Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Studi Ketimpangan Celios: Harta 50 Orang Terkaya RI Setara 50 Juta Penduduk

Kompas.com, 4 Oktober 2024, 13:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com - Riset terbaru dari lembaga think tank Center of Economic and Law Studies (Celios) mengungkapkan ketimpangan yang besar antara penduduk terkaya dengan mayoritas penduduk Indonesia.

Dalam studi berjudul Laporan Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2024: Pesawat Jet untuk si Kaya, Sepeda untuk si Miskin tersebut, Celios menemukan kekayaan 50 hartawan terkaya di negeri ini setara dengan kekayaan 50 juta masyarakat Indonesia.

Pajak Kekayaan 50 triliuner teratas di RI bahkan setara dengan 2,45 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia 2024.

Baca juga: Indeks Ketimpangan Gender Indonesia Konsisten Turun dalam 5 Tahun

Selain itu, kekayaan mereka jika ditotal sejajar dengan 4,11 persen dari Target Penerimaan Pajak 2024.

Studi tersebut juga menyebutkan, apabila kekayaan 50 orang teratas digabungkan, jumlahnya cukup untuk membayar gaji seluruh pekerja penuh dalam angkatan kerja di Indonesia sepanjang tahun.

Di sisi lain, untuk menyamai kekayaan tahunan dari lima hartawan teratas, mayoritas pekerja perlu bekerja selama 100 tahun.

Di satu sisi, sebagian besar masyarakat di piramida terbawah bergantung pada pekerjaan informal, seperti pedagang kaki lima atau buruh harian, yang tidak memiliki perlindungan sosial atau tunjangan kesehatan.

Ketika perekonomian melambat, mereka tidak hanya mengalami penurunan pendapatan, tetapi juga menjalani ekonomi subsistensi ketat dengan menghemat segala kebutuhan harian untuk bisa bertahan lebih lama.

Baca juga: Ketimpangan Pembangunan Terus Terjadi, Perempuan Masih Tertinggal

Gagal dipotret

Direktur Keadilan Fiskal Celios Media Wahyudi Askar mengatakan, seringkali kemajuan di Indonesia diukur berdasarkan indikator semu seperti Produk Domestik Bruto (PDB) dan pembangunan infrastruktur.

Di atas kertas, indikator tersebut memang menujukkan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Akan tetapi, di balik indikator tersebut ada ketimpangan ekonomi yang semakin dalam dan gagal dipotret.

"Pengukuran yang terlalu berfokus pada angka-angka makroekonomi sering kali melupakan makna hakiki dari pembangunan, yaitu memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi benar-benar menyentuh seluruh lapisan masyarakat, tanpa memandang seberapa tebal isi dompet mereka," tulis Media dalam laporan tersebut.

Celios menilai, ketimpangan atau rasio gini yang dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) kurang valid dalam menggambarkan ketimpangan yang sebetulnya.

Baca juga: Janji Prabowo Tambah 300 FK dan Ketimpangan Distribusi Dokter

Sebab, rasio gini tersebut menghitung konsumsi rumah tangga sebagai dasar penghitungannya, bukan pendapatan.

Metodologi berbasis konsumsi dinilai tidak dapat menangkap kekayaan atau pendapatan orang-orang super kaya. Mereka cenderung memiliki pola konsumsi yang berbeda dan tidak mencerminkan pendapatan sebenarnya.

"Orang super kaya sering menabung atau menginvestasikan pendapatan mereka, sementara konsumsi sehari-hari mereka tidak setara dengan kekayaan yang mereka miliki," tulis Celios.

Selain itu, survei konsumsi yang digunakan BPS tidak menjangkau atau melibatkan orang super kaya secara memadai, terutama 1 persen teratas.

Sehingga, ketimpangan pendapatan dan kekayaan yang sebenarnya jauh lebih besar dari yang terlihat dalam data rasio gini BPS.

Baca juga: Anies Soroti Ketimpangan Upah Perempuan dan Laki-laki

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Kopenhagen Resmi Larang Seluruh Iklan Bahan Bakar Fosil
Kopenhagen Resmi Larang Seluruh Iklan Bahan Bakar Fosil
Pemerintah
Daging Nabati 3D Food Printing Mulai Dijual di AS, Ini Peluang dan Tantangannya bagi RI
Daging Nabati 3D Food Printing Mulai Dijual di AS, Ini Peluang dan Tantangannya bagi RI
LSM/Figur
Tercemar Mikroplastik, Warna Samudra Pasifik Bisa Berubah
Tercemar Mikroplastik, Warna Samudra Pasifik Bisa Berubah
Pemerintah
KKP Tetapkan 846.701 Hektare Kawasan Konservasi Laut Baru di Maluku dan Papua
KKP Tetapkan 846.701 Hektare Kawasan Konservasi Laut Baru di Maluku dan Papua
LSM/Figur
Belajar dari Kasus Cikande, BRIN Dorong Revisi Aturan Pengelolaan Limbah Radioaktif
Belajar dari Kasus Cikande, BRIN Dorong Revisi Aturan Pengelolaan Limbah Radioaktif
LSM/Figur
Dua Kawasan Konservasi Perairan Baru DItetapkan, Luas Setara 1,5 Kali Pulau Bali
Dua Kawasan Konservasi Perairan Baru DItetapkan, Luas Setara 1,5 Kali Pulau Bali
LSM/Figur
Kesetaraan Gender Untungkan Bisnis, tapi Keterwakilan Perempuan Masih Minim
Kesetaraan Gender Untungkan Bisnis, tapi Keterwakilan Perempuan Masih Minim
Pemerintah
Daya Saing Industri ASEAN Tergantung Pertumbuhan Ekonomi Rendah Karbon dan Integrasi Regional
Daya Saing Industri ASEAN Tergantung Pertumbuhan Ekonomi Rendah Karbon dan Integrasi Regional
LSM/Figur
Pembiayaan Tambang Harus Perhatikan Risiko HAM dan Lingkungan
Pembiayaan Tambang Harus Perhatikan Risiko HAM dan Lingkungan
LSM/Figur
Emisi Pelayaran Global Sebabkan Kerusakan Ekonomi Hingga Rp18,05 Kuadriliun
Emisi Pelayaran Global Sebabkan Kerusakan Ekonomi Hingga Rp18,05 Kuadriliun
Pemerintah
Riset: Media Sosial Optimalkan Penyaluran Bantuan Bencana
Riset: Media Sosial Optimalkan Penyaluran Bantuan Bencana
Pemerintah
Studi Ungkap Polusi Suara Ganggu Biologi dan Perilaku Satwa Global
Studi Ungkap Polusi Suara Ganggu Biologi dan Perilaku Satwa Global
Pemerintah
Waqf Run 2026 Ajak Peserta Berlari Sambil Berwakaf untuk Pemulihan Hutan
Waqf Run 2026 Ajak Peserta Berlari Sambil Berwakaf untuk Pemulihan Hutan
LSM/Figur
Keluar dari Ilusi Produktivitas, Ketika Karyawan Makin Produktif tapi Keterikatan Menurun
Keluar dari Ilusi Produktivitas, Ketika Karyawan Makin Produktif tapi Keterikatan Menurun
Swasta
Dana Karbon Norwegia untuk Pemulihan Hutan Lindung Terdegradasi di Sukabumi
Dana Karbon Norwegia untuk Pemulihan Hutan Lindung Terdegradasi di Sukabumi
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Dengan Membership bulanan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Dengan Membership tahunan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Diperbaharui : 1 Juli 2026
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Pesan apresiasi berhasil
Pesan apresiasi darimu sudah dipublikasikan di halaman komentar
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau