Transisi Energi Hadapi Risiko Krisis Air dan Pelanggaran HAM

KOMPAS.com-Data terbaru dari International Council on Mining and Metals (ICMM) menunjukkan bahwa hampir dua pertiga fasilitas tambang dan logam di seluruh dunia menghadapi ancaman krisis air yang parah.

Ini artinya, tempat-tempat tambang tersebut menghadapi risiko tinggi dari minimal satu masalah air yakni kelangkaan air, penyusutan sumber air, ancaman kekeringan, risiko banjir, atau pasokan air yang tidak stabil setiap tahunnya.

Melansir Edie, Rabu (22/7/2026) hampir 40 persen tambang di dunia menghadapi krisis air yang tinggi hingga sangat tinggi, atau berada di wilayah yang sangat kering di mana air hampir tidak tersedia. Sementara itu, sekitar 4,9 persen tambang harus menghadapi beberapa masalah air sekaligus.

Yang perlu diketahui, banyak lokasi tambang dalam analisis ini menghasilkan bahan-bahan yang sangat penting untuk pembuatan teknologi bersih dan sistem utama lainnya.

Bahan-bahan ini sering disebut sebagai 'mineral kritis' atau 'mineral transisi' yang merupakan mineral wajib ada untuk peralihan ke energi bersih.

Contohnya adalah litium, kobalt, nikel, tembaga, aluminium, dan logam tanah jarang yang semuanya digunakan untuk membuat kincir angin, baterai penyimpan energi, panel surya, hingga mobil listrik.

Baca juga: Proyek Hibrida Berpotensi Mempercepat Transisi Energi Eropa

"Riset kami menunjukkan bahwa masalah air sudah menjadi isu yang sangat serius bagi sektor pertambangan dan logam," kata Dr. Emma Gagen, Direktur Data dan Riset ICMM.

"Jika risiko air ini tidak dipahami dan dikelola dengan baik oleh perekonomian dunia, kita berisiko tanpa sadar membuat proses transisi energi ini terhambat," paparnya lagi.

Risiko yang tidak merata

Studi ini juga menunjukkan bahwa risiko air ini tidak dirasakan secara merata di semua wilayah atau jenis hasil tambang.

Tembaga dan litium, yang digunakan untuk membuat baterai dan kabel listrik, membutuhkan sangat banyak air dalam proses penambangannya. Sayangnya, produksi kedua bahan ini justru sering berpusat di wilayah-wilayah yang mengalami krisis air parah.

Di Cile, misalnya, sebanyak 85,8 persen lokasi tambangnya menghadapi krisis air parah sekaligus pasokan air yang tidak stabil.

Sementara itu, lebih dari 80 persen lokasi tambang di Afrika dan Timur Tengah menghadapi risiko kekeringan yang tinggi, dan di Oseania, 74 persen tambang menghadapi pasokan air yang sangat tidak menentu setiap tahunnya.

"Seiring melonjaknya penambangan dan produksi mineral kritis di seluruh dunia akibat transisi energi, negara-negara kini berjuang mencari cara untuk memenuhi tingginya permintaan tersebut sambil tetap mendorong praktik penambangan yang bertanggung jawab," ungkap Crystal Davis, Direktur Global untuk Program Pangan, Lahan, & Air di World Resources Institute (WRI).

Risiko dalam produksi bahan-bahan paling penting di dunia ini ternyata tidak hanya berdampak pada lingkungan.

Business and Human Rights Resource Centre (BHRRC) juga menemukan bahwa kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terkait penambangan mineral transisi meningkat drastis dalam beberapa tahun terakhir.

Pada tahun 2025, terdapat 329 dugaan pelanggaran yang dilaporkan, melonjak 73 persen dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah 156 kasus.

Sejak tahun 2010, total ada 1.226 dugaan pelanggaran HAM yang telah dicatat.

Hampir 70 persen tambang yang terseret setidaknya satu tuduhan pada tahun 2025 berhubungan langsung atau dimiliki oleh perusahaan terbuka. Perusahaan yang paling sering terseret antara lain Glencore, Rio Tinto, dan First Quantum Minerals.

Meskipun masalah HAM kian marak dan berisiko bagi induk perusahaan maupun investornya, sekitar separuh dari tambang yang terlibat kasus ini ternyata tidak memiliki kebijakan publik mendasar terkait HAM.

"Data tahun ini menunjukkan kenaikan terbesar yang pernah kami catat, dan ini memperjelas bahwa masalah tersebut bukan lagi isu baru. Dunia tidak bisa membangun masa depan energi bersih di atas fondasi pelanggaran HAM dan masa depan yang dibangun dengan cara seperti ini pada akhirnya tidak akan berhasil," papar Blanca Racionero Gomez, peneliti senior sumber daya alam dan Transisi Energi Adil di BHRC.

Menurutnya, mineral yang menenagai masa depan energi bersih ditambang dengan pengorbanan manusia yang kian besar, di mana dugaan pelanggaran melonjak 73 persen hanya dalam satu tahun.

Masyarakat adat, pekerja, pejuang lingkungan, serta perempuan adalah pihak yang menanggung dampak paling berat. Sebagian kecil perusahaan tambang raksasa bertanggung jawab atas porsi terbesar dari kerusakan ini dan terlalu banyak dari mereka yang beroperasi tanpa memiliki kebijakan HAM paling mendasar sekalipun.

“Ini adalah kegagalan moral sekaligus strategi yang buruk: kita bisa melihat masyarakat mulai melawan, tambang-tambang ditutup, dan rantai pasokan jadi terganggu. Setiap tahun tanpa adanya tindakan nyata akan terus menambah penderitaan warga di garis depan, sekaligus menumpuk risiko bagi para investor dan perusahaan yang sebenarnya memiliki kekuatan dan tanggung jawab untuk berbuat lebih baik,” tambah Racionero Gomez.

Wilayah berisiko tinggi

Menurut riset tersebut, tembaga berkaitan dengan 60 persen dari seluruh dugaan pelanggaran yang dicatat sejak tahun 2010. Padahal, logam ini menyumbang sekitar seperempat dari total kebutuhan mineral energi terbarukan.

Baca juga: Penurunan Angka Kelahiran Bentuk Ulang Transisi Energi Global

Meskipun semua wilayah mengalami peningkatan laporan pelanggaran tahun lalu, lonjakan tertinggi terjadi di Afrika dengan 100 laporan, melonjak 122 persen dibandingkan tahun 2024.

Tambang-tambang di Amerika Selatan juga menghadapi risiko pelanggaran HAM yang serius yakni terdapat 97 dugaan pelanggaran pada tahun 2025, hampir dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya.

Para peneliti menekankan bahwa tanpa perlindungan dan jaminan HAM yang memadai, kondisi ini berisiko memicu konflik lebih lanjut, yang dapat mengancam rantai pasokan energi bersih global serta proses transisi energi secara keseluruhan.

“Perusahaan tambang dan investornya tidak boleh menganggap HAM hanya sebagai formalitas aturan semata. Penghormatan terhadap HAM, negosiasi yang adil, persetujuan awal dari masyarakat adat (FPIC), serta perlindungan bagi warga yang menyuarakan kekhawatiran dampak tambang adalah syarat wajib bagi keberhasilan transisi energi," kata Gomez.

“Di mana jaminan perlindungan ini tidak ada, konflik pasti menyusul. Masyarakat akan melawan, proyek terhenti, rantai pasokan menjadi tidak pasti, dan risiko bagi investor maupun perusahaan makin membesar. Transisi energi yang adil bukan cuma pendekatan yang benar tetapi satu-satunya cara yang bisa bertahan jangka panjang,” pungkasnya.