Menteri LH Sebut Kebijakan Terkait Lingkungan Tak Bisa Sewenang-wenang

MALANG, KOMPAS.com - Menteri Lingkungan Hidup (LH)/ Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Dr. Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa hampir seluruh kebijakan, pengawasan, dan penegakan hukum di kementeriannya wajib berlandaskan otoritas ilmiah (scientific authority).

Hal tersebut menjadikan kolaborasi dengan kaum intelektual, khususnya dari jenjang pascasarjana, sebagai pilar mutlak dalam menghadapi tantangan krisis global dan mengawal visi Indonesia Emas 2045.

Pernyataan ini disampaikannya usai memberikan pembekalan kepada 2.255 mahasiswa baru dalam Orientasi Pendidikan dan Kemahasiswaan Pascasarjana Universitas Brawijaya (UB), Malang, pada Senin (18/8/2025).

Baca juga: Kementerian LHK Bangun Pusat Plasma Nutfah Nasional, Ini Alasannya

"Kementerian Lingkungan Hidup ini berbeda dengan kementerian lain. Hampir 90 persen semua instrumen kebijakan, pengawasan, dan penegakan hukum dilandasi scientific basis," ujar Menteri Hanif pada pada Senin (18/8/2025).

"Otoritas ilmiahnya sangat kental. Menteri tidak bisa menghukum seseorang atau bertindak sewenang-wenang tanpa ada scientific authority," sambungnya.

Menurutnya, peran akademisi menjadi kunci dalam setiap pengambilan keputusan. Secara riil di lapangan, kontribusi para pakar dibutuhkan mulai dari proses persetujuan analisis dampak lingkungan untuk sebuah proyek hingga membantu pembuktian dalam kasus-kasus pelanggaran lingkungan yang berujung pada sanksi pidana atau perdata.

"Ini beberapa contoh riil yang selama ini sudah di-backup oleh universitas, termasuk UB," tambah Hanif, yang juga merupakan alumnus universitas tersebut.

Kerja sama strategis ini, lanjut Hanif, merupakan manifestasi dari nota kesepahaman (MoU) yang telah dijalin antara KLH/BPLH dengan Forum Rektor Indonesia yang diwakili 41 rektor dari seluruh tanah air. Tujuannya adalah memperkuat fungsi ilmiah sebagai landasan utama kebijakan lingkungan.

Dalam orasinya di hadapan mahasiswa pascasarjana, Menteri Hanif memaparkan tantangan dunia yang kini berada dalam cengkeraman polycrisis atau tumpang tindih krisis iklim, energi, pangan, kesehatan, dan geopolitik yang saling memperburuk.

"Indonesia belum kebal dari situasi ini. Justru di tengah tantangan inilah, perguruan tinggi dan mahasiswa pascasarjana memiliki peran strategis untuk menjadi motor perubahan," katanya.

Mengutip laporan UNEP 2024, ia menyoroti bahwa dunia masih jauh dari target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030.

Oleh karena itu, agenda strategis nasional seperti FOLU Net Sink 2030, transisi energi berkeadilan, dan ekonomi sirkular mutlak membutuhkan inovasi teknologi hijau dan riset berbasis bukti dari kampus.

Baca juga: Karhutla di Kalbar Meluas, Ini Upaya Mitigasi Kementerian LHK

Menteri Hanif menekankan bahwa sinergi pentahelix, khususnya dengan dukungan akademisi, menjadi syarat utama untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup sekaligus mendorong visi Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan Indonesia negara maju pada 2045.

"Tanpa dukungan akademisi, dipastikan kualitas lingkungan hidup kita akan turun tajam," katanya.

Ia berpesan agar mahasiswa pascasarjana tidak hanya menjadi intelektual akademis, tetapi juga mampu menavigasi kompleksitas zaman dan menjadi pemimpin yang visioner, profesional, serta berintegritas.

Senada dengan itu, Rektor Universitas Brawijaya, Widodo, menyoroti urgensi peningkatan sumber daya manusia unggul.

"Saat ini, Indonesia baru memiliki sekitar 0,45 persen penduduk bergelar pascasarjana. Angka ini masih sangat rendah jika kita ingin sejajar dengan negara maju yang rata-rata 9–10 persen," ungkapnya.

Baca juga: Menteri LHK Sebut Jasa Karbon Bukan Greenwashing

Menurut Widodo, peran ilmu pengetahuan dan riset saintifik sangat vital untuk mendorong Indonesia menjadi bangsa yang unggul.

"Oleh karena itu, UB berupaya untuk melahirkan lulusan yang tangguh, inovatif, dan siap berkontribusi nyata bagi pembangunan nasional," katanya.