Indonesia-Jepang Bentuk Satgas Percepat Transisi Energi, Diguyur Rp 207 Triliun Per Tahun

KOMPAS.com - Indonesia dan Jepang sepakat membetuk satuan tugas (satgas) untuk mempercepat transisi energi dan infrastruktur pendukungnya.

Kesepakatan tersebut terjalin melalui pertemuan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Ketua Dewan Direksi Japan Bank of International Cooperation (JBIC) dan Penasihat Khusus untuk Kabinet Jepang Tadashi Maeda di Jakarta, Kamis (21/9/2023).

Sebelumnya, Airlangga dan Maeda pada Juli sepakat mengusulkan pembentukan satgas untuk mempercepat pengembangan transisi energi dan infrastruktur pendukungnya.

Baca juga: Percepat Transisi Energi di Indonesia, Ini 8 Rekomendasi IESR dan ICEF

Kini, satgas yang disepakati tersebut memiliki struktur yang terdiri dari dewan pengarah dan kelompok ahli.

Pertemuan pada Kamis tersebut juga membahas pengembangan energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di Kayan, Kalimantan Utara, dan efisiensi teknologi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP).

Selain itu, dibahas juga teknologi penangkap dan penyimpan karbon serta revitalisasi kawasan gambut dengan teknologi Jepang.

Airlangga mengatakan, pihaknya menugaskan kementeriannya bersama JBIC dan Kementerian Ekonomi, Pedagangan, dan Industri Jepang (METI) untuk mendiskusikan detail teknis pembahasan isu ini.

Baca juga: 679 Bangunan Komersial Wajib Kelola Energi, Bisa Hemat Rp 1 Triliun Per Tahun

"Jepang melalui JBIC dan METI menyediakan pendanaan untuk proyek-proyek kerja sama dalam satgas ini melalui Green Innovation Fund sebesar 2 triliun yen setiap tahun atau sekitar Rp 207 triliun per tahun," ujar Airlangga.

"Pendanaan ini dapat membantu percepatan transisi energi di Indonesia," sambungnya dilansir dari keterangan resmi.

Selain menyepati pembentukan satgas, Airlangga dan Maeda juga membahas Joint Crediting Mechanism (JCM) serta proyek-proyek potensial lainnya yang akan diimplementasikan di bawah Asia Zero Emmission Community (AZEC).

Skema JCM merupakan kerja sama antara Indonesia dan Jepang untuk memitigasi karbon.

Baca juga: Pemerintah Harap Sektor Energi Mampu Tekan 358 Juta Ton CO2

JCM dinilai berperan penting membantu merumuskan kebijakan nasional mengenai penetapan harga karbon.

Lebih jauh, implementasi JCM juga mendorong sektor swasta untuk memperkuat kepercayaan diri mereka dalam berpartisipasi dalam aksi iklim.

Saat ini, Indonesia berniat untuk meluncurkan pertukaran karbon yang memungkinkan berbagai jenis karbon untuk diperdagangkan.

Dengan dukungan JCM, Indonesia dapat mengimplementasikan 54 proyek dan melakukan setidaknya 150 studi kelayakan terkait program pengurangan emisi karbon.

Baca juga: 250 Perusahaan dan Organisasi Dunia Tuntut Energi Terbarukan Meningkat 3 Kali Lipat