Jaga Ketahanan Pangan, Pupuk Indonesia Tegaskan Tetap Salurkan Pupuk Bersubsidi

KOMPAS.com - Pemerintah menambah alokasi pupuk bersubsidi untuk petani dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton atau senilai Rp 54 triliun untuk tahun ini. Hal ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan pupuk terpenuhi dan meningkatkan produktivitas pertanian.

Terkait hal itu, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Rahmad Pribadi, menegaskan komitmen perusahaan untuk terus menyalurkan pupuk bersubsidi meskipun kontrak pertama senilai Rp26,7 triliun akan habis di Juli 2024.

Hal tersebut disampaikan Rahmad dalam Focus Group Discussion bertajuk “Membangun Sistem Kebijakan Pupuk Subsidi yang Lebih Adaptif dan Efektif Demi Menjaga Ketahanan Pangan Nasional” yang digelar di Jakarta, pada Rabu (17/07/2024).

Penambahan alokasi pupuk ini disebabkan oleh proses administratif yang masih berjalan di Kementerian Pertanian (Kementan) sehingga finalisasi kontrak subsidi pupuk dengan Pupuk Indonesia belum selesai.

Kontrak penyaluran alokasi subsidi pertama dengan volume sebesar 4,7 juta ton akan selesai pada Juli 2024 ini.

Rahmad juga mengapresiasi upaya Menteri Pertanian yang langsung bergerak cepat dalam mengatasi kendala ini.

"Saya tahu persis Menteri Pertanian all out langsung di hari yang sama saya laporkan, beliau langsung menelepon Presiden (Joko Widodo) dan Menteri Keuangan dan sudah disepakati. Dari kesepakatan-kesepakatan tingkat menteri itu kemudian kami juga sudah diinstruksikan untuk tidak berhenti menyalurkan pupuk subsidi," jelasnya.

Pupuk Indonesia bersama Kementan dan pemerintah berkomitmen agar penyaluran pupuk terus berjalan mengikuti Kepmentan Nomor 249 Tahun 2024

“Penyaluran pupuk bersubsidi akan tetap berjalan meskipun kontrak pertama senilai Rp 26,7 triliun telah habis pada bulan Juli 2024. Ini adalah bagian dari komitmen bersama antara Pupuk Indonesia dan pemerintah untuk melindungi petani dalam menjalani masa tanam tahun ini,” ujar Rahmad.

Dengan adanya komitmen ini, diharapkan distribusi pupuk subsidi dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu, sehingga produktivitas pertanian nasional tetap terjaga. Pemerintah dan Pupuk Indonesia terus berupaya untuk menyederhanakan birokrasi dan meningkatkan efisiensi penyaluran pupuk subsidi guna mendukung ketahanan pangan nasional.

Hingga 12 Juli 2024, Pupuk Indonesia telah menyalurkan sebanyak 3,41 juta ton pupuk subsidi. Saat ini, masih terdapat stok pupuk urea dan NPK sebesar 1,7 juta ton yang siap untuk disalurkan.

Pada kesempatan yang berbeda Rahmad juga menerangkan, "Bukan alokasi 9,55 juta ton yang habis, tapi kontrak yang berdasarkan alokasi pertama, itu yang volumenya sudah habis. Hal yang lebih substantif harus diutamakan sambil proses administrasi berjalan."

"Substantifnya adalah kami harus mendorong produktivitas pertanian. Karenarahm itu, kami akan terus menyalurkan pupuk subsidi sesuai arahan pemerintah untuk melindungi petani," tutupnya.

Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jawa Barat, Otong Wiranta menyampaikan bahwa sosialisasi memiliki peran penting dalam mendukung kebijakan pupuk bersubsidi.

Dia mengatakan bahwa saat ini masih terdapat masalah-masalah penyaluran atau distribusi pupuk bersubsidi.

Baca juga: Pupuk Subsidi Sudah Ditambah, Jokowi Klaim Tak Ada Keluhan dari Petani

“Sosialisasi ini sangat penting untuk digencarkan kembali karena sampai saat ini masih banyak petani yang belum paham tata cara mendaftar sampai menebus pupuk subsidi. Sebanyak 1 juta petani di wilayah Jawa Barat belum datang melakukan transaksi penebusan pupuk subsidi," tegasnya.

"Selain itu, regenerasi dan kualitas SDM petani juga memerlukan perhatian khusus. Lebih dari 65 persen petani di Jawa Barat merupakan lansia dan 37 persen dari total petani tingkat pendidikannya di bawah SD,” jelas Otong Wiranta.