Mayoritas Perusahaan Tetap Bikin Laporan ESG, tapi Kurangi Publikasi

KOMPAS.com - Sebagian besar perusahaan yang merilis laporan keberlanjutan tahun lalu memilih untuk kembali menerbitkannya tahun ini. Namun, semakin sedikit perusahaan yang mengumumkan laporan tersebut ke publik. Selain itu istilah yang mereka gunakan terkait isu keberlanjutan terus berubah.

Hal ini terungkap dalam laporan terbaru dari Teneo, firma penasihat global yang mendampingi para CEO dan pimpinan perusahaan besar.

Ini adalah tahun keenam Teneo menganalisis perkembangan laporan keberlanjutan perusahaan. Firma tersebut menyatakan bahwa analisis ini dirancang untuk membantu perusahaan merencanakan pelaporan pada tahun 2027.

Baca juga: Perusahaan Belum Terdorong Masuk Pasar Karbon meski Regulasi Makin Ketat

Melansir ESG Dive, Kamis (1/10/2026) laporan yang dirilis pada 11 September tersebut menganalisis 250 laporan keberlanjutan dari perusahaan-perusahaan skala besar (S&P 500) yang terbit antara 1 Januari hingga 31 Agustus tahun ini.

Teneo menemukan, 87 persen perusahaan yang merilis laporan pada periode yang sama tahun lalu tetap menerbitkannya pada tahun 2026.

Meskipun tetap merilis laporan keberlanjutan, hanya 32 persen perusahaan yang mengeluarkan siaran pers untuk mengumumkannya turun drastis, dari 62 persen pada tahun 2022.

Selain itu, walau 49 persen laporan masih menggunakan kata "keberlanjutan" pada judulnya, semakin banyak perusahaan yang menggantinya dengan istilah seperti "dampak" atau "tujuan", dan semakin jarang yang menggunakan istilah "ESG" (Environmental, Social, and Governance) pada judul laporan mereka.

Teneo menemukan, hanya 4 persen laporan yang mencantumkan istilah "ESG" pada judulnya, turun drastis dari 35 persen pada tahun 2022.

Istilah "ESG" juga semakin menghilang dari isi laporan, dengan pemakaian rata-rata hanya 10 kali, alias merosot 50 persen dibanding tahun 2025.

Meski semakin sedikit perusahaan yang mempublikasikan laporan keberlanjutan mereka serta mengubah istilah di dalamnya, laporan ini menemukan makin banyak perusahaan yang melakukan penilaian double materiality. Itu merupakan kajian yang memeriksa dampak bisnis terhadap lingkungan dan masyarakat, selain dampak finansial. Mereka juga mulai bersiap menghadapi standar pelaporan internasional.

"Dunia keberlanjutan terus diwarnai oleh pengawasan yang makin ketat dan ketidakpastian. Konflik politik yang berlangsung serta perubahan regulasi global terus membentuk harapan dari para pemangku kepentingan kunci," tulis laporan tersebut.

Baca juga: PLTS Bukan Satu-satunya, UNTR Jawab Tantangan ESG dengan Diversifikasi Bisnis

Akibat tingginya pengawasan, Teneo menemukan bahwa banyak laporan keberlanjutan tahun 2026 diterbitkan lebih lambat dibanding tahun 2025. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh pemeriksaan hukum dan pasar yang lebih ketat.

Laporan tersebut juga menyatakan bahwa audit dari pihak ketiga independen kini telah menjadi standar wajib, di mana 75 persen perusahaan telah mengaudit data laporan mereka. Angka ini terus naik secara konsisten sejak 2022, yang saat itu baru mencapai 54 persen.

Laporan keberlanjutan tahun 2026 ini juga menjadi momen pembuktian capaian target tahun 2025. Jumlah perusahaan yang melaporkan perkembangan target ESG cenderung stabil di angka 30 persen. Namun, ada 12 persen perusahaan yang mengaku meleset dari target memilih untuk mengubah atau menyesuaikan kembali target mereka.

"Persyaratan kepatuhan yang akan datang serta pengawasan politik diperkirakan makin mendorong pentingnya kredibilitas data keberlanjutan yang dilaporkan," tulis Teneo.

Baca juga: GRI Siapkan Standar Pelaporan ESG Khusus Industri Makanan dan Minuman

Lebih lanjut, seiring makin meluasnya penggunaan kecerdasan buatan (AI), semakin banyak perusahaan yang memasukkan kebijakan tata kelola AI ke dalam laporan mereka. Sebanyak 55 persen perusahaan telah mencantumkan kebijakan AI tahun ini, dengan 12 persen di antaranya menjabarkan rinciannya secara spesifik.

Namun, ketika kebijakan soal AI makin gencar, rincian mengenai demografi tenaga kerja justru makin menghilang dari laporan seiring memanasnya sorotan terhadap program keberagaman.

Teneo menemukan, 72 persen perusahaan memang masih mencantumkan bagian mengenai inklusi dalam laporan, tetapi jumlah perusahaan yang melampirkan data rinci demografi karyawannya merosot drastis dari 92 persen pada 2025 menjadi 64 persen pada 2026.