusun berdasarkan masukan dari 291 ahli air dari 75 negara.
Laporan ini dibuat berdasarkan temuan tahun lalu yang telah menekankan pentingnya investasi mendesak dalam aksi bersama demi menyelesaikan masalah air. Studi juga merupakan tahap kedua dari program penelitian Future Water Agenda milik WWF dan GlobeScan.
Hasil laporan menunjukkan kesepakatan bersama bahwa kerja sama yang lebih kuat sangat penting untuk mengatasi krisis air. Namun, banyak gerakan kerja sama yang ada saat ini masih berjalan sendiri-sendiri, kekurangan dana, dan tidak mampu membawa perubahan besar.
Penelitian ini menemukan empat penghalang utama yang membuat gerakan kerja sama tidak berjalan efektif.
Pertama adalah hubungan yang lemah antara pemerintah dan sektor swasta, terlalu banyak proyek kecil yang tidak menyelesaikan akar masalah secara menyeluruh, pengelolaan air yang kekurangan dana dari pemerintah. Terakhir, sulitnya mendapatkan modal untuk mendanai gerakan kerja sama itu sendiri.
Temuan ini sangat penting bagi wilayah Asia-Pasifik. Pasalnya, krisis air di wilayah ini terus meningkat dan banyak aliran sungai mengalir melewati berbagai wilayah, sektor, serta kelompok masyarakat yang berbeda.
Baca juga: Perubahan Iklim Bisa Bikin Tagihan Air Kota Naik Dua Kali Lipat
Laporan ini meminta semua pihak untuk meninggalkan proyek-proyek kecil yang berjalan sendiri-sendiri. Sebaliknya, mereka harus beralih ke wadah kerja sama tingkat daerah aliran sungai (DAS) yang menyatukan pelaku bisnis, pemerintah, warga lokal, dan organisasi masyarakat demi tujuan bersama yang hasilnya bisa diukur secara jelas.
Laporan juga menekankan perlunya pengelolaan hukum yang lebih kuat, kerja sama yang lebih erat antara pemerintah dan swasta, serta cara-cara baru dalam mendanai proyek air bersih.
Selain itu laporan menegaskan pula bahwa koordinasi yang lebih baik, kemitraan yang lebih kuat, serta peningkatan investasi sangat dibutuhkan untuk mengatasi risiko krisis air yang terus meningkat sekaligus memperkuat daya tahan jangka panjang.
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya