JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menggelar program Aksi Desa Bebas Sampah untuk mengurangi jumlah limbah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA).
Hal ini disampaikan Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurrofiq, usai menandatangani nota kesepahaman MoU tentang Sinergisitas Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal di Jakarta, Senin (17/2/2025).
Aksi Bebas Sampah berlangsung sejak 15 Februari 2025. Dalam rangka Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2025, aksi itu akan dipusatkan di Desa Malaka, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, dan diikuti tujuh desa lainnya di seluruh Indonesia.
"Melalui Aksi Desa Bebas Sampah, desa-desa di seluruh Indonesia diajak untuk menjadi bagian dari solusi. Desa memegang peran kunci dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan, mengingat sebagai wilayah penghasil utama limbah organik dari rumah tangga, pertanian, dan peternakan," kata Hanif dalam keterangan tertulisnya.
Dalam aksi tersebut, pemerintah menargetkan penerapan eknomi sirkular dengan memanfaatkan sampah sebagai sumber daya baru dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengelola sampahnya di rumah.
Penandatanganan MoU, ungkap Hanif, merupakan upaya pemerintah mewujudkan desa yang mandiri dan berkelanjutan.
Baca juga: Bukan Hanya Konsumen, Produsen Wajib Kurangi Sampah Plastik
"Sinergisitas berfokus pada kolaborasi program dan kebijakan pembangunan desa untuk perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup," jelas Hanif.
Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah penguatan kelembagaan ekonomi desa atau Badan Usaha Milik Desa dengan menerapkan konsep ekonomi sirkular dan implementasi Program Kampung Iklim," ucap dia.
Sementara itu, Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kemendes PDT Samsul Widodo mengatakan, pihaknya mendukung program tersebut dengan Dana Desa yang sudah dialokasikan Rp 600 triliun sejak 2005-2025.
"Kami ingin desa-desa tidak hanya berkembang dari segi infrastruktur, tetapi juga dari sisi lingkungan dan keberlanjutan. Desa yang bersih akan meningkatkan daya tarik wisata dan kesejahteraan masyarakatnya," kata Samsul.
Dia menyebut, berbagai aksi sudah dilakukan, salah satunya pengukuhan kader Sadar Sampah untuk edukasi dan pengelolaan sampah.
Aksi lainnya yakni membantu warga mengolah sampah organik menjadi pupuk, mendorong sistem daur ulang yang memberikan nilai ekonomi warga, serta penyediaan fasilitas untuk mengolah sampah plastik.
Baca juga: Kalimantan Selatan Dinyatakan Darurat Sampah, Ini Sebabnya
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya
