KKP Siapkan Peta Nasional Terumbu Karang dan Padang Lamun, Diluncurkan Akhir 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sedang menyusun peta nasional terkait sebaran ekosistem terumbu karang dan padang lamun.

Direktur Konservasi Ekosistem KKP, Firdaus Agung, menyampaikan peta tersebut masih divalidasi publik dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan mitra konservasi di Indonesia. Targetnya, peta nasional terumbu karang dan padang lamun diluncurkan akhir 2025.

“Validasi ini merupakan tonggak terbangunnya jejaring pemangku kepentingan dalam mewujudkan pemutakhiran data peta terumbu karang dan padang lamun Indonesia," ujar Firdaus dalam keterangannya, Kamis (31/7/2025).

Baca juga: Mengapa Terumbu Karang yang Cantik Mendorong Konservasi yang Lebih Kuat

"Selain itu juga untuk mendukung rencana aksi nasional, dan pengembangan kegiatan pengelolaan ekosistem terumbu karang dan padang lamun nasional," imbuh dia.

Ia menyebut, peta nasional terumbu karang dan padang lamun Indonesia sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) KP Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Biru (NEK) Sektor Kelautan. Serta Permen KP Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja.

"Ini termasuk pengelolaan karbon biru, penyusunan daya dukung dan daya tampung, pengendalian pemanfaatan, serta perizinan pemanfaatan kawasan konservasi," jelas Firdaus.

Tujuan lainnya, untuk memangkas emisi karbon. Sementara itu, Direktur Program Kelautan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), Muhammad Ilman, mengungkapkan kehadiran peta ini diharapkan dapat menjadi fondasi pengelolaan laut berkelanjutan.

Baca juga: Tambang Ganggu Ekosistem Terumbu Karang, Ancam Ikan Napoleon

“Kolaborasi lintas sektor dalam penyusunan peta ini menjadi contoh nyata sinergi ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebijakan demi masa depan laut Indonesia,” tutur Ilman.

Adapun dalam penyusunannya, KKP mendapatkan pendanaan dari The David and Lucile Packard Foundation, kemitraan yang terdiri dari Universitas Gajah Mada, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Badan Informasi Geospasial, Unversitas Hasanuddin, University of Queensland Australia, dan YKAN melalui Program Koralestari.