JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudistira, menilai pemberlakuan kenaikan tarif impor sebesar 32 persen oleh Amerika Serikat untuk Indonesia berdampak pada industri energi baru terbarukan (EBT).
Dia menjelaskan hal itu dikarenakan Indonesia belum memiliki industri untuk komponen EBT di dalam negeri. Tarif impor naik akan membuat harga suku cadang yg digunakan oleh produsen komponen EBT di AS juga naik.
"Karena kita masih belum punya industri komponen EBT yang kuat di dalam negeri. Kalau misalkan tarifnya naik juga berimplikasi kepada kenaikan biaya untuk memproduksi energi terbarukan di dalam negeri," kata Bhima saat dihubungi, Jumat (4/4/2025).
Baca juga: Lewat 2 Megaproyek, PLN IP Genjot Pembangkit EBT 2,4 Gigawatt pada 2035
Kenaikan tarif impor AS yang diketok Donald Trump pun meningkatkan risiko investasi dalam upaya transisi energi. Selain itu, berimbas pada terhambatnya proyek-proyek dekarbonisasi industri terutama yang pendanaannya berasal dari Amerika Serikat.
Kendati demikian, Bhima menyampaikan bahwa kondisi saat ini membuka peluang bagi Indonesia untuk mempererat kerja sama dengan negara lain.
"Satu yang kita harus melihat ada blessing in disguise karena JETP misalnya, Just Energy Transition Partnership, kan call it-nya adalah Jerman dan Jepang," ujar Bhima.
"Dalam situasi yang tidak pasti di Amerika, di mana Uni Eropa khususnya Jerman juga terkena dampak kenaikan tarif yang sangat tinggi, ini akan membuat Indonesia bisa bekerja sama lebih erat lagi dengan Jerman dan Jepang," imbuh dia.
Negara-negara maju yang terdampak kebijakan Trump, berpeluang memberikan investasi komponen EBT di Indonesia maupun memensiunkan dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara.
Di samping itu, Indonesia makin mempererat hubungan dengan Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan atau BRICS yang menawarkan peluang kerja sama investasi sektor energi terbarukan.
"Mendekatnya Indonesia kepada blok yang disebut BRICS ini harus segera dimanfaatkan untuk mencari kerja sama investasi entah dari China atau India, untuk menanamkan modalnya ke Indonesia membuat transisi energi menjadi lebih cepat," papar Bhima.
Menurut dia, pemerintah juga bisa memanfaatkan Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk mendatangkan lebih banyak investasi serta membiayai proyek-proyek energi terbarukan.
Baca juga: AS Mundur dari Paris Agreement, Bahlil Sebut Bikin RI Dilema Kembangkan EBT
Bhima menyebut, Danantara dapat memobilisasi kerja sama antara sektor swasta dan pemanfaatan dividen BUMN guna membiayai berbagai proyek energi terbarukan.
"Pendanaannya dengan bunga yang relatif lebih rendah, misalnya menerbitkan obligasi. Hasil dari obligasi tadi bisa digunakan untuk pendanaan proyek misalnya mikro hidro ataupun tenaga angin," jelas dia.
Diberitakan sebelumnya, Trump menaikkan tarif impor untuk produk Indonesia hingga 32 persen. Kebijakan ini bagian dari tarif timbal balik atau reciprocal tariff yang diberlakukan bagi negara dengan surplus perdagangan terhadap AS.
"Indonesia menerapkan tarif impor 64 persen terhadap produk AS," demikian pernyataan Gedung Putih dalam data yang diumumkan Trump pada 2 April 2025.
AS berpandangan angka tersebut muncul akibat manipulasi mata uang dan hambatan perdagangan yang diterapkan Indonesia.
Baca juga: Soal Tarif Impor Donald Trump, Presiden Prabowo Sudah Siapkan 3 Langkah Besar
Defisit perdagangan AS terhadap Indonesia mencapai 18 miliar dolar AS pada 2024. Data itu menjadi dasar keputusan Trump untuk menaikkan tarif impor produk Indonesia.
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya
