KOMPAS.com - Uni Eropa sedang berusaha keras mengurangi emisi di dalam negerinya sendiri.
Namun, menurut data dari European Climate Foundation (ECF) dan konsultan iklim Matière, sebanyak 35 persen dari total jejak karbon Uni Eropa pada tahun 2023 justru dihasilkan di luar negeri.
Jejak karbon tersebut didapat karena adanya perbedaan antara tempat barang dikonsumsi dan tempat barang tersebut dibuat. Dalam hal ini, Eropa mengimpor atau mengonsumsi barang dari negara lain.
Melansir Euro News, Selasa (8/9/2026) angka tersebut pun menjadi permasalahan karena UE telah berinvestasi sangat besar untuk membersihkan emisi pabrik, pembangkit listrik, dan mobil di dalam negerinya, tetapi mereka masih terus mengonsumsi barang-barang yang proses produksinya menghasilkan emisi besar di negara lain.
Data baru dari Traded Emissions Tracker mengungkapkan bahwa di Irlandia, Swedia, Austria, Siprus, Malta, dan Spanyol, barang-barang impor menyumbang lebih dari 40 persen dari total jejak karbon nasional mereka pada tahun 2023. Itu di luar perdagangan antarnegara anggota Uni Eropa.
Baca juga: Gelombang Panas Melanda, Pasokan Energi Surya Uni Eropa Naik 17 Persen
Data yang mencakup 45 negara ekonomi utama dari tahun 2010 hingga 2023, menunjukkan bahwa emisi yang berasal dari perdagangan internasional tumbuh lebih cepat daripada emisi global secara keseluruhan, yakni melonjak sebesar 10 poin persentase antara tahun 1995 dan 2023.
Laporan dari ECF dan Matière menunjukkan bahwa kerja sama dengan mitra dagang, seperti China, dapat memberikan pengurangan emisi terbesar, khususnya melalui standar produk yang dipakai bersama.
Hubungan Uni Eropa dan China bukan hanya soal ketergantungan Eropa pada panel surya, baterai, kendaraan listrik, mesin, atau bahan mentah penting dari China. Hubungan ini juga menyangkut karbon tersembunyi yang ada di dalam rantai pasok untuk menopang konsumsi warga Eropa.
Laporan tersebut mengungkapkan bahwa menyelaraskan aturan iklim antara Uni Eropa dan China untuk produk-produk dagang dapat memengaruhi arus perdagangan yang menyumbang sekitar 7 persen dari emisi global, serta hampir sepertiga dari seluruh emisi yang berkaitan dengan perdagangan internasional.
"Kerja sama internasional berkemungkinan besar memberikan potensi terbesar untuk memangkas emisi yang berkaitan dengan perdagangan. Uni Eropa dapat mendukung mitra dagangnya untuk membersihkan emisi produksi mereka, serta bekerja sama dengan negara-negara ekonomi utama lainnya untuk menetapkan standar lingkungan bersama," kata pihak ECF dan Matière.
Menurut Komisi Eropa, China menyumbang 27,8 persen dari emisi gas rumah kaca global yang terkait dengan konsumsi pada tahun 2023, dibandingkan dengan Uni Eropa yang menyumbang 7,8 persen.
Penyelarasan aturan iklim seperti ini bisa jadi jauh lebih ampuh daripada harus memeriksa kandungan karbon dari setiap barang impor satu per satu di perbatasan.
Sebagai alternatif, laporan tersebut menyarankan agar para pembuat undang-undang Uni Eropa mempermudah pengembalian pabrik dan proses produksi ke wilayah Eropa sendiri.
Namun, laporan itu menegaskan bahwa memindahkan produksi kembali ke dalam negeri tidak otomatis menjadi kemenangan bagi lingkungan. Jika pabrik-pabrik di Eropa sendiri masih menghasilkan banyak karbon, pemindahan tersebut hanya sekadar memindahkan lokasi polusi, bukan menghilangkannya.
Baca juga: Aturan Baru Uni Eropa soal Deforestasi Bakal Ubah Pasar Kopi Dunia
Uni Eropa sebenarnya sudah mulai menekan emisi dari luar negeri melalui aturan seperti Mekanisme Penyesuaian Perbatasan Karbon (Carbon Border Adjustment Mechanism) yang mengenakan pajak atau harga karbon pada barang-barang impor tertentu.
Selain itu, melalui undang-undang anti-deforestasi Uni Eropa yang rencananya akan berlaku mulai 30 Desember 2027 yang melarang impor komoditas seperti sapi, kakao, kopi, kelapa sawit, karet, kedelai, dan kayu jika proses pengambilannya merusak atau merambah hutan.
Meskipun aturan CBAM dan Peraturan Deforestasi Uni Eropa dapat membantu memasukkan unsur emisi karbon ke dalam aturan perdagangan, laporan berpendapat bahwa kerja sama yang lebih besar dengan negara-negara mitra dagang tetap sangat diperlukan untuk mencapai kemajuan yang nyata.
Hingga saat ini, belum ada satu negara pun yang secara resmi menetapkan target untuk memangkas emisi dari barang impor. Namun, Prancis, Denmark, dan Belanda mulai bergerak ke arah tersebut, yang berpotensi membuka babak baru dalam kebijakan iklim di tingkat nasional.
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya