Pasca-Permenhut Baru, Investor Skeptis soal Pasar Karbon RI dan Birokrasi RI Dipertanyakan

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia dinilai memiliki ambisi besar menjadi “juara karbon” dan “adidaya lingkungan” melalui penerbitan Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor 6 Tahun 2026 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon melalui Offset Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor Kehutanan.

Namun demikian, implementasi regulasi tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait mekanisme pasar dan birokrasi.

Chairman Indonesia Carbon Trade Association (IDCTA), Riza Suarga, mengatakan pelaku pasar masih mempertanyakan proses transisi dalam sistem registrasi karbon baru yang diperkenalkan pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Pengendalian Emisi GRK Nasional.

Baca juga: Percepat Transisi Energi, PLN Garap PLTS Mentari Nusantara I Berkapasitas 1,225 GW

Perpres tersebut memperkenalkan dua sistem registri, yakni Sistem Registri Nasional (SRN) dan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK). Sementara itu, Permenhut 6/2026 menjadi aturan turunan yang mengatur implementasi perdagangan karbon di sektor kehutanan.

“Skeptisisme masih ada. Sekarang pertanyaannya, dengan dual registry seperti SRN dan SRUK, bagaimana proses transisinya dan seperti apa mekanisme persetujuannya,” ujar Riza dalam diskusi daring, Selasa (5/5/2026).

Tantangan birokrasi

Menurut dia, pelaku pasar juga masih mempertanyakan apakah regulasi baru tersebut justru akan memperpanjang birokrasi dalam proses perdagangan karbon di Indonesia.

Permenhut 6/2026 mengakui dua jalur perdagangan karbon, yaitu melalui Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK) yang tercatat di SRN, serta unit karbon non-SPE GRK yang menggunakan standar internasional seperti Verra dan Gold Standard.

Sebelumnya, melalui Perpres 98/2021, pemerintah hanya mengakui perdagangan karbon melalui jalur SPE-GRK dalam SRN. Dengan aturan terbaru, proyek karbon kini dapat menggunakan standar internasional yang selama ini banyak dipakai di pasar global.

Riza menilai pengakuan terhadap standar internasional menjadi langkah positif bagi pasar. Namun, menurut dia, konsistensi kebijakan tetap menjadi faktor penting untuk membangun kembali kepercayaan investor.

“Nah ini juga menjadi tanda tanya, seberapa kompleks proses approval tersebut. Karena biasanya pemerintah bekerja lebih lambat dibanding ritme sektor swasta,” katanya.

Ia menambahkan, pasar karbon masih menyimpan trauma akibat moratorium perdagangan karbon yang diterapkan pemerintah pada 2021. Kebijakan tersebut sempat menurunkan kepercayaan pasar terhadap Indonesia dan dampaknya dinilai masih terasa hingga kini.

Baca juga: Punya Potensi EBT Besar, NTT Percepat Transisi Energi

Karena itu, Riza berharap pemerintah dapat memastikan proses persetujuan proyek karbon berjalan lebih sederhana dan memiliki tenggat waktu yang jelas agar mampu meningkatkan likuiditas pasar.

“Hal-hal sederhana seperti kepastian timeline approval akan sangat membantu menggairahkan pasar,” ujar dia.

Meski demikian, Riza menyebut pelaku pasar tetap menyambut positif hadirnya Permenhut 6/2026 dan Perpres 110/2025 karena memberikan kepastian hukum bagi pengembangan proyek perdagangan karbon di Indonesia.