Klaim Kecerdasan Buatan Berlebihan Dinilai Bisa Menyesatkan Publik

‎KOMPAS.com – Di tengah maraknya penggunaan istilah kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam laporan keuangan, presentasi kepada investor, dan materi pemasaran, muncul kekhawatiran atas praktik AI washing, yakni kecenderungan perusahaan melebih-lebihkan kemampuan teknologi tersebut sambil mengabaikan risikonya.

Associate Professor of Operations Management di Georgia Institute of Technology, Suvrat Dhanorkar, menilai fenomena ini memiliki kemiripan dengan praktik greenwashing yang pernah marak di dunia bisnis.

Dalam greenwashing, perusahaan mengklaim menjalankan praktik ramah lingkungan tanpa melakukan perubahan mendasar dalam operasionalnya. Akibatnya, banyak perusahaan lebih fokus pada pencitraan ketimbang aksi nyata.

Baca juga: Tekan Emisi AI, Jepang Fokus Benahi Konsumsi Energi Pusat Data

“Yang lebih mengkhawatirkan, peningkatan pesat dan adopsi luas AI washing kemungkinan akan melampaui tren greenwashing,” tulis Dhanorkar dalam artikelnya yang dimuat di The Conversation, Rabu (20/5/2026).

Menurut dia, praktik AI washing berpotensi menyesatkan publik mengenai kemampuan AI yang sebenarnya, manfaat bisnis di masa depan, serta risiko yang mungkin ditimbulkan.

Kurangnya standar dan aturan yang jelas

Dhanorkar menilai, salah satu penyebab maraknya *AI washing* adalah belum adanya standar pelaporan dan regulasi yang seragam.

Saat ini, banyak pedoman tata kelola AI masih bersifat sukarela dan berbeda-beda antarnegara. Uni Eropa memang telah mengesahkan AI Act, namun sebagian besar ketentuannya baru akan berlaku penuh pada 2027.

Kondisi ini mirip dengan awal perkembangan praktik keberlanjutan perusahaan pada 2000-an, ketika tidak ada standar baku untuk mengukur kinerja lingkungan dan sosial.

Perubahan baru terjadi setelah hadirnya standar pelaporan seperti Global Reporting Initiative (GRI) dan Sustainability Accounting Standards Board (SASB), yang memungkinkan investor membandingkan kinerja perusahaan secara lebih objektif.

Masalah lain adalah belum adanya kerangka kerja komprehensif yang mewajibkan perusahaan menilai dan mengungkap dampak material dari penggunaan AI.

Dampak material tersebut bisa berupa bias algoritma, risiko diskriminasi, hingga keputusan otomatis yang memengaruhi konsumen dan pemegang saham.

Menurut Dhanorkar, tata kelola AI masih didominasi perusahaan teknologi besar seperti Google, Microsoft, Apple, dan Nvidia, sementara masyarakat yang terdampak langsung belum banyak dilibatkan.

Audit independen masih terbatas

Praktik AI washing juga sulit ditekan karena minimnya verifikasi independen.

Saat ini, audit AI belum memiliki metodologi yang seragam. Sebagian auditor melakukan pengujian mendalam terhadap data dan model, sedangkan lainnya hanya meninjau dokumentasi yang disediakan perusahaan.

Padahal, sistem verifikasi pihak ketiga dinilai penting untuk memastikan klaim perusahaan dapat diuji secara objektif, sebagaimana yang telah diterapkan dalam pelaporan ESG.

Dhanorkar menekankan, transparansi dan audit tidak akan efektif tanpa penegakan hukum yang kuat.

Baca juga: Literasi AI di Indonesia Masih Terbatas dan Perlu Diperluas

Pengalaman pada praktik ESG menunjukkan bahwa perubahan perilaku perusahaan baru terjadi ketika regulasi disertai sanksi hukum dan konsekuensi finansial.

Karena itu, ia menilai perkembangan AI perlu diimbangi dengan standar pelaporan yang seragam, pengungkapan dampak material, audit independen, dan penegakan aturan yang tegas.

Tanpa itu, praktik AI washing dikhawatirkan akan semakin meluas dan menyesatkan publik mengenai manfaat maupun risiko sebenarnya dari teknologi AI.