KOMPAS.com - Kerugian hunian atau total nilai kerugian ekonomi dan material yang timbul ketika tempat tinggal rusak berat, hancur, atau tidak bisa ditinggali lagi akibat bencana alam mencapai 228 miliar dolar AS setiap tahun.
Dana sebesar 228 miliar dolar AS adalah jumlah uang yang sangat besar untuk dicari, tetapi itulah yang harus dihadapi oleh berbagai komunitas di seluruh dunia setiap tahunnya untuk membangun kembali perumahan ke kondisi semula setelah bencana terjadi.
Melansir laman resmi United Nations, Selasa (13/10/2026) Sekretaris Jenderal PBB António Guterres pun menyoroti pentingnya investasi yang lebih besar untuk membangun rumah yang lebih kokoh dan persiapan yang lebih baik.
Ia menyebut jutaan rumah rusak dan hancur setiap tahun karena bencana yang membuat keluarga mengungsi dan memperparah kemiskinan.
"Seiring meningkatnya risiko iklim dan bencana, membangun hunian yang lebih aman adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, pengembang, insinyur, dan masyarakat," katanya.
Baca juga: APBN Harus Punya Alokasi Khusus Pemulihan dan Penanggulangan Bencana Iklim
Badan PBB untuk Pengurangan Risiko Bencana (UNDRR) mencatat pula bahwa kerusakan pada perumahan menyumbang 43 persen dari biaya langsung akibat siklon, banjir, tsunami, dan gempa bumi.
Juru bicara Jeanette Elsworth, menegaskan bahwa mengurangi dampak bencana bergantung pada pembangunan rumah yang kokoh dan keluarga yang sudah siap menghadapi kemungkinan terburuk.
"Di antara orang-orang yang menerima peringatan dini saat bencana, hanya 27 persen dari mereka yang tidak punya rencana darurat keluarga maupun keyakinan untuk melindungi diri yang bisa bertindak cepat berdasarkan peringatan tersebut," ujarnya, mengutip data dari Lloyd’s Register Foundation World Risk Poll 2026.
"Sebaliknya, 83 persen dari mereka yang memiliki rencana sekaligus keyakinan diri untuk merespons berhasil mengambil tindakan," terangnya.
Elsworth mencatat bahwa kemajuan dalam mengurangi korban jiwa akibat bencana selama 11 tahun terakhir belum diimbangi dengan penurunan dampak ekonominya.
Ia menegaskan bahwa setiap keluarga harus memiliki akses terhadap informasi risiko, peringatan dini, dan sumber daya yang mereka butuhkan untuk melindungi diri. Ia juga menyerukan agar ketahanan perumahan dijadikan pusat dari upaya pengurangan risiko bencana.
"Pemerintah, sektor swasta, dan tokoh masyarakat dapat mewujudkannya dengan membangun di lokasi yang lebih aman, menegakkan standar bangunan yang tahan bencana, memperkuat rumah-rumah yang sudah ada, serta membekali masyarakat dengan pengetahuan dan alat yang mereka butuhkan untuk siaga bencana," lanjutnya.
Maria Moita, Direktur Departemen Tanggap dan Pemulihan Kemanusiaan di IOM, mengatakan bahwa bagi banyak orang, akhir dari sebuah bencana hanyalah permulaan dari perjuangan yang jauh lebih panjang untuk pulang ke rumah, memulihkan penghidupan, dan menata kembali hidup mereka.
Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) membantu 1,4 juta orang pada tahun 2025 di 39 negara melalui program pengurangan risiko bencana, yang mendukung hampir 1.200 komunitas.
Badan tersebut juga membantu memperluas jangkauan peringatan dini kepada lebih dari 1,2 juta orang.
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya