Krisis Utang Negara Ancam Masa Depan dan Kesejahteraan Perempuan

KOMPAS.com - Beban utang negara yang semakin meningkat memberikan dampak yang lebih buruk bagi perempuan di negara-negara berkembang, menurut laporan terbaru dari Program Pembangunan PBB (UNDP).

Laporan tersebut menunjukkan bahwa utang ini mengancam pekerjaan perempuan, menurunkan pendapatan mereka, dan memperburuk kondisi kesehatan.

Melansir Down to Earth, Selasa (12/5/2026) para peneliti menemukan bahwa meningkatnya pembayaran utang dapat menyebabkan hilangnya 55 juta pekerjaan perempuan dalam jangka pendek, dan hingga 92,5 juta pekerjaan dalam jangka panjang saat beban utang negara berubah dari tingkat sedang ke tingkat yang tinggi.

Laporan tersebut menunjukkan pendapatan rata-rata perempuan diperkirakan akan turun sebesar 17 persen, sementara pendapatan laki-laki cenderung tidak berubah. Hal ini akan membuat kesenjangan penghasilan antara laki-laki dan perempuan semakin lebar.

Baca juga: Jutaan Anak Indonesia Terdampak Krisis Iklim, Perempuan Paling Rentan

Laporan yang berjudul, Who Pays the Price? Gender Inequality and Sovereign Debt, merupakan hasil analisis data dari 85 negara berkembang antara tahun 1990 hingga 2022.

Laporan ini menunjukkan bagaimana peningkatan pembayaran utang negara menghambat kemajuan pembangunan, terutama bagi kaum perempuan.

Dalam laporan tersebut, para ahli mencatat bahwa utang publik dunia telah meningkat lebih dari 60 persen dalam 10 tahun terakhir. Lebih dari 3,3 miliar orang tinggal di negara-negara di mana biaya untuk membayar utang lebih besar daripada anggaran untuk pendidikan atau kesehatan.

Para analis menjelaskan bahwa saat pemerintah memberikan porsi anggaran negara yang lebih besar untuk membayar utang, biaya untuk layanan kesehatan, perlindungan sosial, kesejahteraan, dan layanan publik lainnya seringkali dikurangi.

Utang hambat peningkatan PDB

Para ahli mengamati bahwa tekanan akibat pembayaran utang memiliki dampak yang berbeda terhadap laki-laki dan perempuan.

Data menunjukkan bahwa ketika pembayaran utang negara meningkat dari tingkat sedang ke tingkat tinggi, perempuanlah yang paling menderita karena kehilangan pekerjaan dan memburuknya kesehatan.

Laporan ini juga menyoroti potensi ekonomi jika kesenjangan kerja antara laki-laki dan perempuan dipersempit. Meningkatkan jumlah perempuan yang bekerja dapat meningkatkan pendapatan negara (PDB) secara besar-besaran, diperkirakan mencapai 58,2 persen di Timur Tengah dan Afrika Utara, 22,1 persen di Asia Selatan, dan 7,3 persen di Afrika Sub-Sahara.

Namun, beban utang dan penghematan anggaran negara justru menghambat kesempatan tersebut.

Laporan tersebut menekankan dampak kesehatan yang serius akibat krisis utang. Berkurangnya anggaran pemerintah untuk sistem kesehatan dapat menyebabkan angka kematian ibu saat melahirkan meningkat sebesar 32,5 persen, atau setara dengan tambahan 67 kematian ibu per 100.000 kelahiran.

Baca juga: PBB: Kekerasan Online Terhadap Perempuan di Ranah Publik Semakin Canggih

Harapan hidup baik bagi perempuan maupun laki-laki juga diperkirakan akan menurun karena sistem kesehatan kekurangan dana.

Penulis laporan tersebut menggarisbawahi bahwa krisis utang ini terjadi di dunia yang sudah terdampak oleh konflik, inflasi, guncangan iklim, kurangnya ketahanan pangan, biaya pinjaman yang tinggi, serta berkurangnya bantuan luar negeri. Semua hal ini memperberat tekanan pada ekonomi negara-negara berkembang.

UNDP menegaskan bahwa strategi pengelolaan utang harus mencakup kebijakan yang memperhatikan kebutuhan perempuan. Organisasi ini meminta pemerintah dan lembaga keuangan untuk memasukkan analisis gender dalam setiap keputusan peminjaman dan pengelolaan utang.

Selain itu, mereka meminta agar investasi pada fasilitas sosial dan layanan umum dilindungi, serta lebih mengutamakan lapangan kerja, pembangunan manusia, dan kesetaraan gender daripada melakukan penghematan anggaran yang berlebihan.