Aturan Teknis Perdagangan Karbon Akhirnya Terbit, Ini 10 Pokoknya

KOMPAS.com – Aturan teknis mengenai perdagangan karbon akhirnya diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Peraturan teknis perdagangan karbon dituangkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.04/2023 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon (SEOJK 12/2023).

Aturan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon (POJK 14/2023).

Baca juga: Gonjang-ganjing Pasar Karbon Sukarela di Tataran Dunia

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK Aman Santosa menyampaikan, SE tersebut berisi ketentuan tata cara penyelenggaraan perdagangan karbon, operasional, dan pengendalian internal penyelenggara bursa karbon.

“Serta ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara perizinan Penyelenggara Bursa Karbon dalam POJK 14/2023,” kata Aman dalam keterangan tertulis, Kamis (7/9/2023).

Dalam SEOJK 12/2023 terdapat 10 pokok peraturan teknis mengenai perdagangan karbon yakni:

Baca juga: Perdagangan Karbon: Pengertian, Tujuan, dan Manfaat

1. Lingkup Unit Karbon yang diperdagangkan di Penyelenggara Bursa Karbon, mengatur jenis unit karbon yang dapat diperdagangkan di bursa karbon.
2. Permodalan penyelenggara bursa karbon, mengatur persyaratan permodalan dan rincian dokumen bukti permodalan penyelenggara bursa karbon.
3. Persyaratan pemegang saham penyelenggara bursa karbon, mengatur persyaratan integritas dan kelayakan keuangan calon pemegang paham.
4. Persyaratan anggota direksi dan anggota dewan komisaris penyelenggara bursa karbon, mengatur persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan anggota direksi dan anggota dewan komisaris.
5. Penilaian kemampuan dan kepatutan pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris, mengatur kewenangan ojk untuk melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan calon pemegang saham, calon anggota direksi, dan calon anggota dewan komisaris penyelenggara bursa karbon.
6. Operasional dan pengendalian internal, mengatur kewajiban penyelenggara bursa karbon untuk menyediakan sistem dan atau sarana dalam rangka mendukung perdagangan dan pengawasan perdagangan unit karbon serta pengendalian internal penyelenggara bursa karbon.
7. Tata cara permohonan perizinan penyelenggara bursa karbon, mengatur mekanisme dan persyaratan dokumen permohonan izin usaha penyelenggara bursa karbon.
8. Peraturan dan anggaran dasar penyelenggara bursa karbon, mengatur persyaratan dan mekanisme pengajuan serta persetujuan permohonan persetujuan peraturan dan anggaran dasar penyelenggara bursa karbon dan setiap perubahannya.
9. Rencana kerja dan anggaran tahunan penyelenggara bursa karbon, mengatur realisasi, perubahan, dan penyampaian rencana kerja dan anggaran tahunan penyelenggara bursa karbon.
10. Laporan penyelenggara bursa karbon, mengatur jenis laporan dan waktu penyampaian laporan.

Aman mengatakan, adanya aturan teknis tersebut diharapkan menjadi landasan hukum serta pedoman bagi setiap pihak yang akan mengajukan permohonan izin usaha sebagai penyelenggara bursa karbon kepada OJK.

Pedoman tersebut meliputi dokumentasi persyaratan perizinan usaha, tata cara permohonan izin usaha sebagai penyelenggara bursa karbon, dan operasional kegiatan usaha penyelenggara bursa karbon.

Baca juga: Perlunya Transparansi Radikal untuk Pasar Karbon Sukarela