CEO KG: Jurnalisme Solusi dan Isu Keberlanjutan Jadi Peluang Baru di Tengah Tren "News Avoidance"

‎KOMPAS.com – Tren masyarakat yang mulai menghindari konsumsi berita (news avoidance) dan menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap media menjadi tantangan baru bagi industri pers.

Di tengah kondisi tersebut, jurnalisme berbasis solusi (solutions journalism) dan peliputan isu keberlanjutan dinilai menjadi peluang untuk kembali membangun kedekatan dengan audiens.

CEO Kompas Gramedia Andy Budiman Kumala mengatakan perubahan perilaku konsumsi informasi membuat media perlu menghadirkan pemberitaan yang lebih relevan, berpusat pada manusia, dan menawarkan perspektif solusi.

"Di tengah tantangan ini, masih ada peluang bagi media yang mampu menyampaikan cerita yang relevan secara pribadi dan berpusat pada manusia, serta mengembangkan jurnalisme yang berfokus pada solusi. Agenda keberlanjutan seperti perubahan iklim, kesehatan mental, dan kesejahteraan juga sangat beresonansi, khususnya dengan kelompok muda," ujar Andy dalam Opening Ceremony The 9th Sustainability Action for the Future Impact (SAMI) yang diselenggarakan Departemen Manajemen FEM IPB University, Senin (27/7/2026).

Baca juga: AHY: Pertumbuhan Ekonomi Harus Diimbangi Keberlanjutan Lingkungan

Pernyataan tersebut merujuk pada temuan Digital News Report dari Reuters Institute yang menunjukkan semakin banyak masyarakat secara sengaja membatasi konsumsi berita.

Laporan itu mencatat isu-isu seperti politik, konflik bersenjata, dan persoalan sosial mulai dihindari karena dianggap melelahkan, memicu kecemasan, dan menghadirkan informasi yang cenderung berulang.

Menurut Andy, kondisi tersebut semakin terasa di kalangan generasi muda. Selain menghadapi ketidakpastian ekonomi dan konflik global, sebagian anak muda juga menilai konsumsi berita dapat memicu stres maupun polarisasi dalam hubungan sosial.

Isu Keberlanjutan

Di sisi lain, meningkatnya perhatian publik terhadap isu keberlanjutan membuka peluang baru bagi industri media.

Andy mengatakan kebutuhan dunia usaha untuk mengomunikasikan program keberlanjutan secara kredibel terus meningkat, seiring dengan semakin kuatnya pengawasan publik terhadap praktik greenwashing atau klaim keberlanjutan yang menyesatkan.

Berdasarkan studi Kompas, sekitar 90 persen responden menilai perusahaan perlu mengungkapkan program keberlanjutan yang dijalankan.

Namun, penelitian tersebut juga menemukan adanya kesenjangan antara harapan dan tingkat pengetahuan masyarakat. Hanya sekitar 62 persen responden yang mengetahui perusahaan memiliki inisiatif dalam mengatasi persoalan lingkungan dan sosial.

Akibatnya, masyarakat cenderung berasumsi perusahaan tidak melakukan upaya apa pun ketika informasi mengenai program keberlanjutan tidak tersampaikan dengan baik.

"Dari responden yang tidak mengetahui adanya inisiatif keberlanjutan perusahaan, sekitar 73 persen beranggapan perusahaan tidak peduli terhadap isu tersebut. Padahal, belum tentu demikian. Tantangannya adalah bagaimana perusahaan mengomunikasikan upaya yang benar-benar mereka lakukan," kata Andy.

Menurut dia, komunikasi keberlanjutan menjadi semakin penting karena turut memengaruhi persepsi konsumen terhadap sebuah merek.

Baca juga: AEI: Lebih dari 800 Emiten Sampaikan Laporan Keberlanjutan, Hasil Evaluasi Terbit Juli 2026

Ia mengutip hasil studi lain yang menunjukkan hampir 70 persen konsumen bersedia beralih ke produk yang menerapkan prinsip environmental, social, and governance (ESG) selama kualitasnya setara dengan produk yang digunakan saat ini. Bahkan, sebagian konsumen mengaku bersedia membayar lebih untuk produk yang dinilai memiliki praktik keberlanjutan yang baik.

Meski demikian, Andy mengingatkan bahwa komunikasi keberlanjutan harus dilakukan secara kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia mencontohkan kasus "Dieselgate" yang melibatkan Volkswagen pada 2015 sebagai salah satu contoh praktik greenwashing yang berdampak besar terhadap reputasi perusahaan.

Karena itu, menurut Andy, perusahaan tidak cukup hanya mengomunikasikan aktivitas keberlanjutan, tetapi juga perlu mengukur dampaknya terhadap perubahan persepsi publik maupun perilaku konsumen.

Ia menilai kerangka pengukuran dari International Association for Measurement and Evaluation of Communication (AMEC) dapat menjadi salah satu acuan untuk memastikan komunikasi keberlanjutan benar-benar memberikan dampak, bukan sekadar menghasilkan publikasi.