Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Baleg DPR RI Targetkan Pembahasan RUU Masyarakat Adat jadi UU Rampung di Awal 2027

Kompas.com, 19 Agustus 2026, 16:42 WIB

Manda Firmansyah,

Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

Lihat Foto

Masyarakat adat Dukuh Sati mendatangi Pengadilan Negeri Sampit, Kamis (9/7/2026). (Tribunkalteng.com/Herman Antoni Saputra)

‎"Kita ingin, bahwa tahun ini atau minimal pada periode pemerintahan Pak Prabowo ini, RUU Masyarakat Adat kita sahkan menjadi undang-undang. Karena RUU ini sudah sampai 18 tahun belum selesai," ujar Iman dalam rapat kerja pembahasan RUU Masyarakat Adat bersama Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) dan Kementerian Kebudayaan, dilansir dari siaran Youtube TVR Parlemen, Rabu (15/7/2026).

‎

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Halaman:

Show All

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of

Follow our mission at sustainabilityimpactconsortium.asia

Lihat Lestari Selengkapnya

Pilihan Untukmu

Terkini Lainnya

Coca-Cola Inisiasi Lingkungan Berkelanjutan si Solo lewat Master Meter dan Pilah Sampah

Swasta

12/10/2026, 21:28 WIB

Sektor Transisi Rendah Karbon Justru Paling Rawan Greenwashing

Pemerintah

12/10/2026, 20:00 WIB

WWF: Populasi Satwa Liar Anjlok 73 Persen Sejak 1970

Pemerintah

12/10/2026, 19:26 WIB

CBAM Tekan Daya Saing Ekspor RI, Kemenperin Soroti Perbedaan Perhitungan Emisi

Pemerintah

12/10/2026, 19:23 WIB

Rosan: Pengembangan PLTS 100 GW Dimulai dari Penggantian PLTD 13 GW

Pemerintah

12/10/2026, 19:17 WIB

Zulhas: Aturan Turunan Perpres NEK Rampung Tahun Ini, Perdagangan Karbon Sasar Petani-Nelayan

Pemerintah

12/10/2026, 18:00 WIB

Hashim Sebut Pemerintah Tak Akan Alihkan Kawasan Hutan Jadi Sawah, Komitmen Dipertanyakan

Pemerintah

12/10/2026, 17:00 WIB

Utusan PBB Ingatkan Target SDGs soal Air Terancam Meleset

Pemerintah

12/10/2026, 16:42 WIB

95 Persen UMKM Klaim Ramah Lingkungan, Nyatanya Aksi Kurangi Emisi Lambat

Pemerintah

12/10/2026, 16:19 WIB

Target Bebas Emisi Mundur ke 2090, Suhu Bumi Terancam Naik 2,3 Derajat C

Pemerintah

12/10/2026, 15:42 WIB

Kemenperin Usul Produk Bersertifikat Hijau Diprioritaskan dalam Pengadaan Pemerintah

Pemerintah

12/10/2026, 15:39 WIB

ITB Olah Ubi Cilembu Rusak Jadi Sirup Gula, Teliti Metabolisme Kopi Premium

LSM/Figur

12/10/2026, 15:13 WIB

Indonesia Bidik 12 Juta Hektare Lahan Terdegradasi untuk Pangan dan Biofuel

Pemerintah

12/10/2026, 14:53 WIB

Retno Marsudi: Target Air dan Sanitasi Aman 2030 Terancam Meleset

Pemerintah

12/10/2026, 14:03 WIB

Sampah Antariksa Capai Ratusan Juta Fragmen, BRIN Dorong Kolaborasi Pemantauan

LSM/Figur

12/10/2026, 13:54 WIB

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat

Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hutan Mangrove di Surabaya Timur Terancam Dikepung Sampah, Aliran Anak Sungai Seperti TPA

Pertamina Kembangkan Biogasoline Sawit dan Bioetanol Sorgum

Momentum Kesepakatan BRICS bagi Ambisi 100 GW PLTS Indonesia

Asap Karhutla Indonesia Bikin Singapura Jadi Kota Paling Berpolusi di Dunia

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mungkin Anda melewatkan ini

Pipa Baja Galvanis Spindo Perkuat Jaringan Air Bersih Kubangsari Tasikmalaya

135.793 Fasilitas Kesehatan Belum Laporkan Limbah B3, Pakar Ingatkan Risiko Pencemaran Air

Ancaman El Niño Buat Pelaku Bisnis Kian Cemas

Ancaman Laut Dunia, Praktik Illegal Fishing Makin Marak Meski Terus Ditekan

Microsoft Pangkas Pembelian Kredit Karbon hingga 80 Persen, Prioritaskan AI

Close Ads

Penghargaan dan sertifikat:

Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com

Daftarkan Email

Kanal

Network

Apresiasi Spesial

Syarat dan ketentuan

Definisi
- Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
- Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Penggunaan kontribusi
- Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
- KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
Pesan & Komentar
- Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
- Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
- Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
Hak & Batasan
- Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
- Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
- KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Privasi & Data
- Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
- Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
Pernyataan
- Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
Batasan tanggung jawab
- KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
- Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com

Diperbaharui : 1 Juli 2026