KOMPAS.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) menargetkan konversi motor berbahan bakar minyak menjadi motor listrik sebanyak 50.000 unit pada 2023.
Pada 2024, Ditjen EBTKE menargetkan konversi motor berbahan bakar minyak menjadi motor listrik sebanyak 150.000 unit, sebagaimana dilansir dari siaran pers Kementerian ESDM.
Kepala Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan, dan Konservasi Energi (BBSP KEBTKE) Senda Hurmuzan Kanan mengatakan, pemerintah terus berupaya agar program konversi motor listrik dapat menarik minat masyarakat luas.
Baca juga: Motor Listrik Konversi Belum Tersentuh Pembebasan Pajak
Sedangkan strategi jangka yang disusun agar masyarakat tertarik untuk melakukan konversi motor listrik adalah dengan mencari investor yang akan menyediakan swap baterai motor listrik.
Swap atau menukar baterai di Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) menjadi salah satu terobosan yang sedang disiapkan pemerintah untuk menyiapkan infrastruktur percepatan konversi motor listrik.
"Target strategi jangka panjangnya supaya masyarakat tertarik untuk melakukan konversi adalah kan baterai mahal, kalau di kedaraan lstrik sampai 40 hingga 50 persen dari biaya kendaraan," kata Senda di Jakarta, Rabu (7/6/2023).
"Kami sedang mencari investor yang berkenan menjadi operator dan investor swap baterai. Dengan adanya investor swap baterai ini, motor listrik ini tidak perlu membeli baterai, cukup hanya tukar saja," jelas Senda.
Baca juga: Penjualan Motor Listrik di Tokopedia Naik Hampir 3 Kali Lipat
Senda menjelaskan, inovasi ini telah dilakukan PLN untuk kendaraan motor listrik yang selama ini sudah dikembangkannya dan ini akan menjadi langkah pemerintah untuk percepatan kebijakan ini.
"Jadi kalau baterainya habis datang saja ke pom bensin untuk tukar baterai. Target ke depannya biaya konversi yang dilakukan masyarakat jadi lebih murah," tutur Senda.
Selain itu, Senda menjelaskan beberapa upaya lain yang dilakukan untuk dapat mempercepat dan menarik minat masyarakat untuk melakukan konversi motor.
Salah satunya dengan menerbitkan regulasi pendukung yaitu melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 tahun 2023 yaitu tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah dalam Program Konversi Sepeda Motor dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai.
Baca juga: Motor Curian dan Belum Bayar Pajak Tidak Dapat Subsidi Konversi Motor Listrik
"Setiap program yang diluncurkan pemerintah, kami langsung jalankan uji coba program konversinya," ucap Senda.
"Sampai saat ini sudah dilakukan beberapa perbaikan dari segi regulasinya. Untuk mendukung program konversi motor listrik ini telah dikeluarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 tahun 2023 tentang Bantuan Pemerintah Terhadap Program Konversi," imbuhnya.
Selain regulasi, pemerintah juga tengah menyiapkan strategi untuk menarik minat masyarakat melakukan konversi motornya menjadi motor listrik yaitu dengan memberikan bantuan potongan biaya konversi sepeda motor listrik sebanyak Rp 7 juta per unit.
Pemberian Bantuan Pemerintah dilaksanakan oleh Kementerian ESDM kepada Bengkel Konversi berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Balai Besar Survei dan Pengujian KEBTKE. Saat ini telah tersedia sebanyak 24 bengkel konversi bersertifikat Kementerian Perhubungan.
Baca juga: Begini Nasib Mesin Konvensional Usai Dikonversi Jadi Motor Listrik
Sementara itu, Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Ketenagalistrikan Sripeni Inten Cahyani menambahkan bahwa ada peraturan lain yaitu Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai sebagai Kendaraan Operasional dan atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah.
Kehadiran peraturan tersebut dinilai sangat mendukung percepatan target konversi motor listrik ini.
"Pemerintah sudah komitmen 50.000 motor akan dikonversi ke listrik tahun 2023 dan 150.000 tahun 2024 jadi harus sukses program ini. Kedepan baterai akan menuju ke swap baterai," ucap Inten.
"Selain itu juga adanya Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2022, yaitu mandatori kepada kementerian atau lembaga dan juga pemerintah daerah. Dari sisi pemerintah sudah mengatur yang berupa regulasi, kita minta pelaku usaha juga mau mendukung program ini," tambah Inten.
Pemerintah berharap program konversi motor listrik ini dapat didukung oleh seluruh badan usaha di sektor energi dan sumber daya mineral.
Baca juga: Pemerintah Dorong Bank dan Leasing Biayai Konversi Motor Listrik
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya