Enam Komunitas Agama Bentuk Sekretariat Bersama untuk Perkuat Aksi Iklim

JAKARTA, KOMPAS.com – Perwakilan komunitas dari enam agama di Indonesia membentuk Sekretariat Bersama Aksi Iklim Lintas Iman Indonesia sebagai wadah memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam menghadapi krisis iklim.

Pembentukan sekretariat yang difasilitasi Yayasan Amanah Daya Nusantara (AYANA) ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman dan piagam pembentukan di Jakarta, Senin (27/7/2026).

Direktur Eksekutif AYANA Rizal Algamar mengatakan krisis iklim perlu dikomunikasikan dengan cara yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat agar mampu mendorong perubahan perilaku.

Baca juga: Ketimpangan Iklim: Orang Kaya Nikmati AC, Orang Miskin Terancam Bencana

Menurut dia, masyarakat lebih mudah memahami dampak nyata seperti banjir, perubahan musim, menurunnya hasil panen, hingga meningkatnya biaya hidup dibandingkan istilah-istilah teknis mengenai perubahan iklim.

"Tantangan kita bukan hanya menyampaikan lebih banyak informasi. Tantangan kita adalah membuat aksi iklim dipahami, dipercaya, dimiliki, dan dipimpin oleh masyarakat," ujar Rizal.

Ia mengatakan komunitas keagamaan memiliki modal sosial yang besar untuk mengajak masyarakat terlibat dalam aksi pelestarian lingkungan karena nilai-nilai menjaga alam telah lama menjadi bagian dari ajaran agama.

Karena itu, Sekretariat Bersama tidak dibentuk untuk mengambil alih peran organisasi keagamaan, melainkan menjadi ruang berbagi pengetahuan, membangun kemitraan, dan menyusun aksi bersama.

"Masyarakat juga perlu mengetahui dukungan apa yang harus mereka terima. Melalui integrasi teologi, ekologi, dan ekonomi, kami berharap masyarakat semakin mampu mengomunikasikan aksi-aksi iklim yang mereka rencanakan sendiri di komunitas masing-masing," kata Rizal.

Berawal dari diskusi lintas agama

Gagasan pembentukan sekretariat berawal dari serangkaian focus group discussion (FGD) yang diselenggarakan AYANA pada Maret-April 2026.

Diskusi tersebut melibatkan lebih dari 200 peserta, termasuk perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI), dan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN).

FGD tersebut mengidentifikasi berbagai praktik pelestarian lingkungan yang telah dijalankan komunitas keagamaan, mulai dari rumah ibadah ramah lingkungan, pengelolaan sampah, restorasi ekosistem, pendidikan ekoteologi, hingga filantropi hijau.

Baca juga: Dino Patti Djalal Minta Aksi Iklim Pemerintah Disetarakan dengan Program MBG

Namun, berbagai inisiatif tersebut dinilai masih berjalan sendiri-sendiri sehingga diperlukan wadah untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi.

Ketua Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Abdullah Syamsul Arifin mengatakan kerja sama lintas agama dalam menjaga lingkungan memiliki landasan kuat dalam nilai-nilai keagamaan.

"Kami memandang kerja bersama lintas iman dalam menjaga bumi merupakan panggilan iman yang dapat dikontekstualisasikan dalam kehidupan kemanusiaan," ujarnya.

Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Jacklevyn "Jacky" Frits Manuputty menambahkan bahwa persoalan lingkungan tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga menyangkut pembentukan nilai moral masyarakat.

"Persoalan lingkungan bukan semata-mata soal teknis penyelamatan lingkungan, melainkan juga soal mental dan moral," kata Jacky.

Baca juga: Dampak Perubahan Iklim, Kekeringan di Eropa Diprediksi Kian Parah

Sementara itu, Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agama Muhammad Ali Ramdhani berharap sekretariat tersebut menjadi ruang kolaborasi untuk memperkuat harmoni antarumat beragama sekaligus mendorong aksi nyata menghadapi krisis iklim.

"Semoga Sekretariat Bersama Aksi Iklim Lintas Iman menjadi ruang perjumpaan yang mengokohkan harmoni dan menguatkan kerukunan seluruh umat beragama untuk menopang Indonesia maju," ujarnya.

Setelah penandatanganan piagam, para peserta menyusun rencana aksi tiga tahun, tata kelola organisasi, serta strategi pendanaan dan kemitraan yang akan menjadi dasar pelaksanaan program bersama.