Menhut Sebut Angka Karhutla Turun karena Pencegahan Dini hingga Sanksi Pidana

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni menyebut kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia menunjukkan tren perbaikan dari tahun ke tahun. Menurut dia, hal itu dikarenakan pencegahan dini yang dilakukan antar kementerian/lembaga, masyarakat, hingga penegakan hukum pidana.

Raja Juli menyatakan, Indonesia mampu menekan angka karhutla termasuk saat menghadapi fenomena El Nino yang berulang setiap beberapa tahun.

“Kita menyaksikan bahwa angka karhutla dari tahun ke tahun Alhamdulillah terus menurun, termasuk ketika masa El Nino,” kata Raja Juli dalam keterangannya, Rabu (6/5/2026).

Baca juga: Cuaca Buruk 2025 Picu Kebakaran Hutan Terburuk dalam Sejarah di Eropa

Ia menambahkan, penanganan karhutla tidak bisa dibebankan pada satu institusi saja. Artinya, seluruh pihak harus terlibat dan menghilangkan ego sektoral demi efektivitas penanganan di lapangan.

Di samping itu, keberadaan Masyarakat Peduli Api (MPA) yang tersebar di berbagai daerah mampu membantu identifikasi potensi kebakaran sejak awal, berdampingan dengan pemanfaatan teknologi.

Raja Juli lalu memastikan penegakan hukum akan terus diperkuat. Pemerintah melibatkan aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelaku pembakaran lahan yang terbukti melanggar aturan.

“Pak Menko (Bidang Politik dan Keamanan) dengan tegas menyampaikan ini juga tanggung jawab TNI, Polri, termaksud Kejaksaan untuk mengusut secara tuntas dan menindak bila ada unsur pidana pada kebakaran ini,” ucap dia.

Baca juga: Krisis Iklim Perpanjang Durasi Kebakaran Hutan di Amerika Utara

Berdasarkan data Sipongi, karhutla di Indonesia pada 2024 seluas 376.805 hektare, tahun 2025 seluas 359.619 hektare, dan Januari hingga Maret 2026 mencapai 55.324 hektare.

Ancaman Karhutla yang Lebih Berat

Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan ancaman karhutla yang lebih berat di Indonesia saat musim kemarau 2026. Menurut Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, cuaca berpotensi lebih kering pada musim kemarau yang diperkirakan dimulai pada April 2026 nanti.

Fenomena El Nino Southern Oscillation (ENSO) dan Indian Ocean Dipole diprediksi berada pada fase netral, tidak terjadi La Nina maupun El Nino. Kondisi netral ini mengindikasikan curah hujan yang cenderung lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, bahkan sedikit di bawah rata-rata klimatologis 30 tahun terakhir.

“Artinya, kita harus bersiap karena tantangan karhutla tahun ini akan lebih berat akibat kondisi yang lebih kering,” kata Faisal, Jumat (6/3/2026).

Daerah ekuator, seperti Riau, Jambi, dan Kalimantan Barat, saat ini tengah mengalami fase kemarau kecil dengan masih adanya potensi hujan sebelum memasuki puncak musim kemarau dari Juni hingga Agustus 2026.

Faisal memastikan, BMKG terus memantau potensi siklus El Nino empat tahunan yang diperkirakan terjadi pada tahun 2027 mendatang.

"Apabila fenomena ini muncul bersamaan dengan penguatan monsun Australia pembawa massa udara kering, Indonesia berpotensi menghadapi musim kemarau yang lebih panjang. “Karena itu, langkah-langkah mitigasi perlu dipersiapkan sejak sekarang,” tutur Faisal.