KOMPAS.com - Banyak negara mengeluarkan terlalu sedikit uang untuk memulihkan tanah yang rusak, padahal kerugian ekonomi akibat membiarkannya bisa menembus hampir 1 triliun dollar AS per tahun.
Peringatan itu disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal PBB Amina Mohammed dalam konferensi tanah PBB di Mongolia.
Melansir laman resmi United Nations, Selasa (25/8/2026) dalam kesempatan tersebut Mohammed meminta pemerintah tidak lagi sekadar membuat proyek pemulihan lahan kecil-kecilan.
Ia mendesak mereka segera menjalankan rencana nasional yang didukung dana pasti serta memberikan hak suara lebih besar kepada masyarakat yang hidup dari mengolah tanah.
Baca juga: Tata Guna Lahan Tumpang Tindih Hambat Investasi Perdagangan Karbon di Indonesia
Di seluruh dunia, hingga 40 persen tanah telah mengalami kerusakan sehingga mengganggu produksi pangan dan mata pencaharian, sementara bencana kekeringan melonjak 29 persen lebih sering dan lebih lama sejak tahun 2000.
Pada tahun 2050, sebanyak tiga dari empat orang di dunia diperkirakan akan terkena dampak kekeringan.
Lebih dari 70 negara telah menyusun rencana penanganan kekeringan tingkat nasional dengan bantuan UNCCD. Namun tantangannya saat ini, menurut Mohammed adalah memastikan negara-negara tersebut memiliki dana dan sumber daya untuk menjalankannya.
“Negara-negara tidak boleh diminta membuat rencana nasional lalu dibiarkan mencari sendiri cara mewujudkannya. Dukungan dana harus siap untuk didanai sesuai prioritas yang telah ditetapkan oleh masing-masing negara,” katanya.
Mohammed juga mengungkapkan adanya jarak yang sangat besar antara dana yang dibutuhkan untuk memulihkan tanah dengan dana yang benar-benar disalurkan saat ini.
“Jika menggunakan tren saat ini, kita hanya akan menginvestasikan sekitar 77 miliar dolar AS per tahun dari total 355 miliar dolar AS yang dibutuhkan setiap tahunnya,” katanya.
Sedangkan biaya akibat membiarkan lahan jauh lebih mahal, yakni setidaknya 878 miliar dolar AS per tahun.
Sementara itu, memulihkan lahan yang rusak bisa menghasilkan keuntungan sekitar 1,8 triliun dolar AS setiap tahun, di mana setiap 1 dolar yang diinvestasikan diperkirakan akan memberikan hasil kembali antara 7 hingga 30 dolar.
“Lahan yang sehat bukanlah barang mewah untuk lingkungan. Lahan sehat adalah modal yang produktif. Tanah adalah infrastruktur, daerah aliran sungai adalah infrastruktur dan padang rumput adalah aset yang menghasilkan,” ujar Mohammed.
Kerusakan lahan merusak pendapatan para petani dan peternak, memicu kenaikan harga pangan, menurunkan hasil pertanian, serta memberi beban yang makin berat pada pasokan air dan energi.
Di sisi lain, bencana kekeringan makin memperberat beban ekonomi, memaksa pemerintah mengeluarkan lebih banyak uang untuk bantuan darurat, subsidi, dan perbaikan fasilitas. Di saat yang sama, negara kehilangan pendapatan dari pajak dan, dalam beberapa kasus, terpaksa menambah utang baru.
Baca juga: Kebijakan Perlindungan Tanah Terbukti Sehatkan Lahan Pertanian
Mohammed mendesak negara-negara untuk memasukkan ketahanan lahan dan antisipasi kekeringan ke dalam rencana pembangunan serta anggaran belanja negara, mengubah subsidi yang merusak lingkungan, dan memanfaatkan skema baru seperti obligasi hijau hingga asuransi kekeringan.
Ia juga meminta bank-bank pembangunan dunia untuk menyediakan pinjaman murah dan jaminan dana guna menarik lebih banyak investasi swasta, khususnya bagi para petani kecil dan usaha lokal.
Mohammed juga menekankan bahwa para petani, peternak, dan warga lokal yang mengelola tanah harus diberi hak suara dalam menentukan bagaimana dana pemulihan digunakan, serta mendapatkan kepastian hak atas tanah yang mereka pulihkan.
“Lahan yang sehat memberikan sesuatu yang paling mendasar bagi warga yakni kemampuan untuk membangun masa depan di tanah kelahiran mereka sendiri dan hidup dengan sejahtera,” tambahnya.
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya