Banjir Sumatera: Alarm Keras Tata Ruang yang Diabaikan

Maka, bencana di Sumatra — Aceh, Sumut, Sumbar — harus menjadi momentum introspeksi dan perubahan mendasar.

Pertama: rehabilitasi hulu sungai dan zona lindung. Pemerintah harus segera meninjau ulang semua izin pertambangan, perkebunan, dan konversi lahan di kawasan hulu DAS; mencabut izin perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran; serta menegakkan konservasi dan reboisasi.

Hutan bukan komoditas semata — ia adalah infrastruk­tur ekologis vital untuk menjaga siklus air, kestabilan tanah, dan keseimbangan alam. Jika fungsi hutan diabaikan, maka “tangki penampung air” buatan pun akan selalu kalah dibanding curah hujan ekstrem.

Kedua: penguatan regulasi dan penegakan hukum lingkungan. Negara tidak boleh memberi toleransi terhadap perizinan masif tanpa kajian lingkungan memadai. Supervisi, audit, dan transparansi izin harus menjadi norma — bukan pengecualian. Praktik izin tumpang tindih, izin longgar, dan pengawasan lemah adalah akar dari tragedi ekologis ini. (Environment Ministry, 2025).

Ketiga: pengembangan sistem peringatan dini dan mitigasi berbasis komunitas dan ekosistem, bukan semata infrastruktur beton. Kanal drainase, penahan banjir, normalisasi sungai — semua itu penting. Tapi yang jauh lebih mendasar: memperkuat ekologi alam agar dapat menyerap guncangan hujan ekstrem. Hutan, lahan basah, vegetasi riparian — didorong kembali sebagai bagian dari sistem mitigasi.

Keempat: pendekatan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah dan masyarakat harus menggeser paradigma bahwa pertumbuhan ekonomi selalu identik dengan ekspansi lahan dan eksploitasi alam. Pembangunan tidak boleh menukarkan masa depan — baik manusia maupun lingkungan — demi keuntungan cepat. Investasi pada energi terbarukan, agroforestry berkelanjutan, ekonomi hijau, dan restorasi ekosistem harus dijadikan prioritas.

Kelima: keadilan ekologis bagi korban, terutama masyarakat adat dan komunitas lokal. Banyak dari mereka menggantungkan hidup pada hutan dan lahan — kini mereka kehilangan semua: rumah, mata pencaharian, akses terhadap alam, dan rasa aman.

Pemulihan pascabencana harus melibatkan mereka, dengan jaminan restitusi, rehabilitasi lahan, dan partisipasi dalam perencanaan tata ruang.

Baca juga: Pakar UGM: Banjir Bandang Sumatera Seharusnya Belum Terjadi jika Murni Faktor Alam

Bencana ini juga harus menjadi cermin bagi seluruh rakyat Indonesia — bahwa ketika kita merusak alam demi kepentingan sesaat, maka alam akan membalas dengan cara paling kejam: merenggut nyawa, harapan, dan masa depan.

Kita pantas menuntut: agar hutan bukan lagi sekadar komoditas ekonomi, tetapi bagian dari warisan bersama — warisan generasi dan fondasi keberlanjutan kehidupan. Bila kita benar-benar peduli, kita akan memilih jalur yang mungkin sulit, tapi jauh lebih manusiawi: menjaga alam bukan ketika sudah rusak, tetapi sejak awal — sebagai mitra hidup, bukan korban eksploitasi.

Karena pada akhirnya: tidak ada pembangunan yang bisa dianggap maju jika harus menghitung manusia sebagai korban, dan alam sebagai korban bisu.

Baca juga: Ahli UGM: Kerusakan Hutan Hulu Tingkatkan Risiko Luapan Banjir Sumatera hingga 80 Persen