Terbuka Potensi Sinergi Pengarusutamaan Isu Gender dan Hak Anak

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) membuka potensi sinergi dan kolaborasi lainnya, termasuk kajian dan pengabdian masyarakat dalam isu kemiskinan. 

Hal ini sejalan dengan perjuangan Kemen PPPA untuk mengarusutamakan isu gender dan hak anak pada pelayanan publik atau birokrat, berada pada ruang kebijakan (pengambil keputusan), atau terlibat dalam penyusunan program.

Sekretaris Kementerian PPA Titi Eko Rahayu mengatakan hal itu saat menerima kunjungan Politeknik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN) Jakarta di Kantor Kemen PPPA, Jumat (2/2/2024).

Dalam pertemuan tersebut, Titi menyambut baik potensi kolaborasi antara Kemen PPPA dengan Politeknik STIA LAN Jakarta yang berperan dalam meningkatkan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di bidang administrasi, di antaranya peningkatan kapasitas ASN melalui tugas belajar (tubel) atau izin belajar (ibel), magang, kajian, dan pengabdian masyarakat.

Baca juga: Pemilu 2024 Jadi Momentum Tingkatkan Keterwakilan Perempuan

“Kerja sama ini merupakan perjuangan dalam memperkuat kesadaran dan analisis pejabat tentang pembangunan, kebijakan, dan program yang berwawasan gender,” kata Titi.

Lebih lanjut, Titi mengapresiasi terbentuknya Pusat Studi Gender dan Birokrasi, pihaknya juga terbuka atas potensi sinergi dan kolaborasi lainnya, termasuk kemiskinan yang merupakan salah satu sumber ketidaksetaraan di berbagai bidang.

“Hal ini sejalan dengan bisnis proses Kemen PPPA, yaitu merumuskan kebijakan sehingga tawaran kerja sama ini harus kami sambut dengan baik. Segera setelah ini akan ada pembahasan lebih teknis terkait dengan pengabdian masyarakat, kajian, dan kelas khusus ASN Kemen PPPA di Politeknik STIA LAN Jakarta,” ujar Titi.

Titi pun menjelaskan lima arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada Kemen PPPA terkait isu perempuan dan anak, yaitu peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berprespektif gender, peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak, penurunan kekerasan pada perempuan dan anak, penurunan pekerja anak, dan pencegahan perkawinan anak.

Salah satu strategi yang dilakukan oleh Kemen PPPA dalam menuntaskan kelima isu ini adalah intervensi di tingkat wilayah terkecil, yaitu desa/kelurahan melalui program Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA dan KRPPA).

Baca juga: Gelar Pelatihan Nutrisi, Musim Mas Jangkau Lebih Banyak Perempuan di Perkebunan

Terkait hal tersebut, Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta, Nurliah Nurdin berharap, pihaknya dapat turut serta berkontribusi menuntaskan lima isu utama Kemen PPPA sebagai wujud tanggung jawab sosial dan peran perguruan tinggi.

Pasalnya, menurut Nurliah, pihaknya tidak hanya mendorong para mahasiswanya untuk melakukan yang berdampak pada inovasi dan kemajuan di lokus penelitian, tetapi juga melakukan pengabdian masyarakat yang berdampak positif dan berkelanjutan.

Dia berharap ada kolaborasi antara program-program Kemen PPPA dengan Politeknik STIA LAN Jakarta. Misalnya, untuk tahun ini melakukan riset di lima wilayah termiskin di Indonesia.

"Sayang kalau kami hanya melakukan riset, sedangkan ada program Kemen PPPA terkait pengentasan kemiskinan perempuan dan anak, penolakan terhadap semua jenis pelanggaran hak perempuan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan lain sebagainya yang bisa kita sinergikan bersama,” pungkas Nurliah.