Dua Kawasan Konservasi Perairan Baru DItetapkan, Luas Setara 1,5 Kali Pulau Bali

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia menetapkan dua kawasan konservasi laut baru seluas total 846.701 hektare pada 2 September 2026. Penetapan ini menjadi bagian dari upaya mencapai target 30x45, yakni melindungi 30 persen wilayah laut Indonesia pada 2045.

Dua kawasan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67 dan 68 Tahun 2026. Kawasan pertama berada di Perairan Teon, Nila, Serua (TNS), Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, dengan luas 683.826,89 hektare.

Kawasan kedua adalah Perairan Makbon, Selemkai, Mega, dan Moraid (Maksegara), yang berada di Kabupaten Sorong dan Tambrauw, Provinsi Papua Barat Daya, seluas 162.874,03 hektare.

Baca juga: Aktivitas Pertambangan Ancam Target Konservasi Global 30x30

Total luas kedua kawasan tersebut setara sekitar 1,5 kali luas daratan Pulau Bali.

Direktur Konservasi Ekosistem Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Firdaus Agung mengatakan, pencapaian target perlindungan laut harus didasarkan pada data dan kajian ilmiah.

Perencanaan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekologi serta aspek sosial dan ekonomi masyarakat.

“Untuk mencapainya, penetapan kawasan konservasi harus dilakukan secara terencana, berdasarkan data dan kajian ilmiah, serta mempertimbangkan aspek sosial ekonomi masyarakat,” ujar Firdaus di Jakarta, Kamis (5/11/2026).

Menurut Firdaus, penetapan kawasan secara hukum belum cukup untuk menjamin perlindungan ekosistem. Kawasan konservasi perlu didukung kelembagaan pengelola, sumber daya manusia, pendanaan berkelanjutan, serta mekanisme pengawasan yang memadai.

Dukungan pemerintah daerah, masyarakat, mitra pembangunan, dan berbagai pemangku kepentingan juga diperlukan agar kawasan konservasi dapat memberikan manfaat ekologis sekaligus sosial-ekonomi.

Baca juga: Pertamina Dampingi Warga Bali Konservasi Penyu, Ribuan Tukik Dilepasliarkan

“Penetapan kawasan konservasi bukan tujuan akhir. Setelah ditetapkan, kawasan harus dikelola secara efektif,” tutur Firdaus.

Libatkan masyarakat dalam pengelolaan

Pengalaman penetapan kawasan konservasi Maksegara di Papua Barat Daya menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat dapat menjadi bagian dari proses perencanaan.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya Absalom Solossa mengatakan, proses penetapan Maksegara melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan.

“Kami ingin memastikan bahwa kawasan ini tidak hanya memiliki status perlindungan secara hukum, tetapi juga dikelola dengan mempertimbangkan kondisi ekosistem, pola pemanfaatan laut, serta kebutuhan masyarakat yang hidup di sekitarnya,” ucapnya.

Menurut Absalom, pelibatan masyarakat sejak tahap perencanaan penting karena mereka memiliki pengetahuan mengenai wilayah laut tempat mereka tinggal dan beraktivitas. Pengetahuan tersebut menjadi bagian dari proses penetapan Maksegara.

Ke depan, ia berharap kolaborasi yang telah terbangun dapat terus diperkuat untuk mendukung pengelolaan kawasan secara efektif.