Anies: Pengeluaran untuk Pendidikan Bukan Biaya, tapi Investasi

KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan menuturkan, pengeluaran di bidang pendidikan tidak boleh dipandang sebagai biaya, melainkan investasi.

Hal tersebut disampaikan Anies dalam debat kelima Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (4/2/2024).

Tema debat terakhir ini adalah kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi.

Baca juga: Bakrie Center Foundation Bakal Kembangkan Pendidikan di IKN

Anies menuturkan, negara tidak boleh pelit dalam hal investasi di bidang pendidikan.

"Jangan pelit kalau sama guru. Jangan pernah kita memberikan yang seminim mungkin untuk guru. Berikan yang adil sehingga mereka bisa berkonsentrasi," kata Anies.

Dia menambahkan, guru dan dosen selaku pendidik adalah kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Karena pendidik merupakan kunci, maka mereka harus berfokus dalam mengemban tugasnya dalam mendidik.

Baca juga: HUT Ke-15 YPA-MDR, Berkomitmen Sejahterakan Pendidikan Indonesia

"Kita harus bertanggung jawab dengan penuh atas kesejahteraan pendidik agar mereka bisa berkonsentrasi mendidik anak-anak kita," tutur Anies.

Di sisi lain, alokasi untuk pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selalu meningkat dari tahun ke tahun.

Anggaran untuk pendidikan dalam APBN pada 2019 sebesar Rp 460,3 triliun, 2020 sebanyak Rp 473,7 triliun, 2021 sejumlah Rp 479,6 triliun, 2022 senilai Rp 579,9 triliun, dan 2023 sebesar Rp 612 triliun.

Dilansir dari Antara pada awal tahun ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meyampaikan realisasi sementara dari anggaran pendidikan tahun 2023 mencapai Rp503,8 triliun.

Dari realisasi tersebut, salah satu pos terbesar adalah anggaran untuk guru.

Baca juga: Program Timah Mengajar Jadi Kontribusi MIND ID Tingkatkan Kualitas Pendidikan

"Total anggaran pendidikan itu paling besar adalah untuk tenaga guru, untuk biaya operasi sekolah, kemudian kita berikan untuk berbagai murid yang mengalami kesulitan karena mereka tidak mampu dari sisi ekonomi," katanya.

Sepanjang tahun 2023, Rp 302,7 triliun disalurkan dalam bentuk Transfer ke Daerah (TKD).

Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk merevitalisasi sarana di 11.994 sekolah dan prasarana di 7.409 sekolah.

Selain itu, anggaran pendidikan juga digunakan untuk dana BOS bagi 43,8 juta siswa, BOP PAUD untuk 6,2 juta peserta didik, hingga Rp 175,0 triliun untuk gaji para tenaga pendidik di daerah.

Kemudian belanja kementerian/lembaga dari anggaran pendidikan tercatat sebesar Rp 178,4 triliun yang dimanfaatkan untuk Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 20,3 juta siswa, Bidik Misi sebesar Rp 13,0 triliun untuk 960,5 ribu mahasiswa, hingga Tunjangan Profesi Guru (TPG) non PNS sebesar Rp 13,0 triliun untuk 628,3 ribu guru.

Baca juga: Rp 1 Miliar dari Hutama Karya untuk Pendidikan dan Sosial 8 Wilayah