KOMPAS.com - Transisi menuju ekonomi rendah karbon membuka peluang besar bagi Indonesia untuk menciptakan jutaan lapangan kerja baru.
Namun, peluang tersebut dinilai hanya dapat dimanfaatkan apabila ketersediaan tenaga kerja mampu mengikuti kebutuhan industri yang semakin menuntut kompetensi di bidang keberlanjutan.
Pemerintah telah menjadikan pengembangan green jobs atau pekerjaan hijau sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Direktur Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas Nur Hygiawati Rahayu mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan peta jalan pengembangan green jobs yang mencakup penguatan sisi penyediaan tenaga kerja (supply) melalui penyelarasan pendidikan, pelatihan, dan standar kompetensi, serta sisi permintaan (demand) melalui berbagai kebijakan yang mendorong terciptanya lapangan kerja hijau.
Baca juga: Sun Energy Gandeng UI Tingkatkan Kompetensi Mahasiswa dalam Green Job Energi Surya
Namun, menurut Nur, transformasi tersebut tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri.
"Kolaborasi dengan dunia usaha, institusi pendidikan, dan mitra pembangunan menjadi kunci dalam menyiapkan talenta yang dibutuhkan untuk mendukung transisi menuju ekonomi hijau," ujar Nur.
Potensi penciptaan lapangan kerja hijau sejalan dengan proyeksi BloombergNEF yang memperkirakan jalur menuju net zero emission di Indonesia dapat menarik investasi hingga 3,8 triliun dollar AS atau sekitar Rp 68.540 triliun sampai 2050. Investasi tersebut diperkirakan mampu menciptakan sekitar 1,3 juta pekerjaan langsung di sektor energi terbarukan.
Meski prospeknya terus meningkat, ketersediaan tenaga kerja dengan keterampilan hijau masih menjadi tantangan.
Laporan LinkedIn Green Skills Report 2025 menunjukkan bahwa talenta yang memiliki green skills direkrut 46,6 persen lebih tinggi dibandingkan rata-rata perekrutan lintas sektor. Angka tersebut mencerminkan tingginya kebutuhan industri terhadap kompetensi keberlanjutan.
Di sisi lain, studi Koaksi Indonesia (2026) menemukan fenomena "tenaga kerja siap, tetapi sulit direkrut." Banyak lulusan memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai, namun belum memenuhi kebutuhan industri karena minim pengalaman praktis, keterampilan teknis, maupun sertifikasi yang dipersyaratkan.
Founder sekaligus Technical and Business Development Director Dassa Corp Haryo Ajie Dewanto mengatakan, industri tidak hanya membutuhkan tenaga kerja dengan kemampuan teknis, tetapi juga individu yang mampu beradaptasi dan terus belajar.
"Yang kami butuhkan bukan hanya kemampuan teknis, tetapi juga kemauan untuk terus belajar, siap bekerja bersama masyarakat, dan mampu melihat tantangan lokal dengan perspektif global. Itulah fondasi untuk membangun solusi sustainability yang berdampak," ujarnya.
Baca juga: Sisi Lain Transisi Energi, Ada Jejak Litium di Air Rumah Tangga Selama 15 Tahun
Menurut Ajie, proyek-proyek keberlanjutan yang dikembangkan perusahaan saat ini selalu mengintegrasikan tiga aspek utama, yakni iklim (climate), pemberdayaan masyarakat (community), dan keanekaragaman hayati (biodiversity).
Pandangan serupa disampaikan Public Affairs and Sustainability Manager Danone Indonesia Annie Wahyuni. Ia mengatakan, kebutuhan talenta keberlanjutan kini tidak lagi terbatas pada lulusan dari disiplin ilmu tertentu.
"Di Danone, kami percaya sustainability membutuhkan talenta dari berbagai disiplin ilmu karena setiap keahlian memiliki peran dalam menjawab tantangan keberlanjutan. Namun, yang paling dibutuhkan industri adalah kompetensi yang relevan, sertifikasi, serta kemauan untuk terus belajar agar dapat mengikuti perkembangan isu sustainability yang bergerak sangat cepat," kata Annie.
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya