KOMPAS.com - Perusahaan-perusahaan memperkirakan potensi kerugian hampir 400 miliar dolar AS atau sekitar Rp7.158 triliun akibat gangguan terkait air di masa depan, sementara banyak organisasi masih belum memiliki sistem untuk mengelola risiko ini di sepanjang rantai pasok mereka.
Hal tersebut terungkap dari analisis lembaga riset CDP terhadap laporan penggunaan air di lebih dari 6.500 perusahaan. Studi ini menemukan bahwa baru seperlima perusahaan yang menjabarkan dampak keuangan akibat masalah air secara terukur.
Saat ini, melansir Edie, Senin (21/9/2026) perusahaan-perusahaan melaporkan kerugian keuangan sebesar 1,4 miliar dolar AS (sekitar Rp25 triliun) akibat masalah air, dan memperkirakan angka ini melonjak hingga 400 miliar dolar AS (Rp7.158 triliun) di masa depan.
Angka tersebut mencakup perkiraan biaya akibat penghentian operasional, risiko regulasi, hingga kebutuhan modal investasi baru.
Baca juga: Dampak El Nino: Terusan Panama Hadapi Krisis Air dan Penurunan Jalur Pelayaran
CDP juga mencatat bahwa lebih dari sepertiga perusahaan tidak memiliki proses sama sekali untuk menilai maupun mengelola risiko air.
Selain itu, baru 54 persen lembaga keuangan yang menilai risiko dan peluang terkait air pada portofolio investasi mereka.
"Di berbagai sektor mulai dari kecerdasan buatan (AI) dan manufaktur canggih hingga bahan baku penting air makin menjadi isu bisnis strategis yang berdampak langsung pada pertumbuhan dan daya saing," ungkap Sherry Madera, CEO CDP.
"Saat perusahaan mengambil keputusan tentang investasi, pasokan, dan ekspansi, ada satu batasan mendasar yang tidak bisa diselesaikan sekadar dengan memindahkan pabrik. Anda bisa memindahkan lokasi produksi, tetapi Anda tidak bisa memindahkan aliran sungai," paparnya lagi.
Tahun lalu, CDP melaporkan bahwa perusahaan memperkirakan dampak kerugian finansial 339 miliar dolar AS atau sekitar Rp6.066 triliun akibat risiko terkait air hingga tahun 2030. Risiko ini mencakup kekeringan, pencemaran, dan kelangkaan air akibat pengambilan air tanah yang berlebihan.
Setelah gelombang kekeringan di musim panas, air kini menjadi risiko keamanan utama bagi dunia usaha.
Temuan CDP mengungkapkan adanya potensi risiko senilai 45 miliar dolar AS (sekitar Rp805 triliun) yang mengancam rantai pasok bagian hulu. Meskipun banyak perusahaan mencoba memindahkan atau mendekatkan rantai pasok mereka ke wilayah asal hal tersebut tidak bisa dilakukan pada sumber air.
CDP menemukan bahwa perusahaan-perusahaan di Negara Maju menanggung 60 persen risiko air mereka pada rantai pasok hulu yang berlokasi di Negara Berkembang.
Tahun lalu, tolok ukur Valuing Water Finance Initiative 2025 dari Ceres mencatat bahwa seluruh perusahaan teknologi besar kini telah menetapkan target penghematan air sesuai kondisi wilayah operasional mereka, meningkat dibanding empat dari lima perusahaan pada tahun 2023.
Baca juga: Transisi Energi Hadapi Risiko Krisis Air dan Pelanggaran HAM
Perusahaan-perusahaan juga menunjukkan pengawasan yang lebih kuat di tingkat direksi terhadap risiko air. Sekitar 73 persen perusahaan dalam penilaian tersebut kini memiliki pengawasan resmi dari direksi dan manajemen senior terkait isu air, dan separuh di antaranya menghubungkan bonus eksekutif dengan pencapaian target air.
Namun, seperti temuan laporan CDP, rantai pasok masih menjadi blind spot yang luput dari pengawasan.
Seiring melonjaknya kebutuhan AI, CDP menemukan bahwa perusahaan makin menyadari hubungan antara air dan peluang ekonomi. Lebih dari 7.000 catatan yang menghubungkan air dengan ketahanan serta pertumbuhan bisnis ditemukan dalam laporan keterbukaan perusahaan.
Selain risiko, perusahaan juga melaporkan adanya peluang bisnis terkait air senilai 35 miliar dolar AS (sekitar Rp626 triliun) saat ini, dan memperkirakan peluang masa depan mencapai 925 miliar dolar AS (sekitar Rp16.552 triliun).
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya