Penulis
KOMPAS.com - Pesatnya perkembangan kecerdasan buatan atau akal imitasi (AI) dan dinamika ekonomi global menjadi ujian besar bagi komitmen Indonesia dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Di tengah ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) serta risiko "middle income trap", kepemimpinan tangguh (durable leadership) dan beretika menjadi krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, inovasi industri, serta penguatan kualitas sumber daya manusia.
Isu-isu strategis tersebut mengemuka dalam "ITC Leadership Conclave 2026" bertema "Durable Leadership, Lasting Impact: Optimizing the Integration of Resources, New Technologies, and Adaptive Human Skills" yang digelar International Test Center (ITC) di Jakarta (15/10/2026).
Forum ke-15 ini menyatukan pemikiran tokoh pemerintahan, dunia usaha, dan institusi pendidikan guna merumuskan arah kepemimpinan berkelanjutan.
Pencapaian SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) menjadi salah satu fokus utama agar Indonesia mampu lepas dari "middle income trap" dan menaikkan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) per kapita dari 5.000 dollar AS menuju 15.000 dollar AS demi mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie menekankan dunia usaha memegang kontribusi hingga 92 persen dalam menggerakkan roda ekonomi nasional.
Oleh karena itu, keberlanjutan ekonomi sangat bergantung pada ketahanan 65 juta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menyerap hingga 97–98 persen tenaga kerja.
"Sembilan puluh dua persen ekonomi itu ada di dunia usaha. Kita harus fokus kembali ke tujuan utama untuk keluar dari middle income trap, agar tidak kehilangan kesempatan emas yang hanya datang satu kali," ungkap Anindya.
"Di setiap krisis selalu ada pemain baru, dan rahasianya cuma satu: optimis," tegasnya.
Anindya menambahkan, penguatan UMKM melalui sertifikasi kompetensi, pelatihan vokasi, dan kemitraan dengan perusahaan besar sangat penting agar pekerja Indonesia dapat naik kelas dan bersaing secara global.
Transformasi digital dan tekanan ekonomi berpotensi mengikis nilai-nilai dasar dan idealisme kepemimpinan.
Gubernur DKI Jakarta periode 2014–2017, Basuki Tjahaja Purnama menegaskan seorang pemimpin di era disrupsi harus rutin melakukan "kalibrasi diri" agar tidak kehilangan kompas etika di tengah godaan dan ketidakpastian.
"Kalau mau jadi leader zaman ini, kadang-kadang visi kita, integritas kita, etika kita, dan reputasi bisa tiba-tiba jadi samar-samar karena lingkungan terdistraksi dan situasi tekanan," ungkap Basuki.
"Di situ kita butuh kalibrasi. Kalibrasi manusia ya balik ke standar moral dan firman Tuhan supaya kita tetap punya empati dan etika, hal yang tidak bisa dimiliki oleh AI," ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa penerapan teknologi cerdas harus tetap memegang teguh nilai-nilai kemanusiaan dan Pancasila.
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya