RI Dapat Kucuran Dana Rp 116 Miliar dari Inggris untuk Proyek Folu Net Sink

JAKARTA, KOMPAS.com - Inggris mengucurkan dana 7,27 juta dollar AS atau Rp 116 miliar kepada Indonesia, melalui proyek Sustainable Landscape Investment Partnership in Indonesia atau Kemitraan Investasi pada Bentang Alam Berkelanjutan (KIBAR).

Hal ini dilakukan dalam rangka mencapai target Folu Net Sink 2030, upaya untuk mencapai penyerapan karbon bersih dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan.

Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, mengatakan proyek KIBAR didanai United Kingdom Foreign, Commonwealth & Development Office (UK FCDO) melalui skema hibah. Pihaknya juga bekerja sama dengan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dan Global Green Growth Institute (GGGI).

"Fokus utama dari proyek ini adalah memperkuat program Perhutanan Sosial sebagai instrumen penting dalam menurunkan laju deforestasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan," ujar Raja Juli dalam keterangannya, Kamis (8/5/2025).

Baca juga: Trump Ingin Potong Rp 1.600 T Dana Iklim, Bilang Bukan Prioritas

Menurut dia, pendanaan tersebut mendorong pengelolaan hutan lestari sekaligus berdampak terhadap ekonomi.

“Kemitraan ini akan memperkuat ekonomi lokal melalui peningkatan produktivitas, pengembangan bisnis berbasis hutan, serta penguatan kelembagaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial," imbuh Raja Juli.

Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jermey, menyampaikan negaranya berkomitmen mendukung strategi Folu Net Sink Indonesia.

“Kami bangga dapat membantu mempercepat praktik berkelanjutan yang melindungi hutan Indonesia dan mendukung pertumbuhan ekonomi hijau," papar Jermey.

"Perhutanan Sosial adalah pilar penting untuk mencapai keadilan iklim dan kesejahteraan masyarakat,” lanjut dia.

Baca juga: Luas Perhutanan Sosial Indonesia Bisa Ditingkatkan Jadi 15 Juta Hektar

Sementara itu, Direktur Utama BPDLH, Joko Tri Haryanto, menyatakan pengembangan mekanisme blended finance seperti Fasilitas Dana Bergulir menjadi kunci keberlanjutan pendanaan sektor kehutanan.

Dia menyebut, pendanaan berbasis modal alam berpotensi besar dalam mengatasi pembiayaan perubahan iklim

"Terutama pada skala usaha masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan,” ucap Joko.

Adapun proyek KIBAR bertujuan mempercepat implementasi Pengembangan Kawasan Terpadu yang menyasar tujuh provinsi prioritas antara lain Aceh, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur.

Baca juga: Menhut: Ada 7 Hektare Lahan Perhutanan Sosial untuk Petani

Secara khusus, DIY menjadi salah satu wilayah yang difokuskan karena keberhasilan pengelolaan hutan oleh masyarakat melalui skema perhutanan sosial selama ini.

Melalui pendekatan Integrated Forest Farming Development, Yogyakarta bakal mengembangkan model Wana Tematik yang mencakup Wana Boga, Wana Husada, Wana Kriya, dan Wana Wisata, guna mendorong ketahanan pangan serra perekonomian lokal.