7 Tahun Lagi, Nilai Tambah Ekonomi Biru Bisa Capai Rp 465 Kuadriliun

KOMPAS.com - Proyeksi nilai tambah ekonomi berbasis perairan atau ekonomi biru akan mencapai 30 triliun dollar AS atau Rp 465 kuadriliun pada 2030 atau sekitar tujuh tahun lagi dari 2023.

Hal tersebut disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa dalam Indonesia Development Forum 2023 di Batam, Senin (18/12/2023).

Suharso memaparkan, Indonesia terletak di wilayah yang sangat strategis, sebagaimana dilansir Antara.

Baca juga: Dukung Mitigasi Perubahan Iklim, Pemerintah Perkuat Ekosistem Karbon Biru

Indonesia menjadi penghubung lalu lintas perairan internasional melalui tiga jalur alur laut kepulauan Indonesia.

Dia menambahkan, wilayah laut Indonesia juga memiliki potensi ekonomi biru yang besar, di antaranya Natuna, Selat Malaka, Teluk Cendrawasih, Selat Capalulu, dan sejumlah lokasi lain.

Suharso berujar, apabila semua potensi kelautan dioptimalkan, ekonomi biru dapat meningkatkan efektivitas dengan memberikan perlindungan habitat dan biodiversitas

"20 persen penurunan gas rumah kaca, menciptakan sekitar 12 juta lapangan kerja pada 2030 mendatang, serta keuntungan investasi laut berkelanjutan yang mencapai 15,5 triliun dollar AS," kata Suharso.

Akan tetapi, pengembangan ekonomi biru turut menghadapi beberapa tantangan di beberapa aspek.

Baca juga: OIKN Luncurkan Cetak Biru Perubahan Iklim pada COP28 di Dubai

Untuk menghadapi tantangan tersebut, Suharso berujar, Kementerian PPN/Bappenas menyusun Indonesia Blue Economy Roadmap Edisi II untuk pengembangan ekonomi biru yang berkelanjutan dan inklusif melalui empat pilar utama.

Pertama, mengamankan laut yang sehat, tangguh, dan produktif. Kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan secara lingkungan.

Ketiga, meningkatkan kesehatan, kesejahteraan, dan kemakmuran bersama. Keempat, menciptakan lingkungan yang mendukung secara keseluruhan.

Diberitakan Kompas.com sebelumnya, Indonesia mengadopsi konsep ekonomi biru dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut dalam skema pembangunan jangka menengah.

Pelaksana Tugas Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas Sri Yanti mengatakan, kawasan konservasi dapat menjadi produktif jika tidak dieksploitasi secara masif.

Baca juga: Memahami Ekonomi Hijau dan Biru

"Kami optimalkan jasa lingkungan untuk mendongkrak pendapatan negara maupun pendapatan masyarakat yang berada di sekitar kawasan konservasi," ujar Yanti di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, pada 27 Juni 2023.

Yanti menuturkan, terumbu karang yang dikelola secara baik dapat memberikan nilai ekonomi sebesar Rp 17 miliar per hektar per tahun, sebagaimana dilansir Antara.

Bahkan, menurut perhitungan Kementerian Keuangan pada 2021 menyatakan terumbu karang di Gili Matra, Nusa Tenggara Barat, mampu memberikan nilai ekonomi sebesar Rp 34,745 miliar.

Bappenas mencatat, luas kawasan konservasi perairan di Indonesia mencapai 28 juta hektare atau setara 12 persen dari total luas perairan di negara ini.

Baca juga: Pengembangan Ekonomi Biru di Pulau Seribu Bisa Jadi Contoh KTT AIS

Indonesia juga memiliki garis pantai yang membentang sejauh 180.000 kilometer.

Kondisi tersebut memberikan manfaat berupa sumber daya pesisir yang sangat melimpah mulai dari ikan yang mencapai 12,54 juta ton per tahun.

Selain itu, ada 596 jenis terumbu karang atau 69 persen dari total terumbu karang dunia dengan luas mencapai 25.000 kilometer atau setara 14 persen dari luas terumbu karang dunia dan 39 persen jenis ikan karang di dunia.

Pemerintah memprioritaskan program konservasi di daerah-daerah yang memiliki biodiversitas tinggi, spesies spesifik yang perlu dilindungi, dan kawasan rentan terhadap segala macam kegiatan yang merusak.

"Kami upayakan masyarakat juga punya akses yang sama terhadap sumber daya secara produktif, di antaranya dengan menyediakan homestay dan kapal untuk disewakan memasuki kawasan konservasi perairan," kata Yanti.

Baca juga: Program Ekonomi Biru Disebut Sejalan dengan SDGs