Mayoritas Negara Gagal Pangkas Subsidi yang Merusak Alam

KOMPAS.com - Penelitian terbaru dari Carbon Brief mengungkapkan sebanyak 84 persen negara di dunia gagal mendata seluruh bentuk bantuan dana alias subsidi mereka yang dapat merusak kelestarian alam hingga batas waktu tahun 2025.

Sebelumnya, pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Keanekaragaman Hayati COP15 tahun 2022, negara-negara telah sepakat untuk memulihkan 30 persen ekosistem darat dan laut yang rusak pada tahun 2030.

Melalui kesepakatan tersebut, negara-negara juga berjanji untuk menghapus, menghentikan, atau merombak bantuan dana yang merusak lingkungan paling lambat tahun 2025.

Melansir Edie, Rabu (29/7/2026) mereka berniat memangkas subsidi berbahaya ini setidaknya sebesar 500 miliar dolar AS hingga tahun 2030. Bantuan dana yang dimaksud mencakup pembiayaan di bidang pertanian, perikanan, bahan bakar fosil, kehutanan, dan pertambangan.

Hampir semua negara telah meresmikan kesepakatan pemulihan alam ini, kecuali Amerika Serikat dan Vatikan, yang memang tidak bergabung dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati PBB.

Baca juga: Daur Ulang Fasilitas Produksi Energi Fosil Bisa Tekan Biaya Kerusakan Alam

Namun, analisis terbaru dari Carbon Brief menunjukkan bahwa hanya16 persen negara peserta atau sebanyak 21 negara yang menaati tenggat waktu tahun 2025 dan sudah menyerahkan laporan subsidi perusak alam mereka ke PBB per 1 Juli 2026.

Beberapa negara yang telah menyerahkan laporannya secara lengkap antara lain Inggris, Niger, dan Australia.

Dari 17 negara di dunia yang paling kaya akan keanekaragaman hayati, baru 5 negara yang berhasil mendata seluruh subsidi berbahaya mereka, yaitu China, Australia, Peru, Meksiko, dan India.

Sementara itu, ada 11 negara lain bersama Uni Eropa yang baru menyerahkan sebagian data subsidi mereka.

Mendanai kerusakan alam

Berdasarkan data dari 32 negara yang telah membagikan sebagian laporan keuangannya, Carbon Brief memperkirakan ada sekitar 270 miliar dolar AS anggaran negara yang habis setiap tahunnya untuk membiayai kegiatan yang merusak alam.

Awal tahun ini, Badan Lingkungan Hidup PBB (UNEP) memperkirakan bahwa pada tahun 2023, ada sekitar 2,4 triliun dolar AS uang publik yang dipakai untuk mendanai aktivitas perusak lingkungan.

Dari jumlah tersebut, lebih dari 1,1 triliun dolar AS mengalir ke sektor bahan bakar fosil dan 0,4 triliun dolar AS ke sektor pertanian skala besar atau industri.

Sebagai perbandingan, dana yang dipakai untuk menjaga dan memulihkan alam hanya sebesar 220 miliar dolar AS.

Jika dunia ingin menghentikan kerusakan alam dalam dekade ini sesuai target kesepakatan global, UNEP menyatakan bahwa investasi untuk solusi pemulihan alam harus melonjak 2,5 kali lipat menjadi 571 miliar dolar AS per tahun pada tahun 2030.

Dalam laporan tahunannya mengenai risiko terbesar dunia, Forum Ekonomi Dunia (WEF) menempatkan kepunahan keanekaragaman hayati dan hancurnya ekosistem sebagai ancaman global nomor dua paling parah dan paling mungkin terjadi dalam sepuluh tahun ke depan.