Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com, 11 September 2023, 13:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com – Perusahaan pertambangan dan hilirisasi nikel Harita Nickel mempersilakan organisasi kehutanan sekaligus non-governmental organization (NGO) Telapak untuk melakukan kunjungan dan menggelar kajian sosial.

Perusahaan yang beroperasi di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, tersebut mengaku telah menerima surat permohonan resmi untuk melakukan kajian sosial dari Telapak.

Harita Nickel telah berkoordinasi dengan Telapak untuk pelaksanaan kunjungan ke wilayah operasional perusahaan di Pulau Obi.

Baca juga: Jika Terbukti Melanggar, Perusahaan Nikel Bakal Dilaporkan ke Pemerintah

Head of Corporate Communications Harita Nickel Haviez Gautama mengatakan, perusahaan terbuka untuk bekerja sama dengan para pemangku kepentingan, termasuk NGO.

Pasalnya, kerja sama tersebut merupakan bagian dari praktik pertambangan dan hilirisasi terintegrasi berkelanjutan dari Harita Nickel di Pulau Obi.

“Edukasi tersebut juga mencakup kontribusi dan dampak sosial terhadap masyarakat dan lingkungan hidup di sekitar wilayah operasional,” kata Haviez dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (11/9/2023).

Haviez menyampaikan, kunjungan tersebut bukanlah hal yang baru. Sebelumnya, sudah ada kegiatan serupa dari berbagai pemangku kepentingan mulai dari level kabupaten hingga internasional.

Baca juga: Hilirisasi Nikel Jadi Harta Karun Baru, Telapak Kaji 5 Perusahaan Besar

Dia menambahkan, pihaknya terbuka untuk melakukan hal serupa sebagai bagian dari komitmen perusahaan untuk mendorong semangat keterbukaan.

“Dan mendukung program nasional hilirisasi sumber daya nikel di Indonesia,” papar Haviez.

Diberitakan Kompas.com sebelumnya, Telapak akan melakukan kajian sosial terhadap lima perusahaan nikel besar di Indonesia, salah satunya Trimegah Bangun Persada Tbk atau Harita Nickel.

Selain Harita Nickel, ada PT Vale Indonesia Tbk, PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), PT GAG Nikel, dan PT Makmur Lestari Primatama (MLP).

Baca juga: Pidato Jokowi tentang Hilirisasi Nikel, Walhi: Tak Peduli Krisis Iklim

Perwakilan dari Perkumpulan Telapak Muhammad Djufryhard mengatakan, pihaknya akan melakukan kajian sosial pada Harita Nickel terlebih dahulu selama sepekan.

Djufryhard menyampaikan, Harita Nickel adalah perusahaan pertama yang merespons surat dari Telapak untuk melakukan kunjungan dan kajian sosial.

Kajian sosial yang akan dilakukan oleh Telapak berbentuk kunjungan langsung ke lapangan untuk bertemu dengan masyarakat di daerah tersebut.

Telapak ingin memahami konteks riil apa yang terjadi di lapangan, Nantinya hasil kunjungan akan berupa laporan dan disampaikan dalam konferensi pers selanjutnya.

Baca juga: Dukung Kebutuhan Nikel untuk Baterai Kendaraan Listrik, MMP Bangun Smelter dengan Jejak Karbon Rendah

“Kami berharap, Telapak ini berharap kita bisa melakukan kajian sosial di lima perusahaan besar ini. Karena, kelima perusahaan ini masuk dalam proyek strategis nasional (PSN),” ungkap Djufryhard konferensi pers di Jakarta, Jumat (8/9/2023).

Menurut Djufryhard, hal ini penting bagi Telapak karena ada banyak kekhawatiran di masyarakat mengenai dampak kegiatan pertambangan, khususnya pada era hilirisasi nikel.

Dia menambahkan, kegiatan pertambangan nikel dinilai menjadi "harta karun baru" di Indonesia.

"Jangan sampai harta karun baru ini menjadi masalah bagi masyarakat dan kita pastikan tidak terjadi," papar Djufryhard.

Baca juga: Walhi: PLTU Captive di Smelter Nikel Jadi Ironi Transisi Energi

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Lewat Diskusi dan Playbook, BBB Book Club Dorong Peran Ibu dalam Transisi Energi
Lewat Diskusi dan Playbook, BBB Book Club Dorong Peran Ibu dalam Transisi Energi
LSM/Figur
Infrastruktur Air Bersih di Zona Perang Jadi Sasaran, Ancam Keselamatan Anak
Infrastruktur Air Bersih di Zona Perang Jadi Sasaran, Ancam Keselamatan Anak
Pemerintah
DSI Disarankan Jadi Verifikator Data Ekspor Berbasis Digital
DSI Disarankan Jadi Verifikator Data Ekspor Berbasis Digital
LSM/Figur
WHO: Mayoritas Remaja Dunia Kurang Aktivitas Fisik
WHO: Mayoritas Remaja Dunia Kurang Aktivitas Fisik
Pemerintah
Kopenhagen Resmi Larang Seluruh Iklan Bahan Bakar Fosil
Kopenhagen Resmi Larang Seluruh Iklan Bahan Bakar Fosil
Pemerintah
Daging Nabati 3D Food Printing Mulai Dijual di AS, Ini Peluang dan Tantangannya bagi RI
Daging Nabati 3D Food Printing Mulai Dijual di AS, Ini Peluang dan Tantangannya bagi RI
LSM/Figur
Tercemar Mikroplastik, Warna Samudra Pasifik Bisa Berubah
Tercemar Mikroplastik, Warna Samudra Pasifik Bisa Berubah
Pemerintah
KKP Tetapkan 846.701 Hektare Kawasan Konservasi Laut Baru di Maluku dan Papua
KKP Tetapkan 846.701 Hektare Kawasan Konservasi Laut Baru di Maluku dan Papua
LSM/Figur
Belajar dari Kasus Cikande, BRIN Dorong Revisi Aturan Pengelolaan Limbah Radioaktif
Belajar dari Kasus Cikande, BRIN Dorong Revisi Aturan Pengelolaan Limbah Radioaktif
LSM/Figur
Dua Kawasan Konservasi Perairan Baru DItetapkan, Luas Setara 1,5 Kali Pulau Bali
Dua Kawasan Konservasi Perairan Baru DItetapkan, Luas Setara 1,5 Kali Pulau Bali
LSM/Figur
Kesetaraan Gender Untungkan Bisnis, tapi Keterwakilan Perempuan Masih Minim
Kesetaraan Gender Untungkan Bisnis, tapi Keterwakilan Perempuan Masih Minim
Pemerintah
Daya Saing Industri ASEAN Tergantung Pertumbuhan Ekonomi Rendah Karbon dan Integrasi Regional
Daya Saing Industri ASEAN Tergantung Pertumbuhan Ekonomi Rendah Karbon dan Integrasi Regional
LSM/Figur
Pembiayaan Tambang Harus Perhatikan Risiko HAM dan Lingkungan
Pembiayaan Tambang Harus Perhatikan Risiko HAM dan Lingkungan
LSM/Figur
Emisi Pelayaran Global Sebabkan Kerusakan Ekonomi Hingga Rp18,05 Kuadriliun
Emisi Pelayaran Global Sebabkan Kerusakan Ekonomi Hingga Rp18,05 Kuadriliun
Pemerintah
Riset: Media Sosial Optimalkan Penyaluran Bantuan Bencana
Riset: Media Sosial Optimalkan Penyaluran Bantuan Bencana
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Dengan Membership bulanan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Dengan Membership tahunan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Diperbaharui : 1 Juli 2026
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Pesan apresiasi berhasil
Pesan apresiasi darimu sudah dipublikasikan di halaman komentar
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau