Global Ethics Forum 2026, Menguatkan Etika dalam Pertumbuhan Bisnis

KOMPAS.com - Banyak perusahaan saat ini mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat dan adaptasi operasional serba digital. Namun, di balik itu muncul satu pertanyaan mendasar apakah kondisi kerja yang ada sudah benar-benar aman dan adil bagi manusia di dalamnya?

Aturan etika dan fasilitas pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) mungkin sudah tercetak rapi di buku panduan karyawan. Kendati demikian, dalam praktiknya, banyak pekerja memilih diam karena ragu akan rasa aman dan kepastian tindakan dari manajemen.

Kesenjangan antara komitmen di atas kertas dan realitas di lapangan ini dipotret secara lugas dalam temuan riset terbaru PPM Manajemen.

Riset melibatkan 282 responden dari 173 organisasi di lebih dari 20 sektor menunjukkan bahwa 98,6 persen karyawan menempatkan kejujuran sebagai nilai inti (core value). Ironisnya, baru 15,8 persen organisasi benar-benar memiliki sistem antikorupsi terstandar.

Masalah lainnya terlihat pada efektivitas saluran pengaduan. Sebanyak 56,3 persen karyawan mengonfirmasi mekanisme pelaporan pelanggaran sudah tersedia di tempat kerja. Namun, hanya sekitar 55-60 persen merasa cukup aman untuk betul-betul menggunakannya.

Pemaparan data riset tersebut menjadi bagian dari peluncuran kemitraan strategis Global Ethics Forum (GEF) 2026 di Jakarta (9/9/2026).

Perhelatan yang diinisiasi Yayasan Dharma Etika Madani (Yadema) bersama Globethics ini dijadwalkan berlangsung di Sanur, Bali, pada 20–22 Oktober 2026 mengusung tema “Responsible Governance in a Fragmented World: Ethical Pathways to Human Flourishing in Business, Technology and Policy”.

Ajang ini menjadi catatan sejarah karena untuk pertama kalinya forum etika global tersebut diselenggarakan di kawasan Asia Timur dan Pasifik, dengan Indonesia bertindak sebagai tuan rumah.

Dalam peluncuran tersebut, GEF 2026 menggandeng sepuluh mitra dari pelbagai sektor mulai dari PPM Manajemen, National Geographic Indonesia, TribunNetwork, CNN Indonesia, PT Telkom Indonesia, UNESCO Office Jakarta, Rotary Sentul Peace Club Indonesia, Universitas Udayana, Universitas Hindu Indonesia, hingga Universitas Gadjah Mada.

Mengukur Etika dari Kesejahteraan Karyawan

Guna membedah persoalan etika secara lebih mendalam, riset terpisah PPM Manajemen dengan sampel 444 responden mengembangkan kerangka ETHOZ.

Pendekatan ini menguji dua indikator utama, yakni Ethical Climate and Health Indicator (ECHI) untuk mengukur penerapan etika organisasi secara terukur, serta Human Centered Organization (HCO) untuk melihat sejauh mana desain tempat kerja mendukung karyawan tumbuh dan berkelanjutan.

Head of Corporate Strategy and Value Creation PPM Manajemen, Aries Heru Prasetyo menegaskan penerapan etika di dalam korporasi tidak bisa lagi hanya dibebankan pada komitmen moral individu, melainkan harus diwujudkan dalam sistem dan desain kerja nyata.

“Sebuah organisasi tidak bisa meminta orang berperilaku etis tanpa melihat kondisi tempat mereka diminta bekerja," tegasnya.

"Riset kami menunjukkan bahwa nilai-nilai kemanusiaan sangat berpengaruh pada bagaimana pekerjaan dirancang, dan rancangan kerja itulah yang menentukan apakah orang bisa tumbuh di dalamnya,” ujar Aries.

Senada dengan hal tersebut Wakil Presiden Globethics sekaligus pendiri Yadema, Assoc. Prof. Dicky Sofjan. Dia menyampaikan kemitraan lintas sektor ini menjadi langkah krusial menjawab tantangan tata kelola yang makin kompleks di tengah ketidakpastian global.

“Kerja sama ini adalah bukti bahwa etika bukan hanya wacana akademis, melainkan komitmen bersama untuk menciptakan tata kelola yang bertanggung jawab dan berdampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Dari data riset dan pandangan para pakar tersebut, dapat ditarik konklusi penting bagi dunia industri di mana keberlanjutan bisnis tidak akan pernah tercapai jika etika hanya berhenti sebagai dokumen formalitas atau pemenuhan aturan administratif.

Kesenjangan antara ketersediaan sistem pelaporan dengan rasa aman karyawan membuktikan bahwa tantangan terbesar tata kelola saat ini terletak pada keberanian korporasi menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan transparan.

Baca juga: Harpelnas 2026, Perusahaan Diminta Manfaatkan Teknologi demi Layanan Relevan

Ketika perusahaan mampu merancang kondisi kerja yang melindungi nilai-nilai kemanusiaan, perilaku etis akan tumbuh menjadi budaya.

Pada akhirnya, tata kelola yang beretika bukan hanya membentengi organisasi dari risiko korupsi, melainkan menjadi fondasi nyata bagi pertumbuhan ekonomi yang adil dan berdampak panjang.