JAKARTA, KOMPAS.com - Tenggat waktu pemenuhan target kerangka kerja global untuk akses air minum aman, sanitasi dan kebersihan, serta kualitas dan pengelolaan air atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) poin 6 tersisa sedikit di atas tiga tahun.
Namun, Utusan Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Isu Air, Retno Marsudi mengatakan, progresnya belum berada di jalur yang tepat.
"Pada tren saat ini, tiga miliar orang dapat tetap hidup tanpa sanitasi yang dikelola dengan aman pada tahun 2030. Dua miliar orang tanpa air minum yang dikelola dengan aman, dan satu miliar orang tanpa fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air di rumah," ujar Retno dalam Indonesia Internasional Sustainability Forum (ISF) 2026, Selasa (6/10/2026).
Baca juga: PBB: Panas Ekstrem Ancam Keselamatan Ibu Hamil dan Bayi Baru Lahir
Menurut Retno, stagnansi progres tersebut disebabkan lima kendala struktural yang saling terkait.
Baca juga: Peringatan PBB: 10 Persen Lahan Dunia Rusak, Asia Terbanyak
Air memengaruhi bagaimana ekonomi bertumbuh, kota-kota berfungsi, cara memproduksi makanan, dan adaptasi masyarakat dalam merespons krisis iklim. Namun, permintaan akan air melonjak seiring pertumbuhan ekonomi dan perkembangan perkotaan. Di saat yang sama, krisis iklim dan polusi justru semakin menekan.
Solusi yang menghubungkan infrastruktur, teknologi, dan investasi perlu bergerak ke dalam skala lebih besar untuk menjawab semakin kompleksnya tantangan itu. Ia menyoroti tiga area fokus utama untuk mengubah paradigma penanganan air.
Pertama, ketahanan dan keamanan air.
"Kita perlu beralih dari merespons krisis air menjadi mengelola air secara lebih bijaksana dan bersiap menghadapi risiko sebelum hal itu terjadi," ucapnya.
Kedua, kota yang layak huni dan mobilitas bersih. Air, transportasi, energi, perumahan, serta layanan perkotaan lainnya harus bekerja sama jika kota-kota kita ingin menjadi lebih tangguh dan layak huni.
Ketiga, memobilisasi pembiayaan, inovasi, dan bakat. Hal ini berarti menjadikan air sebagai prioritas investasi, mengembangkan proyek yang dapat menarik pembiayaan, dan memperkuat keterampilan, institusi, serta inovasi yang dibutuhkan untuk mewujudkannya. Karena pembiayaan yang lebih banyak saja tidak cukup.
"Kita sudah memiliki banyak solusi, tantangannya adalah membawanya ke skala besar. Kita membutuhkan kondisi dan kapasitas yang tepat agar investasi tersebut berhasil," tutur Retno.
Baca juga: Cegah Krisis Iklim, PBB Dorong Penetapan Tenggat Waktu Tinggalkan Bahan Bakar Fosil
Sepulangnya dari pertemuan air PBB dan Forum Air Eropa-Mediterania di Roma, Italia, Retno menggarisbawahi bahwa isu pembiayaan dan investasi menjadi sorotan utama di berbagai belahan dunia.
Ia menyadari pemerintah dan sistem PBB tidak dapat bekerja sendirian. Keterlibatan sektor swasta adalah sebuah keharusan, namun harus dilakukan dengan prinsip yang berpihak pada kemanusiaan.
"Kita membutuhkan kemitraan yang kuat dan bertanggung jawab dengan sektor swasta. Dengan satu prinsip panduan, dan ini sangat penting, masyarakat harus ditempatkan sebagai pusat dari upaya kita," ucapnya.
Pergeseran fokus dari sekadar 'komitmen' menuju ke 'implementasi', kini menjadi tuntutan global.
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya