Di Brasil, Sri Mulyani Dorong Utang Iklim untuk Pembangunan Berkelanjutan

KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, Indonesia mendorong kerja sama global untuk mengatasi tantangan ekonomi dan perubahan iklim pada Pertemuan Ketiga Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (FMCBG) G20 di Brasil.

"Pentingnya koordinasi dan kerja sama ekonomi untuk menghadapi tantangan global, seperti perubahan iklim dan ketidaksetaraan," kata Sri Mulyani sebagaimana dilansir Antara, Senin (29/7/2024).

Sri Mulyani menyatakan, ketidakpastian ekonomi global yang dipicu oleh ketegangan geopolitik, fluktuasi kebijakan moneter, dan pemilu global telah meningkatkan volatilitas pasar dan memperlambat investasi.

Baca juga: Exchange Programme on Waste Heat Recovery, Mewujudkan Industri Semen Berkelanjutan

Untuk itu, perlu strategi kebijakan makroekonomi untuk mengatasi ketidaksetaraan, dampak fluktuasi nilai tukar dan suku bunga, serta pengaruh ekonomi jangka menengah.

Salah satu upaya yang didorong Sri Mulyani adalah penerapan utang untuk iklim demi pembangunan berkelanjutan.

Menurutnya, skema tersebut dapat membantu negara-negara dengan ruang fiskal terbatas untuk menyesuaikan kebutuhan masing-masing.

Baca juga: Usung Pariwisata Berkelanjutan, Kota Ini Tawarkan Berbagai Fasilitas bagi Turis

Indonesia telah mengambil langkah itu melalui kesepakatan pertukaran utang untuk alam senilai 35 juta dollar AS yang digunakan untuk melindungi ekosistem terumbu karang.

"Indonesia akan memperkuat kerangka pembiayaan keanekaragaman hayati nasional dan menutup kesenjangan pembiayaan untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan," kata Sri Mulyani

Di samping utang untuk iklim, dia juga mendorong strategi terintegrasi untuk meningkatkan pembiayaan pembangunan.

Baca juga: Dukung Pembangunan Berkelanjutan, Ini Manfaat dan Contoh Adaptasi SDGs di Sektor Swasta

Hal tersebut diperlukan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) tepat waktu dan berdampak.

Adapun mengenai perpajakan internasional, Sri Mulyani mendorong pengenaan pajak terhadap orang kaya untuk meningkatkan keadilan pajak.

"Perlu kebijakan progresif yang efektif untuk mengurangi ketidaksetaraan pendapatan dan kekayaan, serta pentingnya pertukaran informasi untuk mengatasi perencanaan pajak agresif oleh individu-individu berpenghasilan tinggi," jelasnya.

Baca juga: Pengelolaan Dana Desa dan Infrastruktur Berkelanjutan