Menanti Implementasi JETP di Indonesia

KOMPAS.com – Indonesia mengalami sejumlah tantangan dalam transisi energi, salah satunya infrastruktur ketenagalistrikan dan integrasi jaringan yang belum mumpuni.

Saat ini, isu transisi energi menjadi pembahasan yang terus digemakan di berbagai negara demi menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) yang menyumbang laju pemanasan global.

Peneliti senior di lembaga think tank energi Institute for Essential Services Reform (IESR) Raden Raditya Yudha Wiranegara mengatakan, sektor ketenagalistrikan menyumbang sekitar 40 persen dari emisi gas rumah kaca di Indonesia.

Baca juga: Akselerasi Transisi Energi Indonesia, PLN Gandeng IEA Matangkan Skema JETP

Hal tersebut berdasarkan laporan IESR berjudul laporan Indonesia Energy Transition Outlook (IETO) 2023, sebagaimana dilansir dari situs web IESR.

Agar dapat mencapai emisi nol karbon atau net zero emission (NZE) pada 2060 bahkan lebih cepat, perlu dilakukan transisi di seluruh pasokan energi.

Salah satunya dengan mengurangi porsi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara secara bertahap.

Menurut Raditya, PLTU batu bara perlu segera dikurangi ataupun dipensiunkan secara bertahap hingga 2045 agar suhu bumi tidak meningkat melebihi 1,5 derajat celsius.

Baca juga: Bertemu John Kerry, Luhut Ingatkan AS soal JETP

“Fase pertama dilakukan dengan menutup 18 PLTU batu bara dengan total kapasitas 9,2 GW (gigawatt) hingga 2030, lalu 39 PLTU batubara dengan total kapasitas 21,7 GW, dan 15 PLTU batubara dengan total kapasitas 12,5 GW,” terang Raditya dalam acara Symposium on Accelerating the Just Energy Transition in Pakistan yang diselenggarakan oleh Sustainable Development Policy Institute (SDPI), Rabu (31/5/2023).

Untuk dapat mencegah kenaikan suhu di atas 1,5 derajat celsius, adanya Kemitraan Transisi Energi yang Adil atau Just Energy Transition Partnership (JETP) di Indonesia menjadi salah satu pendorongnya.

Raditya memaparkan, kemitraan tersebut mencakup target puncak emisi pada 2030 untuk sektor listrik Indonesia, termasuk dari sistem pembangkit listrik on-grid, off-grid, dan captive, menggeser proyeksi puncak emisi sekitar tujuh tahun lebih awal.

Selain itu, JETP juga pada mendorong pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi, serta melindungi mata pencaharian masyarakat dan pekerja di sektor yang terkena dampak.

Baca juga: Pensiun Dini PLTU Masuk Program JETP, Komitmen RI Dorong Energi Bersih

Untuk mengimplementasikan target tersebut, lanjut Raditya, saat ini Sekretariat JETP Indonesia sedang mengembangkan rencana investasi komprehensif untuk program pendanaan JETP.

Meski demikian, Raditya menegaskan bahwa Sekretariat JETP Indonesia hanya memiliki waktu terbatas untuk menyelesaikannya, mengingat dokumen tersebut perlu dipublikasikan pada Agustus 2023.

Berkaitan dengan pengerjaan dokumen rencana investasi komprehensi, Raditya berharap hasil analisis yang dilakukan dalam kelompok kerja bisa dimasukkan ke dalamnya pada Juli 2023.

Kelompok kerja dalam JETP Indonesia terdiri dari empat kelompok kerja yang mewakili berbagai pihak termasuk Pemerintah Indonesia, lembaga nasional dan internasional, serta unsur masyarakat sipil yang memiliki kepakaran pada bidang masing-masing.

Baca juga: Luhut Yakin Kerja Sama dengan JETP Bisa Percepat Transisi ke EBT

Kelompok kerja tersebut membidangi teknis, kebijakan, pendanaan serta transisi berkeadilan.

“Berkaca dari kondisi tersebut, transparansi dan ketersediaan data menjadi sebuah masalah tersendiri di dalam kelompok kerja,” ujar Raditya.

“Hal ini perlu menjadi perhatian mengingat kondisi tersebut bisa menghambat setiap individu dalam kelompok untuk melaksanakan tugas yang diberikan,” sambungnya.

Dokumen rencana investasi komprehensif akan memuat informasi teknis, pendanaan, kebijakan serta sosio ekonomi mengenai investasi transisi energi di sektor ketenagalistrikan sampai dengan 2030.

Ini akan melandasi implementasi kemitraan senilai 20 miliar dollar AS di bawah JETP Indonesia.

Baca juga: Sekretariat JETP Diresmikan untuk Dorong Transformasi Energi Indonesia