Kritik Pedas SNDC Kedua: Cuma Lempar Beban Penurunan Emisi ke Pemerintahan Pasca 2029

JAKARTA, KOMPAS.com - Dokumen iklim Indonesia terbaru, Second Nationally Determined Contribution (SNDC), dinilai menunjukkan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ingin membebankan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) kepada pemerintahan setelahnya.

"Kenapa? kalau dilihat dari tiga skenario (puncak emisi), ada hal yang tampaknya ingin melempar tanggung jawab ke orang lain. Kalau dilihat untuk mencapai pertumbuhan 8 peren hingga tahun 2029, itu seolah emisi karbon itu bisa naik. Jadi, kalau dilihat ada yang puncaknya tahun 2030 ya, ada yang kemudian puncaknya pada tahun 2035, baru kemudian mengalami penurunan," ujar Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira Adhinegara di Jakarta, Rabu (19/11/2025).

Menurut Bhima, pembacaan detail SNDC memperlihatkan upaya Prabowo untuk mengamankan citra sebagai pemimpin berkomitmen iklim di forum internasional. Namun, strategi tersebut meninggalkan banyak ketidaksinkronan antara target pertumbuhan ekonomi dan agenda penurunan emisi GRK.

Pertama, kebijakan transisi energi justru mengorbankan sektor kehutanan dan penggunaan lahan (FOLU), padahal sektor ini menjadi penopang utama penyerapan emisi. Kedua, proyeksi pertumbuhan ekonomi 8 persen masih bertumpu pada sektor tambang dan industrialisasi ekstraktif.

Baca juga: Kata Walhi, RI dan Brasil Kontraproduktif Atasi Krisis Iklim jika Transisi Energi Andalkan Lahan

Ketiga, Indonesia masih mengandalkan batu bara dalam skala besar. Hampir tidak ada rencana pensiun dini PLTU, bahkan RUPTL justru memuat penambahan PLTU baru berbasis batu bara sebesar 6,3 Giga Watt (GW) hingga 2034.

"Kami melihat enggak tergambar solusi konkretnya, karena model pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh sektor ekstraktif, maka kami meragukan, ini hitung-hitungan SNDC bisa mencapai target net zero emission (NZE), bisa mengalami penurunan emisi," tutur Bhima.

Bhima juga menyoroti bahwa asumsi dan model ekonomi dalam SNDC tidak valid sehingga tidak dapat dijadikan rujukan ilmiah. Ia mempertanyakan logika proyeksi yang memprediksi lonjakan emisi sampai 2029, lalu tiba-tiba menurun drastis setelahnya.

Padahal, kondisi FOLU saat ini sangat terganggu akibat masifnya alih fungsi hutan dan lahan pada masa pemerintahan Prabowo, terutama untuk proyek skala besar seperti food estate.

"Itu artinya Prabowo yang periode sampai 2029 memimpin itu akan meletakkan tanggung jawab besar untuk menurunkan emisi karbon kepada pemerintahan pasca 2029. Jadi, ini seolah kesannya adalah pemerintah sekarang boleh ngapain saja. Yang penting target pertumbuhan 8 persen," ucapnya.

Baca juga: Bukan dari Aspirasi Petani, Kebijakan Pertanian Sulit Kontribusi Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen