Akademisi: 52 Persen Gambut di Sumatera Terdegradasi karena Alih Fungsi Lahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Rektor Universitas Riau (Unri), Sofyan Husein Siregar, menyebutkan bahwa 52 persen lahan gambut di Sumatera terdegradasi akibat alih fungsi lahan. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, Riau kehilangan tutupan hutan gambut seluas 240.000 hektare dalam satu dekade terakir.

"Semuanya ini adalah sama-sama kita ketahui bahwa lahan gambut ini secara perlahan tapi pasti terjadi penurunan, degradasi baik secara fungsi maupun secara kualitas," kata Sofyan dalam Forum Rektor di Jakarta Pusat, Senin (28/7/2025).

Kerusakan tersebut menyebabkan berkurangnya fungsi lahan sebagai penyimpanan air, sehingga memicu banjir di musim hujan serta kebakaran hutan dan lahandi pada musim kemarau di setiap tahunnya. Menurut Sofyan, kondisi banjir di Riau makin parah seiring meluasnya daerah terdampak maupun kedalaman air karena degradasi ekosistem gambut.

Baca juga: Agroforestri Efektif Jaga Biodiversitas Hutan Tropis, Gambut, Pesisir

"Jalan lintas timur Sumatera yang merupakan urat nadi perekonomian di kawasan ini lumpuh hingga beberapa bulan akibat banjir. Ini adalah permasalahan hulu kerusakan lahan gambut yang makin parah," tutur dia.

Di pesisir timur Pulau Sumatera, khususnya di Bengkalis dan Rangsang yang sekitar 90 persen daratannya merupakan lahan gambut mengalami abrasi pantai yang sangat masif. Sofyan menyebut, abrasi pantai pada lahan gambut terus berlangsung hingga kini dengan laju mencapai 30 meter per tahun.

Dirinya mencatat, Bengkalis kehilangan daratan sekitar 1.500 hektare pada 30 tahun terakhir. Padahal, pulau-pulau ini memiliki arti strategis secara geopolitik karena berbatasan langsung dengan Malaysia.

"Apabila kita tidak menangani ini akan terjadi permasalahan yang lebih serius ke depannya, dan kami sudah melakukan kerja sama dengan beberapa universitas di luar negeri khususnya dengan penghitungan degradasi atau operasi di Pulau Meranti dan Bengkalis," ucap Sofyan.

"Kami mempunyai Center for Feedland and Disaster Studies, dan ini adalah pusat yang sudah dibentuk dan penguatan ekosistem," imbuh dia.

Baca juga: Menteri LH: Mangrove dan Gambut Jadi Kunci Pangkas Emisi

Sejak 2022, melalui pusat riset restorasi gambut dan mangrove tersebut pihaknya pembangunan kanal untuk mengatasi karhutla serta melakukan riset pengelolaan dan mitigasi bencana pada ekosistem gambut.

Restorasi Gambut

Diberitakan sebelumnya, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) melaporkan sudah merestorasi 1,6 juta hektare gambut dan 84.396 mangrove. BRGM adalah lembaga non struktural yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada presiden, sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 120 Tahun 2020. Setelah pengabdiannya, BRGM resmi berakhir pada Desember 2024.

BRGM bertugas untuk memfasilitasi percepatan pelaksanaan restorasi gambut dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada areal restorasi gambut di tujuh provinsi. Ketujuh wilayah itu antara lain Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Papua.

Sementara, percepatan rehabilitasi mangrove dilakukan di Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Papua serta Papua Barat. Restorasi gambut dan mangrove tidak hanya memulihkan lingkungan namun juga meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitarnya.