Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Rifqi Nuril Huda
Mahasiswa Magister Hukum SDA UI

Mahasiswa Pascasarjana Hukum Sumber Daya Alam Universitas Indonesia, Ketua Umum Akar Desa Indonesia, Wasekjend Dewan Energi Mahasiswa, Wakil Bendahara Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia

Hari Tani Geothermal

Kompas.com, 25 September 2025, 17:21 WIB

Artikel ini adalah kolom, seluruh isi dan opini merupakan pandangan pribadi penulis dan bukan cerminan sikap redaksi.

Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
Editor Wisnubrata

INDONESIA memiliki cadangan energi panas bumi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat, dengan kapasitas sekitar 23,7 gigawatt atau lebih dari 40 persen cadangan global. Angka ini menunjukkan peluang besar bagi transisi energi bersih nasional.

Energi panas bumi adalah sumber energi terbarukan dengan emisi karbon rendah dan kapasitas listrik yang relatif stabil, menjadikannya salah satu andalan dalam mencapai target Net Zero Emission pada 2060.

Pemerintah pun menargetkan peningkatan kapasitas pembangkit listrik tenaga panas bumi hingga 8 persen dari total kapasitas energi nasional pada 2030 melalui Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN). Namun, ambisi ini sering kali berbenturan dengan realitas sosial dan budaya di lapangan.

Di Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya di Flores, wilayah Poco Leok dan Wae Sano menjadi simbol konflik antara kepentingan nasional, investor swasta, dan masyarakat adat yang menggantungkan hidupnya pada pertanian, perikanan, dan pariwisata lokal.

Proyek geothermal yang dijalankan dengan investasi besar sering kali mengabaikan hak masyarakat lokal atas tanah, akses ke sumber air, dan keberlanjutan ekosistem yang telah menopang kehidupan mereka selama puluhan tahun. Saat pembangunan energi bersih berjalan, masyarakat adat merasakan dampak langsung: tanah mereka terganggu, mata pencaharian terancam, dan budaya yang melekat dengan tanah dan lingkungan mulai hilang.

Peringatan Hari Tani 24 September 2025 menjadi momentum reflektif yang penting. Petani dan masyarakat adat adalah penjaga tanah, air, dan ekosistem yang menjadi fondasi ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan. Pembangunan energi bersih yang ambisius tidak boleh mengorbankan hak-hak mereka.

Jika proyek geothermal hanya diukur dari kapasitas pembangkit atau jumlah megawatt yang dihasilkan, tanpa memperhatikan masyarakat yang terdampak, legitimasi sosialnya akan runtuh dan konflik tak terhindarkan. Ambisi nasional harus diseimbangkan dengan keadilan sosial agar energi bersih yang dicita-citakan benar-benar berkelanjutan.

Baca juga: Mendengar Suara dari Bumi Cendana: Polemik Geothermal di NTT

Suara Petani yang Nyaring

Di Poco Leok, penolakan masyarakat terhadap proyek geothermal bukan sekadar soal kepemilikan lahan, tetapi juga ancaman terhadap kehidupan sehari-hari, budaya, dan lingkungan. Aktivitas pertanian tradisional yang telah turun-temurun menjadi mata pencaharian utama masyarakat terancam tergantikan oleh proyek industri. Kawasan wisata lokal yang mengandalkan keindahan alam juga menghadapi risiko kerusakan ekologis.

Koalisi masyarakat sipil, termasuk WALHI dan JATAM, mencatat sejumlah pelanggaran hak asasi manusia dalam proses proyek ini, termasuk laporan kematian dan intimidasi terhadap warga yang menolak proyek.

Ketegangan ini semakin nyata ketika ratusan aktivis, tokoh adat, dan masyarakat lokal menggelar aksi protes pada 17 September 2025 di Jakarta, bertepatan dengan Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE). Aksi ini menegaskan bahwa pembangunan energi bersih tidak bisa dilepaskan dari keadilan sosial dan hak masyarakat.

Mereka menyuarakan pesan penting: tanpa partisipasi masyarakat sejak tahap studi kelayakan hingga operasional, risiko konflik akan meningkat, proyek bisa tertunda, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah serta investor akan menurun.

Pengalaman Poco Leok mengingatkan bahwa hak atas tanah, sumber daya alam, dan keselamatan komunitas tidak bisa dikompromikan demi target energi nasional atau keuntungan finansial semata. Pembangunan energi bersih yang sukses harus menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek, bukan objek. Ini termasuk memberikan kompensasi yang adil, peluang kerja, dan keterlibatan langsung dalam pengambilan keputusan.

Dengan demikian, energi bersih tidak hanya tercapai secara teknis, tetapi juga secara sosial, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang terdampak.

Baca juga: Pemuda Poco Leok Tolak Proyek Geotermal: Kami Hidup Mengolah Tanah, Bukan Menjual Tanah

Aliansi Pemuda Poco Leok menggelar demo tolak proyek geotermal pada Senin (3/2/2025) Kompas.com/Nansianus Taris Aliansi Pemuda Poco Leok menggelar demo tolak proyek geotermal pada Senin (3/2/2025)

Harapan untuk Energi Berkeadilan

Jika dibandingkan dengan negara lain, Indonesia masih tertinggal dalam integrasi sosial dalam proyek geothermal. Filipina berhasil memanfaatkan geothermal untuk sekitar 8 persen kapasitas energi nasional dengan melibatkan masyarakat lokal secara aktif, memastikan distribusi manfaat ekonomi, dan mengurangi konflik sosial.

Islandia memanfaatkan geothermal tidak hanya untuk listrik, tetapi juga untuk pemanasan rumah, pariwisata, dan industri lokal, sehingga manfaat ekonomi tersebar luas. Kenya pun mampu menggabungkan investasi besar dengan pembangunan ekonomi masyarakat setempat melalui kompensasi lahan, pelatihan teknis, dan lapangan kerja bagi komunitas lokal.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Kasus ISPA Capai 13.449 Selama Juli-Agustus 2026, Ini Kelompok yang Rentan
Kasus ISPA Capai 13.449 Selama Juli-Agustus 2026, Ini Kelompok yang Rentan
LSM/Figur
Aturan Baru Uni Eropa soal Deforestasi Bakal Ubah Pasar Kopi Dunia
Aturan Baru Uni Eropa soal Deforestasi Bakal Ubah Pasar Kopi Dunia
Pemerintah
Tren Belanja Online: Konsumen Makin Pilih Kemasan Ramah Lingkungan
Tren Belanja Online: Konsumen Makin Pilih Kemasan Ramah Lingkungan
Pemerintah
Kapasitas PLTS Indonesia Baru 1,5 GW, AESI Soroti Hambatan Capai Target 100 GWp
Kapasitas PLTS Indonesia Baru 1,5 GW, AESI Soroti Hambatan Capai Target 100 GWp
Swasta
Studi: Janji Target Iklim Perusahaan Ternyata Minim Realisasi Anggaran Hijau
Studi: Janji Target Iklim Perusahaan Ternyata Minim Realisasi Anggaran Hijau
Pemerintah
BPDLH Siapkan Skema 'Blended Finance' untuk Hadapi Risiko Bencana Iklim
BPDLH Siapkan Skema "Blended Finance" untuk Hadapi Risiko Bencana Iklim
Pemerintah
Pesan yang Gugah Emosi Lebih Ampuh Ajak Masyarakat Peduli Lingkungan
Pesan yang Gugah Emosi Lebih Ampuh Ajak Masyarakat Peduli Lingkungan
LSM/Figur
United Tractors Gelar Wisuda 'Release Stunting' 2026
United Tractors Gelar Wisuda "Release Stunting" 2026
Swasta
PBB Sebut Target Batas Suhu Iklim 1,5 Derajat C Kian Sulit Dicapai
PBB Sebut Target Batas Suhu Iklim 1,5 Derajat C Kian Sulit Dicapai
Pemerintah
Indonesia Disebut Belum Resmi Ajukan Dana 'Loss and Damage', BPDLH Klaim Sudah Kirim Dua Proposal
Indonesia Disebut Belum Resmi Ajukan Dana "Loss and Damage", BPDLH Klaim Sudah Kirim Dua Proposal
LSM/Figur
Gelombang Panas Laut Ancam Kesehatan Anak-Anak Pesisir
Gelombang Panas Laut Ancam Kesehatan Anak-Anak Pesisir
Pemerintah
Industri Batu Bara di Tengah Transisi Energi, Bappenas Sebut Pekerja Informal Paling Sulit Beralih
Industri Batu Bara di Tengah Transisi Energi, Bappenas Sebut Pekerja Informal Paling Sulit Beralih
Pemerintah
Emisi Industri Fashion Naik 14 Persen Hanya dalam 2 Tahun
Emisi Industri Fashion Naik 14 Persen Hanya dalam 2 Tahun
Pemerintah
Bahaya Pestisida, Hampir 50 Persen Petani Dunia Keracunan Tiap Tahun
Bahaya Pestisida, Hampir 50 Persen Petani Dunia Keracunan Tiap Tahun
Pemerintah
Kerusakan Tanah Dunia Mengkhawatirkan, PBB Soroti Solusi yang Belum Maksimal
Kerusakan Tanah Dunia Mengkhawatirkan, PBB Soroti Solusi yang Belum Maksimal
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Dengan Membership bulanan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Dengan Membership tahunan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Diperbaharui : 1 Juli 2026
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Pesan apresiasi berhasil
Pesan apresiasi darimu sudah dipublikasikan di halaman komentar
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau