55 Unit Usaha Ilegal Disegel karena Masuk Kawasan Hutan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyegel 55 unit usaha ilegal yang dibangun di kawasan hutan. Direktur Penindakan Pidana Kehutanan Kemenhut, Rudianto Saragih Napitu, menjelaskan hal itu dilakukan untuk menyelamatkan daerah aliran sungai (DAS) dsri pencemaran. 

Dari 55 kegiatan atau usaha tersebut, enam di antaranya tengah disidik. Sedangkan 49 usaha lainnya masih dalam tahap pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) untuk penguatan bukti-bukti lapangan maupun saksi.

"Penertiban kawasan hutan difokuskan pada daerah-daerah hulu DAS sebagai langkah pencegahan kerusakan hutan lebih lanjut," kata Rudianto dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

Dia membeberkan, penyegelan itu dilakukan di DAS Cisadane (17 unit), DAS Ciliwung (11 unit), DAS Bekasi (tujuh unit), DAS Citarum (15 unit), dan penambangan emas tanpa izin (lima unit).

Baca juga: Dua Orang Jadi Tersangka Kasus Serobot Lahan Hutan Pendidikan Unmul

"Untuk penyelamatan DAS Ciliwung, Bekasi, dan Cisadane, sekarang naik ya, ini terus bergerak datanya. Karena kami juga selalu melakukan investigasi, terakhir ada 50 lalu bertambah," ujar Rudianto.

Menurut dia, penambangan ilegal dilakukan empat perusahaan di Gunung Karang, Kelapa Nunggal, Bojonegoro. Pihaknya kini terus mendalami aktivitas penambangan di lokasi tersebut.

"Untuk di puncak, yang vila-vila itu kami tuntut ganti rugi, biaya pemulihan untuk hutannya. Kemudian sekitar enam kasus kami naikkan ke penyidikan," ucap Rudianto.

"Lima vila (milik) perorangan, satu ada perusahaannya. Enam yang ke penyidikan, yang lainnya masih dalam pengumpulan bahan keterangan," imbuh dia.

Baca juga: Kemenhut Tangani 10 Kasus Kejahatan Hutan, dari Perambahan hingga Perdagangan Satwa

Selain itu, Kemenhut juga menangani dugaan perambahan hutan di kawasan hutan lindung Tanjung Guda IV, Batam, Kepulauan Riau.

Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kemenhut, Lukita Awang Nistyantara, menyatakan perambahan dilakukan melalui kegiatan gali uruk tanaman mangrove di kawasan hutan lindung.

"Kegiatan dilakukan tanpa adanya perizinan perusahaan di bidang kehutanan dengan bukaan seluas kurang lebih 5,98 hektare yang seluruhnya merupakan vegetasi mangrove," tutur Lukita.

Berdasarkan perhitungan ahli, kerugian yang ditimbulkan sekitar Rp 23 miliar atas biaya kehilangan jasa ekosistem mangrove.

Baca juga: Populasi Serangga Hutan Tropis Turun Drastis, Apa Dampaknya?