Anggaran Kemenhut 2026 DItetapkan Sebesar Rp 6,04 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui anggaran Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Tahun Anggaran (TA) 2026 sebesar Rp 6,04 triliun.

Ketua Komisi VI DPR RI Siti Hediati Soeharto di Jakarta, Selasa (16/9/2025) menuturkan anggaran tersebut rencananya digunakan untuk program dukungan manajemen sebesar Rp 4,2 triliun; program pengelolaan hutan berkelanjutan Rp 1,72 triliun; serta program pelatihan dan pendidikan vokasi Rp 112,35 miliar.

“Komisi IV DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Kehutanan Tahun Anggaran 2026 sesuai hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang APBN tahun anggaran 2026 oleh Badan Anggaran DPR RI sebesar Rp6.039.285.258.000,” kata dia sebagaimana dikutip dari Antara Rabu (17/9/2025).

Baca juga: Kemenhut Buka Loker Tenaga Operator Input Data PPKH, Ini Syaratnya

Pihaknya pun akan menyampaikan hasil pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kemenhut TA 2026 kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR RI sebagai bahan penetapan.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan anggaran tersebut meningkat sebesar 22,41 persen, atau naik Rp1,1 triliun, dibandingkan pagu indikatif TA 2026.

Tidak hanya anggaran, ia mengatakan target pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kemenhut juga meningkat Rp50 miliar menjadi Rp7,31 triliun.

Ia menyampaikan pihaknya berkomitmen untuk memenuhi target tersebut melalui lima program prioritas pengurusan kawasan hutan (forest governance) berdasarkan prinsip transparansi, keadilan dan keberlanjutan.

Program-program tersebut meliputi perlindungan hutan sebagai paru-paru dunia dan pengaturan tata air; pengurusan hutan yang berkeadilan; pemanfaatan hutan untuk ketahanan pangan dan energi; konsolidasi data spasial melalui One-Map Policy; serta digitalisasi layanan kehutanan.

Selain berbagai program tersebut, Kemenhut juga mengalokasikan Rp511,9 miliar sebagai anggaran belanja berbasis masyarakat untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan kehutanan.

Baca juga: Proyek Strategis vs Masyarakat Adat, Kemenhut Akui Rumit

Salah satunya dengan memfasilitasi UMKM untuk kegiatan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), melibatkan masyarakat dalam pencegahan kerusakan dan kebakaran hutan, membina Kelompok Tani Hutan, hingga merehabilitasi hutan untuk ketahanan pangan, energi, dan air.

“Belanja ini menjadi salah satu investasi Kementerian Kehutanan bagi peningkatan modal sosial masyarakat di tingkat tapak,” ujar Raja Juli Antoni.